Sejengkal Menuju Otoritarianisme Oligarkis

Janji Joko Widodo bahwa periode kedua kepemimpinannya akan dijalankan dengan tanpa beban nampak benar adanya. Buktinya, bahkan sebelum dilantik, dengan 'tanpa beban' rezimnya sudah menyeret kita kian mendekati otoritarianisme.

Sekarang kita paham apa arti pidato Presiden Joko Widodo pada Juni lalu. Saat itu, ia menyatakan insya Allah sudah tidak memiliki beban apa-apa” pada periode kedua kepemimpinannya. Pada pertemuan dengan para mantan aktivis ’98 itu dia juga menyatakan bakal mengambil “keputusan yang gila, keputusan yang miring-miring, yang penting untuk negara ini akan kita kerjakan”. Dan benar saja, segala hal “gila” dan “miring-miring” itu kita temui akhir-akhir ini.

“Gila” dan “miring-miring” yang akhir-akhir ini paling nampak tentu dalam cara Presiden menangani krisis Papua. Rangkaian peristiwa yang dipicu oleh ucapan rasis aparat berseragam di asrama mahasiswa Papua di Surabaya berlanjut menjadi aksi demonstrasi masif di Papua dan berbagai kota di Indonesia. Melalui pasukan keamanan, pemerintah menanggapi dengan cara yang paling familiar: kekerasan dan pembungkaman. Tentu seperti dalam pendekatan keamanan militeristik sebelumnya, korban jiwa berjatuhan. Contohnya insiden di Kabupaten Deiyai 28 Agustus 2019, dimana setidaknya 9 orang dilaporkan tewas setelah terjadi keributan di Kantor Bupati Deiyai. 

Selain itu, hingga awal September 2019 paling tidak terdapat 90 orang yang ditahan atau ditetapkan tersangka dengan berbagai tuduhan, salah satunya makar. Pasal peninggalan kolonial tersebut memang sering dipakai rezim Jokowi untuk memenjarakan lawan politik. Di era pasca otoritarianisme Orde Baru, seharusnya pasal makar tak pernah dipakai lagi untuk membungkam ekspresi. Namun berulang kali pasal ini dipakai pemerintahan Jokowi untuk menahan mereka yang tak masuk dalam kriteria “menyerang atau menggulingkan pemerintah”. Terlebih untuk krisis Papua, banyak tahanan politik dijerat pasal makar hanya karena mengekspresikan aspirasi kemerdekaan. 

Inilah terobosan ‘gila’ yang pertama: betapa pembungkaman dan kekerasan sudah menjadi hal yang normal kini. Segala kritik terhadap praktik ala Orde Baru ini dianggap angin lalu atau bahkan ancaman bagi negara. Mereka yang menyampaikan fakta dan membela Hak Asasi Manusia dengan mudah dituduh sebagai pengkhianat negara dan diancam dicabut kewarganegaraannya. Banyak insan pro demokrasi yang paham betul hal ini bermasalah, namun memilih bungkam karena terlanjur berpihak pada pemerintah.

Berbagai upaya pemerintahan Jokowi dalam menyelesaikan masalah di Papua gagal dalam melihat akar persoalan. Pendekatan Jokowi selama ini adalah dengan memajukan pembangunan, sering melakukan kunjungan, atau sekadar mengapropriasi kebudayaan lokal. Pendekatan-pendekatan tersebut terbukti gagal mengikis ketidakpuasan warga Papua terhadap Indonesia. Memori kolektif warga Papua tentang berbagai tragedi berdarah yang tak kunjung mendapat keadilan, tentang rasisme dan diskriminasi, tentang nasib mereka yang dirampas tanahnya, tentang ketimpangan ekonomi dengan warga pendatang, tak mungkin lenyap hanya dengan pembangunan jalan atau deretan foto-foto pejabat yang rebutan memakai pakaian adat Papua.

