Setelah Kuda Troya Masuk KPK: Dimana Kita?

Istimewa

Pasca Presiden Jokowi menyampaikan pidato tentang keputusannya untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan, seolah krisis politik yang berlangsung telah usai. Jokowi dianggap telah mengambil langkah tepat terkait kisruh antara KPK dengan Polri. Secara sepintas, tuntutan publik seolah diakomodasi oleh Jokowi, yaitu melalui pembatalan itu. Namun kenyataanya agenda tersebut tetap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sadar atau tidak, Jokowi justru menyiapkan agenda penghancuran KPK dari dalam. Ia justru memilih untuk memberhentikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto untuk sementara, mengangkat Taufiequrahman Ruki, Indriyanto Seno Aji dan Johan Budi Sapto Prabowo sebagai Plt KPK serta mengangkat Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri.

Memilih Taufiequrahman Ruki dan Indriyanto Seno Aji sebagai Plt KPK adalah blunder Jokowi yang paling fatal di antara keputusan lainnya berkaitan dengan konflik KPK-Polri. Johan Budi kemudian tersisip di tengah sebagai bentuk akomodasi terhadap usul internal KPK, terhimpit di antara dua Plt lain yang memiliki sederetan catatan merah terkait pemberantasan korupsi.

Indriyanto Seno Aji adalah sosok seorang pengacara yang akrab dengan koruptor. Ia adalah kuasa hukum bagi beberapa koruptor seperti Abdulah Puteh serta Hesham Al-Waraq dan Rivat Ali Rizvi yang adalah terpidana korupsi Bank Century, yang buron di luar negeri. Ia juga akrab dengan klan Cendana karena menjadi kuasa hukum Tomy Suharto dalam perkara kepemilikan senpi dan bahan peledak, sekaligus menjadi kuasa hukum Suharto dalam menghadapi gugatan perdata atas Yayasan Supersemar.

Di lain pihak, ada pula Taufiequrahman Ruki yang juga mantan Ketua KPK Jilid I. Ia seolah hadir sebagai malaikat penyelamat karena kehadirannya dianggap sebagai jawaban atas permasalahan yang terjadi. Padahal dengan terang benderang pula, publik dapat melihat pernyataan-pernyataannya yang terekam media sebagai kontraproduktif dengan kerja-kerja KPK.

Ruqi mengingatkan kita pada sosok Kuda Troya dalam mitologi Yunani. Dalam perang Troya yang tak berkesudahan, Kuda Troya yang berukuran raksasa – dan diisi oleh pasukan elit – dipakai tentara Athena untuk menghancurkan kota Troya. Kuda Troya dianggap simbol persembahan terhadap Poseidon dan dibawa masuk ke dalam kota. Kuda Troya dianggap tidak berbahaya dan diizinkan masuk ke dalam benteng Troya yang tidak dapat ditembus oleh para prajurit Yunani selama 10 tahun perang Troya. Hanya dua orang yang memiliki firasat buruk, Helen of Troy dan Cassandra. Peringatan keduanya tak diindahkan. Malam hari, para pasukan keluar dari kuda Troya dan membakar kota saat seisi Troya terlelap. Kehancuran terjadi justru ketika penduduk Troya menganggap bahaya sudah lewat.

Dalam kasus KPK, Taufiequrahman Ruki adalah kuda Troyanya. Dengan sikap Jokowi, masyarakat menyangka bahaya sudah lewat. Kuda Troya yang di bawa ke KPK dianggap tidak berbahaya. Namun, seperti kuda Troya dalam cerita tersebut, Taufiequrahman Ruki yang juga mantan anggota Polri, memulai manuver yang berbahaya bagi KPK. Seolah tak paham bahwa yang terjadi atas banyak anggota KPK dan dua pimpinan KPK non-aktif adalah sebuah kriminalisasi, Ruki justru berinisiatif untuk mengganti 21 penyidik KPK yang dilaporkan memiliki senjata api tanpa izin dengan 40 penyidik polri yang dianggapnya berkualitas. Ia secara sadar mendelegitimasi kerja keras anggota-anggotanya sendiri.

Selain itu, Ruki juga menyebutkan soal kemungkinan pelimpahan perkara korupsi Budi Gunawan ke Kepolisian atau Kejaksaan Agung dengan dalih bahwa KPK tidak berwenang menghentikan penyidikan. Hal ini harus dilihat pula sebagai cara halus mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sehingga perkara Budi Gunawan tidak dilanjutkan. Di saat yang sama, Indriyanto Seno Aji juga melegitimasi status Budi Gunawan sebagai “manusia bebas” pasca putusan praperadilannya.

