Saat Rezim Memancing Olok-Olok untuk Dirinya Sendiri

Freestyle-rap Presiden sampai ajakan memancing untuk para buruh. Rezim ini memang senang bercanda.
Merdeka

Salam olahraga.

Di tengah iklim politik yang bikin gerah hari-hari kita semua, republik ini terus menunjukkan bahwa ia masih belum kehilangan kemampuan bercanda. Jangan salah, kami tidak sedang membahas freestyle-rap Presiden yang sukses mengubur seluruh skena hip-hop dalam radius 100 kilometer sampai beberapa tahun ke depan. Tanpa disangka, pelipur dari seluruh kegamangan kita justru menampakkan diri dalam deretan poster yang diterbitkan jajaran Kepolisian khusus untuk menyambut Mayday tahun ini.

Aparat Kepolisian tentu tidak akan ikut turun ke jalan, apalagi bolos demi menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja. Alih-alih, sebagai tanda simpati dan solidaritasnya terhadap kaum pekerja, Kapolresta Tangerang misalnya, akan menggelar…acara mancing bersama di Danau Pemkab. Dan lomba voli. Dan lomba catur.

Tak cukup hanya dengan undangan turun tanding di berbagai kompetisi olahraga, poster-poster tersebut juga dilengkapi kompilasi rayuan gombal yang hanya bisa dihasilkan oleh imajinasi aparat: “Daripada ikut demo mending ikut mancing”. Hmm, 86 lanjut, pak; “Lebih baik blok smash daripada blokir jalan”. Ok, mulai rada maksa, cuku- “Daripada pusing mikirin UMK lebih baik pikirin bagaimana caranya skakmat”. Skakmat. Silakan Bapak ke pinggir dulu, saya mau cek kelengkapan suratnya.

Kenapa polisi mendadak mirip karang taruna panitia 17-an di komplek-komplek? Apakah menjelang Asian Games mereka tiba-tiba peduli dengan kebugaran jasmani kelas pekerja? Lalu bagaimana pula dengan poster non-olahraga macam “Manfaatkan Mayday dengan Holiday”, apakah aparat mendambakan buruh untuk mendapatkan quality time dengan keluarga dan sanak saudara? Sebentar – Bukankah aparat yang sama malahan pernah memajang spanduk intimidatif  “Buruh wajib penuhi hak pengusaha, jangan langgar aturan” beberapa tahun yang lalu?

Rasanya kita tidak perlu memutar otak terlalu lama untuk menarik kesimpulan atas transformasi aparat menjadi institusi sporty / agen pariwisata menjelang 1 Mei: ini adalah versi mutakhir dari delegitimasi dan depolitisasi negara atas gerakan buruh. Bukan rahasia lagi kalau riwayat panjang pergerakan buruh tak jadi bagian dari acuan rezim yang sungguh kasmaran dengan investasi ini. Baginya, buruh yang turun ke jalan untuk memperjuangkan pencahariannya tak lebih dari temper tantrum kanak-kanak yang harus diredam sebelum hinggap di kuping tetangga. Caranya? Sebagaimana halnya menghadapi balita, berikan mainan baru sebagai pengalih perhatian: pembagian door-prize, panggung dangdut koplo, lomba mancing. Sementara itu, biarkan masalah upah jadi obrolan eksklusif orang dewasa: negara dan pengusaha. Selanjutnya fungsi aparat tak ubahnya satpam pasar swalayan berkumis tebal yang digunakan sebagai ancaman oleh para orangtua apabila si balita rese ini tak kunjung berhenti merengek.

Sikap model begini disokong penuh oleh framing media dan kelas menengah menggemaskan (baca: sama-sama buruh) yang auto-sinis melihat buruh lain menuntut pemenuhan haknya, serta siap berbuih seharian lantaran aktivitasnya tertahan sekian menit akibat unjuk rasa. Ini menggenapi kecenderungan ahistoris kelas menengah yang dibikin pikun permanen oleh puluhan tahun otoritarianisme, privilege, dan bias kelas menengah lainnya; lupa bahwa kenyamanannya di kantor, hak cuti untuk pelesir keluarga, bahkan keberadaan barang-barang yang ia nikmati sejak masih orok tak lepas dari hasil peluh dan pengorbanan para buruh yang mendahului mereka.

Namun delegitimasi tak berhenti hanya pada gerakan buruh. Menjelang palagan politik 2019, rezim yang sudah #KebeletDuaPeriode ini seperti tambah alergi dengan setiap gejala pengerahan massa, demonstrasi, dan sebagainya. Di satu sisi, kita bisa berargumen bahwa penyebab mulesnya rezim saban kali mengendus potensi konsentrasi massa sangat mungkin didasari oleh trauma pada aksi 411 dan 212 – saat rezim begitu dipojokkan sedemikian rupa, hingga memaksanya mempertontonkan wajah aslinya yang sama-sama anti-demokrasi, antara lain dengan mengaktifkan pasal makar dan mensahkan Perppu Ormas.