Di sinilah letak “kegilaan” kedua. Pemerintahan Jokowi tak juga sadar bahwa berbagai upaya yang selama ini dilakukan tak mumpuni. Namun cara-cara gagal tersebut terus dipakai bahkan untuk menyelesaikan krisis Papua hari ini. Karenanya kita ditunjukan berbagai kekonyolan: slogan solidaritas semu seperti #pelukpapua, pendekatan “budaya” dengan membagikan minuman keras, pengerahan paksa warga Papua untuk mengikuti kegiatan negara, para Menteri yang tebar pesona memakai atribut budaya Papua, keinginan mendirikan istana di Papua, hingga yang paling klise seperti foto bersama warga Papua.

Secara sadar pemerintah malah menghindari upaya konkrit seperti penegakan keadilan, penjaminan HAM, dan permintaan maaf. Lebih parah lagi, Presiden seolah tidak terlalu menganggap genting problem Papua saat ini, dan memilih menyapu ke bawah karpet dengan pencitraan sosial media. Mengupayakan penyelesaian atas berbagai masalah pelik di Papua membutuhkan pendekatan yang tidak parsial. Pendekatan keamanan dan militeristik sudah dibuktikan sejarah tidak mampu menyelesaikan persoalan. Sudah banyak kajian yang merekomendasikan hal ini secara gamblang, bahkan lembaga pemerintah seperti LIPI juga telah menyatakan hal serupa.

Pemerintah belum kehabisan stok yang miring-miring tersebut. Sasarannya kali ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menjelang masa jabatannya yang kedua, ia menampakkan watak aslinya pada isu anti korupsi: antara bodo amat atau merasa pemberantasan korupsi adalah gangguan. Niat lancung tersebut terbukti pada sikap pemerintah dalam pemilihan pimpinan KPK dan revisi UU KPK. 

Pemilihan pimpinan KPK jelas bermasalah sejak Presiden memilih anggota panitia seleksi yang mempunyai konflik kepentingan. Paling tidak ada tiga anggota panitia seleksi yang masih menjabat sebagai tenaga ahli kepolisian. Polri merupakan lembaga yang rajin menyerang KPK, terutama saat pejabatnya diusut korupsi, maka tidak aneh ada upaya memasukkan kuda troya ke tampuk pimpinan. Hal ini dibarengi dengan digorengnya isu “Taliban di KPK” oleh buzzer peliharaan rezim dan cecunguk dunia siber lainnya, yang kita tahu diarahkan untuk mendiskreditkan tokoh KPK dengan ciri-ciri tertentu. 

Calon-calon pimpinan bermasalah itu disambut gembira DPR dengan memilih Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Firli, seorang petinggi polisi aktif dengan kekayaan Rp.18 miliar, pernah melakukan pelanggaran etik berat saat menjabat Deputi Penindakan KPK. Apakah ini pimpinan KPK yang ideal menurut Presiden? Melihat tidak adanya niat baik dan keseriusan saat memilih pansel dan menyaring calon pimpinan KPK, tentu jawabannya iya.

Tidak berhenti di situ, dengan “tanpa beban” Presiden mengirimkan surat yang menyepakati pembahasan revisi UU KPK bersama DPR. Setelah mendapat tekanan publik, Presiden buru-buru mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintahannya tidak menyetujui pelemahan KPK. Ia menolak beberapa perubahan seperti izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan, penyidik KPK hanya berasal dari unsur kepolisian dan kejaksaan saja, dan wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan. Entah Presiden memang bermaksud menipu publik atau karena keteledoran para staf pembantunya, beberapa poin penolakan itu memang sedari awal tidak termasuk dalam rencana perubahan. Betapa visioner Presiden 4.0 kita ini, menolak hal yang sesungguhnya tidak pernah ada. 

