Ramai-Ramai Menyerang Golput

Elit politik, intelektual plat merah hingga buzzer media sosial ramai-ramai menyerang golput. Pertanda baik buat kita untuk mulai secara serius memikirkan opsi golput.
(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Rupanya tak hanya oposisi yang ramai dibubarkan acara atau diskusinya, perlahan tapi pasti kini mulai bermunculan elit politik, intelektual plat merah, hingga buzzer media sosial yang mengharamkan golput. Entah mengapa gelombang demi gelombang kritik tiba-tiba dialamatkan kepada golput. Seolah ada kepanikan yang melanda saat banyak orang kecewa pada kedua pilihan pasangan calon pimpinan negara. Kepanikan serupa sayangnya tak pernah ditujukan saat warga di banyak daerah mati-matian mempertahankan tanah dan rumahnya dari penggusuran, diskusi dibubarkan, atau saat pekerja Freeport ramai-ramai di pecat secara tak adil.

Istilah golongan putih umumnya diartikan sebagai pilihan untuk tidak memilih calon atau partai saat Pemilihan Umum berlangsung. Sikap politik ini digagas dan ramai dilakukan saat pemerintahan Orde Baru berkuasa. Pada saat itu, Pemilu memang hanya diikuti oleh tiga partai yang berafiliasi kuat dengan pemerintah. Calon presiden yang akhirnya disepakati Majelis Permusyawaratan Rakyat pun sudah pasti hanya Jenderal Soeharto seorang. Karenanya, memilih dalam Pemilu hampir tak ada bedanya dengan merestui langgengnya kekuasaan Orde Baru.

Bertolak dari konteks di atas lah kritik pertama atas gerakan golput saat ini dilancarkan. Alkisah, golput dianggap tidak lagi kontekstual di era pasca otoritarianisme Orde Baru. Alasannya karena hari ini sudah tersedia partai politik yang tak lagi dikontrol pemerintah. Belum lagi tiap orang sekarang bisa dengan bebas keluar masuk partai politik, mengumpulkan dukungan, atau mencalonkan diri sebagai pimpinan daerah tanpa perlu melalui saringan politik khas Orde Baru. Bahkan mendirikan partai politik pun sudah jadi hak yang dilindungi undang-undang. Atau selemah-lemahnya iman, kita bisa melakukan “constructive engagement” langsung kepada pemerintah untuk mengubah keadaan. Tersedianya kanal-kanal “demokratis” saat ini dianggap sebagai kemajuan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya; eh, ini malahan ada kaum kufur nikmat yang mengambil langkah mundur seperti golput. Begitulah kira-kira bunyinya.

Sayangnya anggapan ini tidak hanya naif, namun juga dangkal dalam memahami sistem politik saat ini. Partai baru memang banyak bermunculan, dan elit politik baru memang tampil mengganti konco lawas Orde Baru yang biasa bercokol di kekuasaan. Namun kenyataannya, mendirikan partai politik tak semudah menjilat pantat penguasa. Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang berlaku hari ini, seseorang harus menjadi triliyuner terlebih dahulu sebelum bisa membiayai tetek bengek pendirian partai dengan cabang di 34 provinsi.  Mereka yang hendak mencalonkan diri menjadi pimpinan daerah atau anggota legislatif pun harus siap membayar lunas ongkos “balas jasa” pada partai pendukung yang seringnya berujung pada bagi-bagi kekuasaan atau lahan garapan. Mendekati pemerintah dan mengajukan usulan perbaikan pun harus selaras dengan syarat dan tujuan penguasa, salah satunya: “jangan sampai bikin gaduh”.

Oke lanjut.

