Ridwan Kamil: Ujung Tombak Rezim di Jawa Barat

Kemenangan Ridwan Kamil di Jawa Barat bukan hanya berkah buat rezim, tapi juga untuk narasi konservatif yang kini merajalela. Mengapa?
Ridwan Kamil, duta push-up Indonesia (Okezone/Tri)

Dua kali panggilan telepon diterima oleh calon gubernur Jawa Barat terpilih pada 4 Juli 2018. Di hari itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ucapan selamat kepada Ridwan Kamil (Emil) dan Uu Ruzhanul yang telah unggul dalam beberapa hasil hitung cepat.

Selang 1 bulan, paslon berjuluk Rindu ini resmi dilantik Presiden. Pelantikan itu membuktikan bahwa keputusan Emil yang menolak dipinang menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta 2017 untuk melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), membawa berkah.

Salah satu penentu di balik keputusan itu adalah nasihat Jokowi yang diterimanya pada 2016 lalu. Di saat partai politik ingin membenturkan Ahok dan Emil, Jokowi merasa perlu turun tangan sendiri melerai pertarungan keduanya jelang Pilkada DKI Jakarta 2017 silam.

Pasalnya, Pilpres 2014 membuktikan bahwa kepala daerah berperan penting dalam meraup suara di daerah. Pada tahun 2014, jabatan kepala daerah Jawa Barat yang waktu itu dikuasai partai pengusung Prabowo Subianto memberi pukulan telak bagi perolehan suara Jokowi. Saat itu Prabowo sanggup mendulang 60% suara dan membuat Jokowi keok di Jawa Barat. Sebaliknya, keadaan seolah bertolak belakang di Jawa Tengah dan Jawa Timur dimana posisi kepala daerah banyak dikuasai oleh partai pengusungnya.

Tidak heran kalau Jokowi selaku petahana tak segan mengambil langkah intervensi. Disamping itu, terpilihnya Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan kasus penistaan agama yang menjerat Ahok pada 2017 silam tak ayal menjadikan Emil sebagai harapan yang tersisa.

Hasil lobi Jokowi pada 2016 dibayar lunas dengan kemenangan pasangan Rindu plus komitmen Emil untuk memenangkan petahana di Pilpres 2019. Usai dilantik, Emil bulat menyatakan dukungannya untuk Jokowi. Pada 21 September 2018, Emil resmi menjabat sebagai Dewan Pengarah Tim Pemenangan Jokowi di Jawa Barat.

Berpindah haluannya Emil menjelang Pilpres 2019 sempat menjadi bahan cibiran. Ia dianggap meninggalkan Prabowo dan Gerindra yang mengusungnya sebagai Wali Kota Bandung pada 2013. Padahal perpindahan Emil sudah terjadi jauh sebelum Pilkada Jawa Barat. Kendati kerap dikaitkan dengan syarat Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang meminta Emil mendukung Jokowi, jauh sebelum tawaran Partai Nasdem Emil sudah memiliki ancang-ancang untuk berlabuh di kubu Jokowi.

Perpindahan ini didasari oleh kekhawatiran Emil. Lebih dari sekedar tidak berpihaknya hasil jajak pendapat dan rendahnya elektabilitas dirinya dibanding Ahok, ia juga khawatir kehilangan kesempatan untuk masuk dalam koalisi partai pendukung pemerintah dan luput mendapatkan dukungan mereka; baik untuk menjabat lagi sebagai Wali Kota Bandung atau menjadi Gubernur Jawa Barat di tahun 2018.

Lebih pentingnya lagi, sebagai tokoh yang kerap disandingkan dengan Ahok, ia harus  mulai menjaga image. Di tengah polarisasi politik yang tajam seperti hari ini, image itu tidak akan bertahan lama selama ia masih berada di dalam partai-partai “oposisi” pemerintah seperti Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Demokrat.

 

Halang Rintang Buat Emil

Tahun 2017 tentu adalah tahun yang mencemaskan bagi Ridwan Kamil. Sebabnya adalah tarik-ulur partai yang ingin mengusungnya di Pilkada Jawa Barat. Pertama, ia menolak pinangan Gerindra – PKS lantaran tidak menyanggupi syarat menjadi “kader”. Kedua, ia kehilangan dukungan Golkar dan PDIP lantaran tidak meminang calon wakil yang dijagokan masing-masing partai.

Emil dan pusaran partai pendukung yang terdiri dari Nasdem, Hanura, PPP, dan PKB juga masih dipusingkan dengan masalah wakil. Hal ini jadi masalah lantaran baik PPP maupun PKB mengancam menarik diri sehingga membahayakan jumlah perolehan kursi DPRD yang harus diraih.

Akan tetapi, taruhan sesungguhnya bukan terletak di jumlah kursi DPRD, melainkan pada kemampuan meyakinkan pemilih dari kelompok Islam konservatif. Artikel The Conversation menyatakan bahwa kebangkitan arus konservatif menjelang Pilpres 2019 mengharuskan politikus Indonesia mengakomodasi kelompok Islam yang mendukung arus tersebut. Di Pilkada Jawa Barat, hal ini terlihat dari bagaimana tagar 2019 Ganti Presiden mempengaruhi perolehan suara para calon.