KPK telah lama diserang para koruptor, lembaga negara, aparat dengan rekening gendut, dan oligark yang merasa pundinya terganggu. Penyiraman air keras pada Novel Baswedan dan ancaman-ancaman kepada pegawai lainnya membuktikan serangan tersebut. Selain isu Taliban, beredar wacana di kalangan pejabat tinggi negara bahwa fungsi KPK sudah melenceng karena lebih mementingkan penindakan daripada pencegahan. Logika korup tersebut hanya bisa keluar dari diri dan kelompok yang terbiasa dengan korupsi. Seolah jika tak ada penindakan tegas, para koruptor dengan bekal rasa nasionalisme dan siraman rohani akan insyaf dan dengan sendirinya menolak korupsi.

Jika ada hal yang sangat dibutuhkan KPK dari pemerintah, hal itu adalah jaminan hukum dan independensi agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan lancar. Namun alih-alih melindungi, pemerintah lebih memilih untuk mengakomodasi serangan dan pelemahan lembaga yang paling dipercaya publik itu. Inilah “kegilaan” ketiga: dengan terang-terangan, Jokowi telah mencanangkan diri sebagai Presiden dengan prestasi mengebiri lembaga anti korupsi dan membiarkan koruptor pesta pora. Bisa dibilang pemerintah kini praktis telah satu barisan dengan para koruptor dan mereka yang memusuhi gerakan anti korupsi.

Menghadapi Otoritarianisme Gaya Baru

Jika diteruskan, tentu masih banyak daftar “kegilaan” yang sedang atau bakal dibuat oleh Presiden mengingat belum dimulainya masa jabatan kedua. Salah satu yang penting adalah rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Revisi KUHP jika disetujui tak hanya akan membahayakan kelompok minoritas dan rentan di Indonesia, namun juga semakin mematikan kontrol warga kepada penguasa. Contohnya adalah pasal penghinaan terhadap pemerintah yang sah, penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dan penghinaan presiden meski sudah dihapus Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006. Jika berhasil diundangkan, pasal-pasal tersebut bakal jadi alat kekuasaan untuk membungkam kritik. Dengan kata lain, setelah lembaga kontrol macam KPK dilemahkan, setelah Kepolisian dan TNI jadi perkakas kekuasaan rezim, maka yang dibutuhkan selanjutnya adalah tata aturan resmi untuk menjaga kekuasaan. Rezim yang memilih bekerja dengan tangan besi aparat bersenjata, relatif tidak punya lembaga yang mengontrol, dan memiliki legitimasi tata aturan untuk berkuasa absolut; hanya dapat kita golongkan sebagai pemerintahan otoritarian.

Konferensi Indonesia Update yang digelar di Australia National University baru-baru ini menyuarakan kekhawatiran serupa. Marcus Mietzner dan Ed Aspinall menyebut gejala ini dengan istilah executive illiberalism – saat pemerintah merespons polarisasi yang meruncing dan ancaman terhadap kekuasaannya dengan menghancurkan fondasi demokrasi yang susah payah dibangun sejak reformasi. Kondisi itui bisa dibilang merupakan gejala awal tumbuhnya otoritarianisme. Inilah kenyataan pahit yang kita hadapi di periode kedua Jokowi: seiring tren global menguatnya otoritarianisme di kancah global, Republik ini turut menyaksikan sakaratul maut demokrasi yang sengaja dibikin tanpa gaduh dan dilakukan secara perlahan. 

Namun, otoritarianisme yang berlaku kini tak berwujud sama seperti Orde Baru dahulu, atau di negara-negara lain yang mensyaratkan ada satu tokoh pimpinan kuat dan menonjol. Otoritarianisme Indonesia kiwari bergandengan erat dengan politik oligarkis yang menguasai hampir seluruh sendi kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Para oligark memanipulasi tata kelola hukum dan negara untuk menyokong kekuasaan. Dengan kata lain, hukum telah dipakai untuk membuat pemimpin negara dan para oligark imun dari upaya koreksi demokratis. Lembaga penegak hukum direbut independensinya dan hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan. Rezim otoritarian lantas akan memerintah dengan hukum (rule by law) untuk menghajar kelompok yang berseberangan, daripada menegakkan aturan hukum (rule of law).

