Bagaimana Demokrasi Runtuh Tanpa Suara

Diskusi buku “How Democracies Die” (Steven Levitsky & Daniel Ziblatt)

Forum Diskusi Jakarta (FDJ) dibentuk pada tahun 2015 dan sejak itu giat mengadakan diskusi membahas berbagai tajuk hangat. Mulai hari ini, FDJ akan secara berkala "menitipkan" resume hasil diskusinya disini. Harapan kami, catatan ini dapat menjadi pemantik obrolan yang menarik, pencetus diskusi lanjutan, atau sekedar bacaan di kala senggang,  terlepas dari setuju atau tidaknya sidang pembaca dengan pandangan yang disampaikan. Untuk edisi pertama, kami memuat diskusi yang membahas buku "How Democracies Die" karangan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Berikut adalah Resume#1 dari diskusi FDJ. 
Sorge Visual

Kemenangan Donald Trump pada 2016 tak ayal menimbulkan guncangan dahsyat pada lanskap politik Amerika Serikat. Pada bulan-bulan berikutnya, publik kerap dikejutkan oleh rentetan kebijakan dan perbuatan rezim Trump yang seolah abai terhadap konstitusi, adab bernegara serta etika politik yang disepakati dan diamalkan selama ini. Wajar kemudian apabila para akademisi, di tengah kepanikan, bertanya-tanya: “Bagaimana mungkin sebuah tatanan demokrasi dapat demikian mudahnya runtuh dalam waktu sesingkat ini?”. Buku “How Democracies Die” karangan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt berusaha menjawab pertanyaan tersebut.

Sedari awal Levitsky dan Ziblatt menjelaskan bahwa fenomena Trump sesungguhnya bukanlah kejadian unik. Sepanjang sejarah politik modern, di berbagai negara di dunia, demokrasi kerap datang dan pergi. Dan dari vakum yang ditinggalkan demokrasi, lahirlah sebuah rezim otoritarian menggantikan tempatnya. Bagaimana peralihan ini bisa terjadi? Buku ini mengajukan dua pola utama. Pola yang pertama adalah melalui jalur kekerasan; mobilisasi kekuatan fisik, penggunaan senjata dan seterusnya. Pola kedua, yang sekaligus menjadi sorotan utama di buku ini adalah penghancuran demokrasi melalui cara-cara yang justru demokratis; pemilu, referendum, dan seterusnya. Mereka yang bertanggung jawab atas penghancuran ini adalah yang kemudian disebut sebagai “elected autocrats” – para otokrat terpilih.

Dewasa ini, kemunduran demokrasi dimulai dari kotak suara” – demikian Levitsky dan Ziblatt mendahului argumen mereka. Berbeda dengan kudeta tradisional seperti yang dilakukan Pinochet di Chile, dimana akhir demokrasi secara gamblang dapat dilihat oleh semua orang, keruntuhan demokrasi ala Levitsky dan Ziblatt lebih menyerupai kisah orang yang merebus katak di panci; saat kompor sudah dinyalakan, katak yang terampil menyesuaikan suhu tubuh dengan kondisi lingkungannya ini tak kunjung menyadari bahaya yang akan segera menimpanya. Saat air mendidih, barulah sang katak terkesiap dan coba melompat – gagal, ia tak lagi punya cukup tenaga.  Dalam kelahiran otoritarianisme yang tak kasat mata, tidak ada kendaraan lapis baja melintas di jalan dan tidak ada deklarasi darurat militer. Pemilu masih rutin dilaksanakan. Konstitusi dan institusi demokratik lainnya masih ada pada tempatnya. Kita bagai katak yang merasa keadaan berjalan seperti biasa. Namun perlahan-lahan, kita mendapati privilege demokrasi yang dipreteli satu-satu; kita masih bisa mengkritik penguasa namun selalu dibayangi ketakutan akan masalah legal, pers masih bisa terbit tapi terpaksa melakukan self-censorship, dan rezim terpilih rutin memanipulasi hukum demi kelanggengan kekuasaannya.

Upaya para elected autocrats untuk memanipulasi hukum memang sepintas masih berada di koridor “legal”, dalam arti ia disetujui oleh parlemen dan diterima di pengadilan. Ia bahkan ditawarkan sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kualitas demokrasi – guna menciptakan sistem peradilan yang efisien, memberantas korupsi hingga membersihkan proses elektoral. Tapi pada saat yang bersamaan, rezim sesungguhnya tengah menulis ulang panduan tata cara bernegara demi melemahkan lawan-lawannya, dan karena itu, melanggar semua aturan tak tertulis yang bertugas memastikan kompetisi politik agar tetap berjalan fair. Akhirnya, saat otoritarianisme betul-betul mengetuk gerbang kota, kita sudah tak bisa pergi kemana-mana.