Di lanskap politik seperti ini, popularitas Emil sebagai Wali Kota saja tidak cukup. Pilkada DKI 2017 menjadi saksi betapa berbahayanya tudingan dan kampanye hitam berbau sentimen agama. Belum lagi Emil sempat dilanda kampanye hitam yang mengaitkan dirinya dengan Muslim Syiah dan LGBT.

Baik Emil maupun Ahok sama-sama populer dan punya reputasi yang baik di masyarakat kelas menengah. Berbeda dengan Ahok, keunggulan Emil terletak pada kemampuannya berkomunikasi di media sosial. Akan tetapi, apabila pengalaman Pilkada DKI 2017 lalu mengajarkan satu hal, ialah mengenai pentingnya suatu modal yang benar-benar mampu menjamin agar Emil tidak ikut jatuh seperti Ahok.

Demi memenangkan pilkada, Emil yang jauh dari hingar-bingar Islam konservatif tidak ambil pusing dalam menyiasati polemik ini. Ia segera menggaet wakil dari pesantren. Emil juga tak lupa menelurkan sejumlah program bernuansa islami. Hasilnya, kendati tagar 2019 Ganti Presiden sempat menggerus suaranya, dampak yang dialami Emil tidak separah duo Deddy-Dedi yang komposisinya sama sekali tidak melibatkan kelompok Islam.

Tagar #2019GantiPresiden tentu dapat memberikan dampak yang signifikan pada perolehan suara Jokowi di Pilpres mendatang. Namun, Emil sebagai andalan rezim di Jawa Barat berhasil mengatasi efek tagar tersebut dengan memilih Uu dan menelurkan kebijakan-kebijakan yang pro pesantren dan masjid. Berkaitan dengan protes atas kebijakan infrastruktur pemerintah yang tidak membantu kaum Muslim miskin, Emil mencanangkan program bernama Kredit Masjid Sejahtera (Mesra).

Di titik inilah akhirnya politik Emil dan Jokowi saling berjumpa: meski di saat yang bersamaan mereka selalu memposisikan diri sebagai penjunjung tinggi kebhinekaan, keduanya terbukti tidak segan-segan untuk memanfaatkan narasi konservatif dan politik identitas yang sedang naik untuk menguatkan posisinya.

Puncaknya, keputusan Jokowi memilih cawapres dari kalangan ulama tentu akan membuat pekerjaan Emil lebih mudah dalam membendung pengaruh 2019 Ganti Presiden di Jawa Barat.  Tak hanya itu, beban Emil juga bakal makin ringan lantaran upaya yang sama dilakukan juga oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, Relawan Garda Nasional yang sebelumnya mendukung Gatot, dan sejumlah elemen masyarakat.

 

Konsekuensi Memberi Panggung Untuk Konservatif

Di tingkat nasional, menguatnya sentimen sektarian ditunjukkan dari beredarnya kampanye anti – kriminalisasi ulama. Bahkan Jokowi sendiri menganggapnya sebagai salah satu isu yang kerap digunakan untuk menyerang dirinya. Persinggungan Jawa Barat sebagai provinsi dengan kasus intoleransi tertinggi di Indonesia dan isu ini tentu dapat mengundang masalah dalam penegakan hukum.

Sepanjang 2016, terdapat lima pembubaran acara di Kota Bandung. Salah satunya adalah pembubaran lapak perpustakaan jalanan oleh Kodam Siliwangi. Sisanya adalah acara Monolog Tan Malaka, Sekolah Marx di ISBI, diskusi Maria dalam Bibel dan Qur’an, dan perayaan Natal di Sabuga ITB yang semuanya digeruduk oleh organisasi massa Islam. Selain itu, kasus intoleransi di Kota Bandung juga menyasar penganut Muslim Syiah. Sepanjang tahun 2013, 2015, dan 2018 terjadi penolakan dan pembubaran perayaan Asyura.

Dari sekian banyak kasus, ormas yang terlibat hanya diberi teguran atau peringatan. Pemerintah Kota Bandung hanya menyikapi dengan menyayangkan dan meminta maaf, tetapi minim keberanian untuk mengambil langkah hukum. Dengan isu anti kriminalisasi ulama yang kian bising, langkah Emil untuk tidak menindak tegas pelaku intoleransi rasanya akan berlanjut selama kepemimpinannya di Jawa Barat. Akibatnya, posisi Jawa Barat sebagai pemegang angka intoleransi tertinggi pun tidak akan banyak berubah.

Ketika baik petahana dan andalannya – yang sangat mungkin jadi penerusnya – di provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia sudah saling seiya-sekata dalam memanfaatkan politik identitas sebagai salah satu amunisinya, dipadukan dengan kualitas oposisi yang makin tidak becus merangkai program dan gagasan politik tandingan yang koheren, maka korban sampai setidaknya setahun ke depan sudah dapat diperkirakan: selamat jalan diskursus publik bermutu, selamat datang kubangan politik intoleran dan pengabaian terhadap kasus pelanggaran HAM.