Meski pemilihan umum bakal terus terlaksana demi menjaga status Negara tetap berada di kategori “demokratis”, namun akses dan pertarungan politik tetap berada dalam kendali para oligark. Di lain sisi, calon-calon pemimpin yang muncul juga diupayakan agar bisa dikendalikan, sehingga mematikan harapan perubahan dari jalan elektoral. Kalaupun ada segelintir media massa yang masih jernih mengangkat ragam persoalan, ia harus berhadapan setiap hari dengan tudingan hoaks dari pemerintah, akun media sosial aparat, dan seterusnya. Hal ini diperparah dengan Presiden dan Wakil Presiden yang mengambil untung dari suasana ini, dan menyapu segala narasi kritis dengan pencitraan dangkal.  

Baik pelemahan KPK, pendekatan tangan besi di Papua, maupun RUU KUHP masing masing mempunyai perannya dalam memuluskan jalan menuju otoritarianisme oligarkis ini. KPK sebagai lembaga yang berpotensi memutus pundi-pundi kekayaan oligark perlu dibuat mandul agar uang kotor bisa tetap berputar dan akumulasi kekayaan tetap lancar. Revisi KUHP menjadi legitimasi hukum bagi pemerintah dan oligark untuk menindak atau menjinakkan mereka yang berani melawan. Kemudian Papua menjadi ladang pembuktian kekuasaan negara dan daya pasukan bersenjata untuk menimbulkan efek gentar dan menunjukkan betapa kuatnya negara di bawah rezim otoritarianisme oligarkis. Tentu semua ini dimungkinkan setelah menjadi normalnya pembungkaman kritik, pasal makar yang rajin dipakai rezim, gerakan sosial yang dibonsai, dwifungsi Polisi di banyak jabatan tinggi negara, dipersulitnya pendirian partai politik, dan disepakatinya sistem presidential threshold bermasalah.

Jauh sebelum Presiden mendeklarasikan bakal melakukan hal “gila” dan “miring” tersebut, sudah banyak kegilaan yang dilakukan duluan: mulai dari pemilihan para terduga pelanggar HAM untuk duduk di jabatan tinggi negara, sampai pengkhianatan janji kampanyenya sendiri terkait penegakkan HAM. Tidak ada yang baru. 

Bahwa banyak orang ikut terjangkiti “kegilaan” ini kemudian turut memaklumi juga bukan hal mengejutkan. Otoritarianisme, layaknya dansa berpasangan, selalu mensyaratkan dua pihak: si korup tangan besi, dan mereka yang diam-diam menyetujui. Lantas bagaimana dengan para aktivis Istana, kaum cerdik cendekia itu? Melihat sepak terjang mereka selama ini, daripada repot-repot meminta mereka ‘mengetuk’ hati Presiden, jauh lebih baik kalau kita biarkan saja mereka merumput terus di Istana. Sudah saatnya oportunisme tidak lagi diberi tempat dalam gerakan masyarakat sipil. 

Otoritarianisme memang sudah sejengkal di depan mata. Mungkin sudah sulit untuk melakukan koreksi, apalagi dalam ruang demokrasi yang telah dibatasi pagar berduri hukum dan aparatur negara. Namun biarpun terdesak, tidak bisa lagi kita menunggu “ratu adil” lain yang bakal menyelamatkan bangsa ini. Siapapun itu yang kita pilih dalam pemilu tidak akan menjadi panacea, obat penyembuh segala masalah. Tanpa warga yang aktif, demokrasi tak akan bisa diselamatkan. Pertanyaannya, sampai kapan kita mau terus didikte oleh hal yang “gila” dan “miring-miring” ini? Apakah sampai otoritarianisme itu datang mengetuk pintu rumah kita?