Contoh paling familiar dari tesis Levitsky dan Ziblatt ini adalah kiprah Adolf Hitler sepanjang akhir 1920-an dan awal 1930-an. Hitler, seorang pelukis medioker dan veteran Perang Dunia I, sanggup bertransformasi dari seorang pelaku putsch[1] gagal di Munich pada 1923, menulis Mein Kampf di penjara, sampai menjadi seorang kandidat kuda hitam di kancah politik Jerman yang tengah dilanda resesi. Pada 1933, Hitler sudah memiliki sayap paramiliter (kelompok Brownshirt atau Sturmabteilung – Storm Trooper) dan popularitasnya terus meroket di tengah publik Jerman yang muak dengan krisis dan stagnasi politik. Tapi bukan hanya faktor ini yang mengantar ia sampai ke kursi Kanselir. Kenyataannya, upaya serius untuk menghalangi Hitler merebut kekuasaan dapat dikatakan tidak ada. Elit politik Jerman saat itu merasa bisa mengontrol Hitler, menjinakkan pandangan ekstrimnya, bahkan memanfaatkannya untuk keuntungan politik pribadinya.

Hal serupa terjadi di kasus yang lebih kekinian – Hugo Chavez. Seperti halnya Hitler, Chavez juga sempat terlibat dalam upaya kudeta dan masuk penjara pada 1992. Di saat yang bersamaan, Rafael Caldera, mantan Presiden Venezuela saat itu, membutuhkan popularitas Chavez agar kembali terpilih sebagai Presiden. Upayanya berhasil. Dukungannya pada pemberontakan Chavez mengantarkannya ke kursi Presiden. Tak lama, untuk memperkuat legitimasinya, ia mengampuni Chavez pada 1994. Tanpa disadari, manuver Caldera justru menjadi bumerang. Ia telah memberikan celah bagi Chavez untuk menjadi kandidat politik elektoral yang tak bisa ditandingi oleh siapapun. Pada 1998, Chavez terpilih sebagai Presiden.

Apa yang terjadi di Jerman (Adolf Hitler), Venezuela (Hugo Chavez), Italia (Benito Mussolini), Peru (Alberto Fujimori), dan Brasil (Getulio Vargas) memiliki kesamaan yang mencolok. Naiknya mereka ke tampuk kekuasaan tidak lepas dari para elit politik yang main mata dengan “emerging populist power” demi mendapatkan keuntungan politik jangka pendek. Para populis – demagog ini datang ke tepi kekuasaan dengan undangan para elit, yang diam-diam berharap bisa “menampung” sang outsider sehingga ia bisa kembali mengkonsolidasikan kekuasaannya yang sempat goyah. Dan untuk membayar pertaruhan yang gagal ini, demokrasi dan rakyat banyak lah yang harus menanggung kerugian terbesar. 

Otokrat Yang Menyelinap

Tentu kita tidak bisa begitu saja sepakat dengan sejumlah aspek dalam buku yang bertolak ukur pada pengalaman Amerika Serikat ini. Levitsky dan Ziblatt, misalnya, nampak terlalu dikotomis dalam memandang demokrasi. Bagi keduanya, demokrasi liberal bagaikan perkara final yang tak perlu ditinjau lagi. Argumen yang dipaparkan kemudian pun menjadi kelewat hitam-putih; baik vs buruk; demokrasi liberal vs otoritarianisme. Tentu hal ini patut disayangkan karena ia sesungguhnya tak menawarkan pembacaan atau argumen baru terhadap demokrasi itu sendiri. Bisakah kita beranjak dari demokrasi liberal tanpa harus terperosok ke dalam otoritarianisme? Bagaimana dengan permasalahan ketimpangan ekonomi, misalnya, yang dijadikan alasan para calon demagog dan otokrat untuk menggalang kekuatan populis?  Buku ini tak menyuguhkan penjelasan untuk pertanyaan-pertanyaan ini.

Meski demikian, tetap ada pelajaran yang bisa kita petik. Salah satu bagian yang menarik adalah saat buku ini berupaya menjelaskan mengenai cara mencegah para demagog dan otokrat untuk menyelinap ke dalam kekuasaan.

