Salim, Tosan, dan Alergi Kegaduhan

komunalstensil.tumblr.com

Ada apa dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan kegaduhan? Semenjak menduduki posisi Menkopolhukam, Luhut Panjaitan memang sering mengungkapkan bahwa kegaduhan politik akan mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tak stabil. Semisal saat ramai pemberitaan tentang dicopotnya mantan Kabareskrim Komisaris jendral Budi Waseso, Luhut menyampaikan bahwa upaya pemberantasan korupsi jangan sampai membuat gaduh.  Bahkan ucapan lebih keras untuk menindak kegaduhan dilontarkannya dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) CEO Gathering di Jakarta. Dalam acara itu dengan tegas dia akan memperingatkan satu dua kali saja pada mereka yang membuat kegaduhan, namun untuk yang ketiga kali, akan ia libas seperti di Papua.

Berbagai resistensi akan kegaduhan itu juga terejawantahkan dalam tiga fokus kerja pemerintah dalam menjaga keamanan dalam negeri: Menjaga agar tak muncul kegaduhan-kegaduhan tak perlu yang dapat menyebabkan instabilitas perekonomian, melakukan monitoring dan langkah preventif pada kelompok-kelompok ekstrimis di Indonesia, serta membantu pejabat direksi BUMN melakukan percepatan anggaran dalam koridor hukum yang berlaku. Dari ketiga fokus kerja pemerintah di atas, tampak ada benang merah bahwa segala daya dan upaya keamanan dalam negeri difokuskan pada satu tujuan: mencegah kegaduhan demi menjaga stabilitas ekonomi. Alih-alih merasa perlu untuk memperbaiki kinerjanya atas kondisi pelambatan ekonomi saat ini, pemerintah seolah lebih nyaman untuk menimpakan kesalahan pada kegaduhan politik.

Namun ada apa sebenarnya dengan kegaduhan? Kenapa pemerintah seolah alergi dengannya? Kenapa perihal kegaduhan ini hanya dihubungkan dengan stabilitas ekonomi? Saat terjadi “kegaduhan” kriminalisasi beberapa pimpinan, penyidik serta mereka yang mendukung KPK, kegawatan akan “kegaduhan” itu seolah tak digubris pemerintah. Saat terjadi penembakan di Kabupaten Paniai yang menewaskan empat warga juga maupun penembakan di Kabupaten Tolikara, Papua, yang menyebabkan seorang tewas dan 10 luka-luka, istilah “kegaduhan” yang menelan korban jiwa juga tak muncul. Seolah ancaman kepada upaya pemberantasan korupsi maupun pelanggaran pada Hak Asasi Manusia warga sipil tidak masuk dalam kategori “kegaduhan” yang perlu dilibas itu.

Seperti halnya dengan pasal karet soal penghinaan Presiden, perihal kegaduhan ini juga sesuatu hal yang tak jelas batasannya. Apalagi dalam sebuah negara demokratis, dengan kebebasan mengemukakan pendapat yang diatur dalam konstitusi, tiap orang mungkin saja dianggap gaduh. Lebih jauh lagi, tidak menutup kemungkinan tiap ketidaksepakatan, tiap upaya konfrontasi gagasan, tiap kritik kepada pemerintah, bahkan protes-protes di jalanan dianggap bagian dari kegaduhan itu.

Pemerintah yang alergi akan segala macam kegaduhan yang dianggap membuat instabilitas ekonomi maupun menghambat pembangunan adalah ancaman kepada kebebasan sipil. Lebih parah lagi ketika upaya untuk membungkam segala macam kegaduhan itu telah secara langsung maupun tak langsung dilegitimasi oleh pemerintah. Berbagai protes yang muncul dari warga sipil akan segala “upaya pembangunan” industri besar maupun pemerintah dapat langsung dituduh bagian dari kegaduhan yang mengganggu stabilitas ekonomi.

Upaya protes semacam itu memang tak sedikit. Sebut saja bentrokan petani yang menolak bisnis pasir dengan TNI AD di Kebumen tahun 2011, konflik tanah di Bima, NTT, penolakan PLTU Batang tahun 2013, kekerasan pada para petani di Rembang yang menolak pabrik Semen, penolakan pembangunan waduk Jatigede, hingga peristiwa naas di Desa Selok Awar-Awar, Lumajang yang menimpa Salim dan Tosan karena mereka menolak keberadaan tambang pasir. Tubuh tak bernyawa Salim diketemukan terikat tangannya di sebuah jalan sepi menuju tempat pemakaman. Sebelumnya mereka berdua dianiaya oleh gerombolan orang di Balai Desa.

Tragedi di Desa Selok Awar-Awar itu tentu perlu diusut tuntas, dan jangan dibiarkan berulang di tempat lain mengingat banyaknya konflik serupa di Indonesia kini. Menyamakan protes Salim, Tosan, dan ribuan warga sipil lain yang menolak upaya “pembangunan demi stabilitas ekonomi” dari industri besar atau pemerintah, sebagai bagian dari kegaduhan yang patut dilibas, sangat tidak bisa diterima. Jargon “stabilitas politik demi pembangunan ekonomi” yang justru berpotensi membatasi hak sipil warga hanya mengingatkan kita pada apa yang dilakukan rezim Suharto di era orde baru. Pemerintah yang lebih mengutamakan upaya keamanan untuk meredam kegaduhan daripada menjaga hidup warganya adalah pemerintah yang lalim.