Yang paling parah adalah dengan adanya upaya untuk memisahkan KPK dengan segala gerakan publik yang mendukungnya. Semenjak kriminalisasi yang terjadi pada para pimpinan dan penyidiknya, dukungan publik mendukung KPK berdatangan. Berbagai macam acara banyak diadakan untuk menarik dukungan yang lebih luas. Spanduk dipasang dan tenda-tenda didirikan di depan KPK untuk menunjukkan kewaspadaan publik. Namun setelah Ruki menjabat, tenda-tenda tersebut disingkirkan dan spanduk dukungan dicopot –meski akhirnya dipasang lagi-. Ini seperti awal dari upaya “depolitisasi” KPK dari gerakan populer. Gerakan anti-korupsi ke depan seperti dibiarkan tanpa simbol harapannya: Komisi antirasuah. Pertanyaan yang penting dijawab selanjutnya adalah masih perlukah gerakan publik berpatok pada KPK atau mencari legitimasi gerakan yang lain?

Pertanyaan ini tidak mudah dijawab begitu saja karena gerakan anti-korupsi, yang digagas sejak masa reformasi, menaruh harapan besar pada keberadaan komisi antirasuah tersebut. Gerakan cicak vs buaya yang juga membela keberadaan KPK dari rongrongan kepolisian mendapatkan dukungan luas. Namun kali ini, rongrongan terhadap KPK seolah berevolusi dari sekedar show of force kriminalisasi pimpinan KPK, menjadi ‘penghancuran dari dalam’ dengan intervensi Presiden. Belum lagi, greget penyelamatan KPK vs Polri ini terasa kurang dibanding gerakan sebelumnya karena pengaruh dukungan populis semasa kampanye Pilpres masih menyisa dan membuat publik gamang: membela presiden yang mereka pilih atau KPK.

Namun apa yang terjadi kalau memang KPK sudah ‘tamat’ atau tingal ‘puing-puing’ dikemudian hari? Perlukah pembelaan membabi buta tetap dilakukan? Semenjak kisruh KPK- Polri Januari 2015 ini, telah banyak acara, unjuk rasa, hingga pertunjukan-pertunjukan seni digelar untuk menggalang dukungan. Semenjak itu pula energi dari gerakan tersebut seperti terkuras karena ketidak tegasan Presiden, diulur-ulurnya kepastian hukum, hadirnya ‘gerakan popular tandingan’ masa berbayar, hingga disinformasi (mirip operasi intelejen) yang menjadikan gerakan lebih bersifat reaktif daripada antisipatif. Belum lagi sebagian besar media seolah satu suara dalam kasus ini: bahwa yang perlu dibela adalah kepentingan para oligark. Dengan demikian, ‘kelelahan’ psikis dan fisik sulit terhindarkan, jika dukungan popular yang jauh lebih luas tetap absen.

Maka dari itu, penggalangan dukungan yang lebih luas adalah sebuah keharusan. Permasalahannya adalah bagaimana meyakinkan publik luas dengan hadangan pembentukan opini oleh media dan sisa-sisa sentimen populis Pilpres lalu? Di sinilah antagonisme antara mereka yang berdiri bersisihan dengan para oligark dan mereka yang berdiri untuk kepentingan publik tak terhindarkan. Garis tegas perlu ditarik di antara dua kelompok yang berhadapan tersebut. Tidak lagi kita berpegang pada pengelompokan lama semasa pilpres (KIH dan KMP, misal) karena yang ada hanyalah pilihan akal sehat melawan syahwat kekuasaan yang rakus akan melibas kepentingan orang banyak. Argumen bahwa narasi anti korupsi bersifat elitis tak lagi relevan mengingat cita-cita mulia gerakan lingkungan, kesejahteraan petani dan buruh hingga mahasiswa akan termentahkan jika korupsi itu sendiri masih bercokol di dalam negara maupun dalam gerakan mereka sendiri.

Lalu pada siapakah kita berharap kini menghadapi kekuatan oligark yang bersisihan dengan aparatur negara? Masihkah kita bisa berharap kepada Presiden? Melanggengkan kekuasaan para oligark tidak sulit, resepnya hanya dua: Jadilah Presiden yang lemah dan biarkan KPK yang menjadi tonggak harapan perwujudan perbaikan kondisi bangsa dihancurkan dari dalam oleh Plt nya sendiri. Dan di sanalah Jokowi berdiri. Jauh dari rakyat, bersama dengan oligarki. Slogan ‘Jokowi adalah kita’ perlu diubah menjadi: ‘yang tinggal hanya kita’. Dan kita berani.