Bagi Levitsky dan Ziblatt, alam demokrasi akan selalu mengundang monster-monster kecil yang mengancam keberlangsungannya: para demagog, fasis, calon otokrat, dan seterusnya. Ini adalah ongkos demokrasi yang tak terelakkan. Sebelum munculnya Trump, Amerika Serikat juga pernah mengalami hal serupa. Pada tahun 1930-an, Henry Ford, salah satu industriawan terkaya di dunia pada saat itu, sempat populer dengan platform politik rasial dan anti-semit yang simpatik terhadap Nazi. Meski demikian, ambisinya untuk menjadi Presiden kandas tatkala elit partai saat itu mencegahnya agar tidak sampai masuk ke dalam lingkaran kekuasaan.

Buku ini berulangkali menegaskan bahwa yang penting bukanlah keberadaan tokoh-tokoh demagog dan autokrat, karena di alam demokrasi manapun, ia akan selalu muncul. Yang utama adalah bagaimana elit bisa menjaga kualitas demokrasi dengan mencegah seorang demagog masuk ke dalam sistem. Levitsky dan Ziblatt menambahkan bahwa penggunaan sistem electoral college pada pemilu di AS pada awalnya juga didesain untuk mencegah naiknya seorang demagog ke tampuk kekuasaan. Sedikit ironis, mengingat kemenangan Trump dapat terwujud justru karena sistem electoral college tersebut.

Bagi penulis, partai politik adalah gatekeeper of democracy: penjaga gerbang dari serbuan demagog. Tanggung jawab dan harapan publik dibebankan kepadanya untuk memfilter otoritarianisme sebelum ia larut ke dalam gelanggang politik yang lebih luas. Sebab itulah ia harus diisi oleh pelaku politik yang sadar bahwa yang utama adalah kehadiran politik etik dan terjaganya nilai-nilai demokrasi, alih-alih kepentingan dan ambisi popularitas jangka pendek yang kerap membawa elit politik terlena dengan daya dobrak populisme.

Saat kita menengok Indonesia, apakah ini masih dapat terlaksana? Kita patut khawatir bahwa bukannya harapan yang mengemuka, malah pesimisme yang ada. Partai politik kita jelas tak sanggup menjadi penjaga gerbang demokrasi. Ia tak punya ideologi, juga tak peduli pada pendidikan rakyat dan kaderisasi. Undang-undang Partai Politik pun seperti didesain untuk memastikan kondisi ini tetap terjaga. Praktis partai politik hanya menjadi sarana daur ulang elit oligark dan bandit. Corak politiknya transaksional, sensasional, nihil etika publik. Celakanya, kebobrokan partai politik dari tahun ke tahun akhirnya melahirkan sentimen anti-partai yang kental di masyarakat. Ini adalah lahan subur bagi demagog dan otoritarianisme.

Penjaga gerbang kedua – sekaligus elemen yang sanggup menjadi alternatif di tengah kebuntuan partai politik – seharusnya adalah masyarakat sipil. Namun dalam kondisinya yang serba fragmented seperti sekarang, masyarakat sipil lebih sering menyumbang masalah ketimbang solusi. Dan di tengah sengitnya polarisasi politik, kiprah masyarakat sipil kerap malah memperkeruh suasana.

Demokrasi memang hal yang mudah diucapkan namun sukar untuk dipraktekkan secara konsekuen. Selain menuntut kompetisi gagasan yang bebas dan fair untuk semua pihak, secara tak langsung ia juga meminta kita untuk melihat lawan bukan sebagai musuh yang harus dimusnahkan. Oposisi punya legitimasi yang sama dengan penguasa untuk bisa membantah gagasan, menyampaikan alternatif, dan secara aktif berusaha mengganti penguasa. Budaya ini sudah hilang tanpa jejak di dalam politik Indonesia. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia tahun lalu, misalnya, menunjukkan nihilnya komitmen rezim Joko Widodo terhadap demokrasi. Sebagian masyarakat sipil, yang sudah keburu jadi cheerleader penguasa, menyokong pelanggaran ini dengan sorak sorai. Masalah menjadi kian pelik tatkala kubu oposisi pun menampilkan tendensi fanatik yang sama: menang dengan segala cara, musuh politik wajib ditumpas, dan seterusnya.