Nah, kritik nomor dua intinya menyayangkan jika kesempatan Pemilihan Umum tidak dimanfaatkan oleh gerakan progresif untuk masuk arena kekuasaan dan mengubah situasi dari dalam. Atau paling tidak, turut menyelipkan agenda progresif dalam program-program pemerintah baru. Intervensi tersebut dirasa perlu untuk mencegah oligarki makin berkuasa dan tanpa kontrol. Logika kritik ini secara tidak langsung juga mengatakan bahwa dengan memilih atau ikut menyumbang gagasan perubahan dalam pemerintahan baru, kita juga memiliki hak untuk menagih dan mengkritik. Secara singkat, inilah yang kemudian dinamakan sebagai sikap dukungan kritis. Lebih-lebih ada ketakutan akan ancaman kelompok konservatif yang siap mengganti dasar negara. Pilihan yang masuk akal kemudian, menurut para anggota fanclub-tapi-kritis, adalah dengan menghamba pada logika lesser evil. Iya, betul memang pemerintah sekarang punya banyak kekurangan, tapi ‘kan paling tidak bukan kelompok kanan atau militer yang berkuasa. Begitulah kira-kira dalihnya.

Sanggahan atas kritik ini sebenarnya yang paling gampang: percobaan gerakan progresif untuk masuk arena kekuasaan sudah dilakukan di Pemilu 2014 dan terbukti gatot alias gagal total. Segala macam kritik atas pemerintahan Joko Widodo sekarang, dari soal keadilan sosial, nasib warga tergusur, pemenuhan Hak Asasi Manusia, penegakan hukum, dan maraknya intoleransi, telah menunjukkan betapa tidak efektifnya pendekatan tersebut. Apalagi saat jajaran jenderal pelanggar HAM anteng bertengger di pundak kekuasaan dan ulama yang mendorong pemenjaraan Basuki Tjahaja Purnama digandeng jadi Wakil Presiden. Batasan mana kubu militer dan siapa yang menggandeng kelompok konservatif jadi tak begitu jelas.

Rupanya barisan fans Presiden masih bisa berkilah: semua akan berbeda di periode kedua. Entah bagaimana ujung-pangkalnya, begitu menang untuk yang kedua kali, rezim ini pun seketika berubah jadi progresif. Oligark bakal disepak dari kekuasaan, pelanggar HAM masa lalu diadili, intelektual kiri boleh bikin acara di TIM sampai teler. Ini jelas delusi konyol hasil basian kecubung yang tidak ada juntrungannya. Justru di periode kekuasaan berikutnya kontrol gerakan sosial kepada penguasa bakal makin melemah karena tak ada lagi kekhawatiran akan isu-isu yang bakal menggerus suara. Alih-alih melakukan perbaikan dan mengejar ketertinggalan penuntasan janjinya pada “relawan kritis”, fokus utama pemerintah nanti mestilah untuk menjaga konsolidasi dan mencegah terjadinya skenario terburuk pada jilid II kekuasaannya: pemakzulan. Hal ini dapat kita lihat sebelumnya di sepanjang periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Terakhir, kritik yang dialamatkan kepada mereka yang sudah mantap atau sedang mempertimbangkan untuk golput adalah tuduhan bahwa perbuatan itu sia-sia belaka. Memilih untuk tidak memilih di era demokratis dengan segala “kemudahan” yang telah disebut di atas pada akhirnya hanyalah pertunjukan heroisme semata. Sebuah aksi nihilis, bukan aksi kerja nyata sesuai jargon pemerintah. Apalagi pilihan golput dianggap tidak memberikan gambaran akan bentuk perubahan politik yang dikehendaki. Berbeda dengan memilih salah satu calon; paling tidak ada seorang yang terpilih, memimpin negara, membentuk kabinet, merumuskan program kerja. Paling tidak roda pemerintahan tetap berjalan meskipun pemberantasan korupsi tebang pilih, kasus pelanggaran HAM ditelantarkan, hutan diganti kebun sawit, dan penggusuran sewenang-wenang terjadi.

Berkaca dari hal tersebut, lantas apa yang bisa diperoleh dari golput?