Tapi di sisi lain, rekam jejak rezim menunjukkan bahwa hobinya untuk mendelegitimasi oposisi warga justru telah nongol sejak jauh hari. Menteri Luhut sejak 2015 telah menyatakan kegusarannya pada apa yang ia namakan sebagai “kegaduhan politik”. Bagi penggiat bulldozer ini, kegaduhan politik – tidak jelas kriteria apa yang dipakai beliau sehingga sesuatu dapat dikategorikan sebagai kegaduhan – akan berpengaruh buruk pada kondisi ekonomi Indonesia. Sebab itu, fokus pemerintah adalah untuk meredam setiap kegaduhan agar tak berujung pada instabilitas, atau lebih parah lagi, keengganan investor untuk singgah kemari; tak setuju dengan pemerintah sah-sah saja, asal jangan gaduh; upaya pemberantasan korupsi silakan jalan terus, tapi ingat! tidak boleh gaduh. Shhh. Jangan berisik. SHHHH.

Menyalahkan “kegaduhan politik” untuk menutupi ketidaksanggupan dalam mengelola ekonomi adalah satu hal, tapi mencap semua pihak yang berseberangan jalan dengan rezim sebagai tukang bikin onar merupakan hal yang lain sama sekali. Apalagi kemudian terbukti bahwa demi memberantas “kegaduhan” yang dimaksud, rezim bersedia koprol, tiger sprong dan menempuh halang rintang apapun. Kita tahu persis betapa giat mesin politik rezim bekerja demi mencemarkan, memecah belah, dan menggembosi setiap gerakan yang lahir demi menentang syahwat pembangunan di Rembang, Jatigede, Kulon Progo, dan seterusnya. Disini alergi tersebut telah berubah menjadi paranoia.

Seiring berjalannya waktu, istilah “kegaduhan” itu sendiri tak lebih dari standar ganda yang tidak akan pernah digunakan pejabat pemerintah apabila tidak ada keuntungan politik yang bisa diambil. Oleh karena itu, dari sudut pandang rezim, penembakan di Papua bukan kegaduhan; Perampasan ruang hidup di berbagai daerah bukan kegaduhan; Percobaan pembunuhan terhadap Novel Baswedan bukan kegaduhan; Pembubaran diskusi bukan kegaduhan; Pengepungan gedung YLBHI bukan kegaduhan.

Sekarang paranoia itu semakin menjadi-jadi. Dampaknya fatal. Kita menyaksikan bahwa saat metode flirting receh ala undangan mancing dianggap tak lagi mempan, maka tinggal tunggu waktu sebelum barisan aparat beringas dilepaskan. Di Bandung, aparat menggeruduk warga yang sedang berunjuk rasa di Kantor Walikota lalu memukuli jurnalis mahasiswa yang tengah meliput di lokasi. Di Luwuk, Banggai, aparat menembakkan gas air mata ke arah ibu-ibu yang memprotes eksekusi lahan. Di pesisir Morosi, Sumba Barat, aparat menembak mati Poro Duka, warga yang menolak pengukuran tanah untuk industri pariwisata.

Bulan ini kita memperingati kelahiran reformasi. Namun di usianya yang sudah kepala dua, kita melihat Negara yang semakin piawai meludahi kebebasan sipil warganya. Apapun corak dan bentuknya, mulai dari poster mancing, “saya buldozer”, stempel “provokator” dan “agen asing” yang disematkan kepada mereka yang bersolidaritas atas gerakan akar rumput, hingga bogem mentah, canister gas air mata dan pelor aparat; semuanya adalah wujud permusuhan negara atas ekspresi hak-hak warga yang dijamin konstitusi – hak-hak yang sama dengan yang direbut mati-matian pada 1998 dan harus ditebus dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Dari situasi ini muncul kenyataan pahit: hari ini, sebagian mereka yang 20 tahun lalu ikut mempertaruhkan banyak hal guna memastikan tumbangnya tirani, justru sekarang berperan aktif sebagai bidan bagi kelahiran tirani baru.

Saat polarisasi mengeras, rezim makin halu sementara oposisi makin ngablu, disitulah kita wajib waspada – berikutnya hak apalagi yang hendak dijambret dari tangan warga? Kekuatan sipil sepatutnya kembali memasang telinga dan mata nyalang, melatih kesabaran agar tidak reaksioner melulu dalam menyikapi situasi, mulai mengkonsolidasikan diri, dan siap untuk mengambil tindakan saat diperlukan.

Ok, sebentar. Lantas bagaimana kita, masyarakat sipil yang sudah kepalang tanggung tercebur sampai leher dalam lumpur polarisasi, dapat mulai belajar hal yang demikian?

Jangan khawatir, wahai sidang pembaca sekalian, semua kemampuan di atas dapat kita pelajari dari memancing. Maka tak ada salahnya kalau kita penuhi undangan aparat tersebut. Dengan catatan, jangan terlalu percaya bahwa kita akan diajak ke sungai atau danau. Bisa jadi cuma ke empang kosong – atau bahkan comberan. Bukannya seember ikan, hanya pantat kram dan bau amis yang dibawa pulang. Konon mereka yang juara lomba akan memperoleh sertifikat khusus bertuliskan ungkapan terima kasih pemerintah – sang rezim yang saking miripnya dengan om-om di acara reuni sekolah, semua yang ada pada dirinya bagaikan kilas balik ke era keemasan 1980-an dan 1990-an: saat musik pop semuanya merdu dan otoritarianisme berjalan laju. Sambil melangkah pulang, kita dekatkan lembaran sertifikat itu ke daun telinga; niscaya terdengar bisikan memanggil:

“Ini jaman digital

Era teknologi (ey, ey)

………….

Selamat… selamat berkarya”