Mempertimbangkan Alternatif

Seorang otokrat akan lahir ketika ada tiga syarat yang terpenuhi:  rezim yang demagog, loyalis yang membabi buta, dan ketakutan yang mewabah di dalam masyarakat. Apabila rakyat Jerman tahun 1930-an dibuat tersungkur oleh krisis ekonomi, kini di kalangan kelas menengah Indonesia tumbuh ketakutan akan bahaya sayap kanan yang diwakili oleh kelompok Islam garis keras. Rezim sanggup mengendus ketakutan di benak masyarakat ini, dan dengan bersandar pada popular prejudice tersebut, mulai menunjukkan wataknya: ia mengintervensi kepengurusan parpol, mengabaikan sejumlah putusan hukum inkracht, hingga menerbitkan perppu yang memberangus kebebasan sipil.

Saat otoritarianisme mulai mewujudkan dirinya di depan mata, menemukan alternatif menjadi tugas mendesak yang wajib dilakukan. Merujuk pada Levitsky dan Ziblatt, kita harus mulai serius menyiapkan bangunan partai politik yang benar-benar baru: sekali lagi menyusun strategi untuk merombak Undang-undang Partai Politik; merintis dan mengaktifkan kembali jejaring politik oposisi yang siap bertarung di kancah elektoral; membangun platform baru; hingga kembali secara perlahan-lahan mengikis ketidakpercayaan publik terhadap partai politik.

Namun kerja ini tentu tidak bisa selesai dalam waktu dekat. Sementara itu tahun politik 2019 semakin dekat dan kita memerlukan alternatif sesegera mungkin. Jika tidak, hampir dapat dipastikan rezim ini akan melenggang dengan mudah dan melibas semua pesaingnya di pemilu yang akan datang. Rezim yang memenangkan dua kali pemilu berturut-turut akan dengan leluasa mengkonsolidasikan kekuatannya, memaksakan kompromi bagi lawan-lawannya, memonopoli semua legitimasi dalam politik sembari terus menggerogoti bangunan demokrasi yang masih tersisa.

Lantas siapa, atau, kubu mana yang sanggup menjadi oposisi yang seimbang bagi penguasa? Pihak militer jelas menjadi pilihan yang feasible. Kita bisa menggantungkan harapan pada militer untuk merebut kendali dari rezim, untuk kemudian kembali menyerahkan kemudi demokrasi ke tangan sipil seusai badai reda. Meski demikian, kita mesti selalu ingat akan kenyataan sejarah yang pahit: nyatanya, pasca kejatuhan Soekarno militer tak pernah menyerahkan demokrasi yang dinanti-nanti. Para Jenderal yang simpatik kepada demokrasi dan gagasan supremasi sipil dalam politik, serta diharapkan dapat membantu transisi kepemimpinan militer ke sipil, tak sanggup berbuat banyak. Walhasil, Soeharto dan kroni-kroninya mendirikan kediktatoran baru di atas puing-puing otoritarianisme lama. Saat itu bisa dibilang tidak ada jalan ketiga yang bisa dipilih kelompok sipil. Kembali pada situasi hari ini, jalan apa lagi yang tersisa? Beraliansi dengan kelompok Islam, beserta seluruh risiko yang menyertainya? Siapkah kita mengambil risiko tersebut?

Ini dilema yang betul-betul pelik namun krusial untuk dipertimbangkan secara matang. Sebab waktu kian menipis. Keseharian kita mungkin masih berjalan seperti biasa: bekerja, bersenda gurau, dan seterusnya. Tetapi satu hal paling berharga yang bisa kita petik dari buku Levitsky dan Ziblatt adalah: saat demokrasi runtuh, tak selamanya ia mati dengan jeritan yang memekakkan telinga sambil meronta-ronta; seringkali ia hilang begitu saja, tanpa suara, tanpa pengumuman, alarm atau sirine. Persis larik puisi The Hollow Men karya T.S Eliot: “This is the way the world ends” ujarnya, “Not with a bang but a whimper”. Saatnya menajamkan telinga.

[1] Upaya menjatuhkan kekuasaan yang direncanakan secara rahasia dan dilaksanakan secara tiba-tiba.

Lampiran
Mendeteksi Otoritarianisme

Di dalam How Democracies Die, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menyertakan sebuah litmus test untuk mendeteksi apakah sebuah pemimpin politik dapat dikategorikan sebagai otoritarian atau tidak (Hal. 23). Tes ini terdiri dari empat indikator utama tingkah laku otoritarian, yang masing-masing akan dicocokkan dengan realita yang terjadi di bawah rezim Joko Widodo sampai hari ini. Empat indikator ini berguna bukan hanya untuk mengevaluasi kadar otoritarianisme pada rezim hari ini, melainkan juga untuk mendeteksi potensi otoritarian di dalam calon-calon yang akan ikut berkompetisi di Pemilu 2019 nanti.