Pertama, golput adalah ajang penolakan sistem politik oligarkis dan korup saat ini. Bagi mereka yang muak dan menganggap dua calon dalam Pemilu 2019 sama-sama telah dikangkangi oleh kepentingan oligarki, maka golput menjadi tindakan rasional. Ketika mereka yang masuk ke dalam rezim oligarkis kerap berakhir menjadi bumper kekuasaan atas tuntutan masyarakat sipil, maka “masuk ke dalam demi menyuntikkan agenda progresif” jelas bukan pilihan yang tepat untuk melawan sistem yang dimaksud. Melakukan hal ini terus-menerus tanpa belajar dari kegagalan tempo hari justru merupakan episode opera sabun paling katro dalam sejarah gerakan. Apalagi partai politik – baik yang angkatan lama maupun yang “milenial” – juga tidak menyediakan solusi bagi politik oligarkis. Sebab itu, jika ibaratnya hari ini kita sedang dipaksa untuk makan buah simalakama, maka jalan terbaik adalah untuk meluaskan perspektif dan mencari alternatif dari kedua pilihan durjana tersebut.

Kedua, gerakan golput dapat menjadi ruang konsolidasi bagi gagasan progresif yang tak tercermin baik dalam kerja pemerintah maupun dari sikap oposisi. Pemerintah Joko Widodo mempunyai rapor merah dalam isu perampasan lahan, penuntasan kasus pelanggaran HAM, penguatan lembaga anti rasuah, perusakan lingkungan, dan perbaikan nasib buruh. Di sisi lain, penantang petahana juga memiliki rekam jejak meragukan dan tidak punya program tandingan yang jelas terkait isu-isu tersebut. Kondisi ini membuat elemen progresif masyarakat sipil menjadi gamang. Bagaimana mungkin penuntasan pelanggaran HAM terwujud jika pelanggar HAM ada di kedua kubu? Bagaimana caranya memberantas korupsi jika koruptor bersarang di ketiak kedua calon? Oleh karena itu, golput sebagai ruang konsolidasi gerakan progresif merupakan seruan “Cukup Sudah!” bagi pemanfaatan isu-isu krusial sebagai jargon polesan para kandidat semata. Jika gerakan progresif kini dianggap terlalu insignifikan, maka cara paling tepat adalah untuk mengkonsolidasikannya hingga ia sekali lagi dianggap sebagai ancaman. Ini tentu jauh lebih berguna daripada sekedar menggerutu tak tentu arah, apalagi kembali menjajakan “gerakan” sebagai proposal elektoral.

Ketiga, gerakan golput diperlukan untuk menyebarkan gagasan bahwa pemerintah yang kelak terpilih nanti tidaklah representatif. Dalam demokrasi representatif, mandat pemerintah diperoleh dari mayoritas suara pemilihan umum. Harus diakui bahwa 20 tahun setelah reformasi, elit politik Indonesia sudah terlalu nyaman dengan sistem yang menempatkan partai politik sebagai penentu berbagai kebijakan, namun seolah dapat seenak udelnya melupakan mandat yang didapat dari rakyat. Hal ini terbukti dengan “penyakit musiman” elit politik yang sibuk mengumbar jargon dan janji saat Pemilu namun segera mengingkarinya begitu terpilih. Gerakan golput dengan demikian harus mampu memutus lingkaran setan demokrasi representatif Indonesia yang tidak lagi efektif mewakili kepentingan publik. Hal ini dimungkinkan, dan pernah dilakukan oleh gerakan golput era Orde Baru, dengan menunjukkan bahwa banyaknya orang yang memilih untuk tidak memilih telah membuktikan bahwa pemerintahan terpilih nyatanya tidak mewakili semua warga Indonesia. Singkat kata, penguasa harus diajari bahwa perubahan sistem politik secara mendasar tak bisa dielakkan lagi.

Akhir kata, sudah dapat diperkirakan bahwa di bulan-bulan ke depan serangan terhadap golput bakal terus digalakkan. Ini pertanda bahwa penguasa, beserta segenap aparatus fanclub-nya, mulai menganggap golput sebagai potensi ancaman yang sanggup menggerus pundi-pundi suaranya. Saat rintangan di depan semakin beraneka ragam, tak ada pilihan selain mulai merapatkan barisan, menjaga ritme, mengatur stamina dan mengukur kesempatan-kesempatan. Saatnya ketakutan penguasa diwujudkan jadi kenyataan.