Volume 11 : Gustika Jusuf-Hatta (Peneliti Imparsial)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) rumornya akan disahkan pada Juli 2022. Namun, sampai sekarang draft RKUHP terbaru tidak dibuka oleh Pemerintah dan DPR serta tidak bisa diakses oleh publik.

Keengganan Pemerintah dan DPR untuk membuka draft RKUHP jelas menghapus asas partisipasi publik. Ada 14 substansi pasal-pasal krusial dalam RKUHP yang mengkhawatirkan, antara lain: living law, pidana mati, penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, Contempt of Court, penodaan agama, pidana terhadap orang yang bergelandang di jalan/tempat umum, pidana aborsi, Kohabitasi, Kriminalisasi terhadap Pawai, Unjuk Rasa, dan Demonstrasi tanpa pemberitahuan, menghalangi proses peradilan, penghinaan, Penghinaan Pemerintah yang Sah, Penghinaan Kepada Kekuasaan Umum/Lembaga Negara.

Kontestasi Volume 11 ini menghadirkan Gustika Jusuf-Hatta yang dipandu oleh Delpedro Marhaen (Blok Politik Pelajar), membahas soal polemik RKUHP. Gustika yang sehari-hari bekerja sebagai peneliti di Lembaga Swadaya Masyarakat Imparsial mengemukakan bahaya bagi demokrasi bila RKUHP ini disahkan.