  1. Penolakan atau komitmen yang lemah terhadap aturan main demokrasi
Apakah mereka menolak konstitusi atau mengekspresikan kesediaan untuk melanggarnya?

 

Apakah mereka menyarankan adanya kebutuhan untuk melaksanakan tindakan anti demokrasi, seperti membatalkan pemilu, melanggar atau mencabut konstitusi, melarang sejumlah organisasi, atau membatasi hak dasar sipil dan politik? 

 

(Contoh: Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia melalui Perppu Ormas)

 

Apakah mereka hendak menggunakan (atau mendukung penggunaan) tindakan ekstra-konstitusional untuk mengubah pemerintahan, seperti kudeta militer, insureksi dengan kekerasan, atau demonstrasi besar-besaran untuk memaksakan perubahan di pemerintah?

 

Apakah mereka berupaya untuk merendahkan legitimasi pemilu, contohnya dengan menolak hasil pemilu?

 

  1. Tidak mengakui legitimasi lawan-lawan politik
Apakah mereka mencitrakan lawan-lawannya sebagai subversif, atau berlawanan dengan tatanan konstitusional yang ada? 

 

(Pengaktifan kembali pasal makar membuktikan hal ini)

 

Apakah mereka mengklaim bahwa lawan-lawannya merupakan ancaman, baik bagi keamanan nasional, maupun bagi keberlangsungan cara hidup yang berlaku (prevailing way of life) di masyarakat?

 

Apakah mereka, secara tanpa dasar, mencitrakan lawan-lawannya sebagai kriminal, yang pelanggaran hukumnya (atau potensinya untuk melanggar hukum) seharusnya membuat mereka terdiskualifikasi dari arena politik?

 

Apakah mereka, secara tanpa dasar, menuduh lawan-lawannya sebagai agen asing, dalam artian secara rahasia bekerjasama dengan (atau bekerja untuk) pemerintah asing – khususnya negara musuh?

 (Salah satu contohnya adalah ketika pemerintah menuduh aktivis sawit di Indonesia sebagai agen asing)

 

  1. Toleransi atau dukungan terhadap tindak kekerasan
Apakah mereka memiliki hubungan dengan geng-geng bersenjata, kelompok paramiliter, milisi, kelompok gerilya, atau organisasi lain yang melakukan tindak kekerasan? 

 

(Baru tahap mendekati kelompok lain)

 

Pernahkah mereka, atau pendukung mereka, mensponsori atau mendukung serangan massa terhadap lawan-lawannya?

(Mungkin secara tidak langsung. Contoh: Ansor)

 

Pernahkah mereka secara diam-diam mendukung kekerasan oleh suporter mereka dengan cara menolak untuk mengutuk/mengecam atau menghukum pihak yang bertanggung jawab?

 (Pemerintah berulangkali tutup mulut atas sejumlah tindak kekerasan massa. Contoh: Pengepungan di LBH dan kantor Tempo)

 

Pernahkah mereka memuji (atau menolak untuk mengecam) tindak kekerasan politik lain, baik yang dilakukan di masa lalu maupun yang dilakukan di negara lain?

 

  1. Kesiapan untuk memberangus kebebasan sipil lawan, termasuk media
Pernahkah mereka mendukung peraturan atau kebijakan yang membatasi kebebasan sipil, seperti pasal pencemaran nama baik atau penghinaan, atau peraturan yang melarang demonstrasi, kritik terhadap pemerintah, atau sejumlah organisasi politik dan kewargaan lainnya?

 

 (Wacana pasal penghinaan Presiden, pembatasan demonstrasi, dan seterusnya)

 

Pernahkah mereka mengancam untuk melakukan tindakan legal atau tindakan punitif lainnya terhadap pengkritik di partai lain, masyarakat sipil, atau media? 

 

(UU ITE masih jadi senjata ampuh untuk membikin ngeri lawan-lawan politik pemerintah)

 

Pernahkah mereka memuji laku represif yang dilakukan pemerintah lain, baik di masa lalu maupun di negara lain?

 

 (Dalam konteks pemberantasan narkoba, berbagai pejabat instansi pemerintah berulang kali mengungkapkan kekaguman atas kebrutalan rezim Rodrigo Duterte di Filipina)

 

*Indikator yang selaras dengan perilaku rezim Joko Widodo ditandai dengan huruf tebal.