Ramai-Ramai Membunuh “Sexy Killers”

Hiruk-pikuk Pemilu punya kambing hitam baru: sebuah film dokumenter.
Sexy Killers (WatchDoc)

Kapan terakhir kali sebuah film dokumenter menimbulkan kehebohan seperti ini? Sexy Killers, film pamungkas dari seri 12 dokumenter garapan WatchDoc, merupakan oleh-oleh terakhir dari Ekspedisi Indonesia Biru yang dilakoni Dandhy Dwi Laksono dan Suparta Arz sejak 2015 silam. Seperti sebagian besar film Ekspedisi, Sexy Killers menyorot tema lingkungan dan konflik sumber daya, khususnya seputar batu bara, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap, dan bulan madu tanpa akhir para politisi dengan pengusaha tambang.

Sejak pemutaran perdana pada 5 April, ratusan nobar di seluruh Indonesia telah digelar atas inisiatif penonton. Film ini bergerak dari komunitas ke komunitas, dan perlahan-lahan membesar karena antusiasme mulut ke mulut. Tak semuanya berjalan mulus. Pekan lalu, sebuah pemutaran di Mekarsari, Indramayu, Jawa Barat didatangi seseorang yang mengaku anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Si Panwaslu bersikeras agar pemutaran dihentikan, karena muatan film yang “memprovokasi warga dan mengandung ujaran kebencian”. Gangguan ini untungnya tak menyurutkan langkah warga di daerah lain untuk menggelar nobar-nobar berikutnya, seringkali hanya dengan bermodal perlengkapan yang ala kadarnya. Sabtu (13/4) kemarin, film berdurasi 88 menit ini akhirnya dapat ditonton secara utuh di Youtube. Sampai tulisan ini disunting, ia sudah disaksikan lebih dari 11 juta kali.

Keributan yang mengikuti film ini nyatanya tak berhenti di penghentian pemutaran. Usai naik tayang di Youtube, “serangan” terhadap Sexy Killers kian menggila. Ada yang menggugat akurasi dan penyajian fakta di lapangan, juga ada yang menuduhnya tidak menaati kaidah cover both side. Beberapa diantaranya mempertanyakan keputusan WatchDoc untuk merilis film jelang hari pencoblosan, bahkan menyebut film ini sebagai “propaganda golput”.

Pemutaran masal film dokumenter yang terakhir kali mengundang reaksi aparat negara seganas ini sepertinya hanya dwilogi Jagal (2012) dan Senyap (2014) karya Joshua Oppenheimer, yang mengangkat kisah para pelaku dan korban genosida 1965-1966. Sejumlah pemutaran film ini dibubarkan, baik oleh polisi dengan dalih “tidak memiliki izin”, maupun oleh ormas dengan alasan klasik, “menimbulkan keresahan”. Sebab bagaimanapun, Jagal dan Senyap mengusung topik yang bagi sebagian orang (baca: mereka yang memaklumi atau malah menyetujui pembantaian) dipandang masih sensitif untuk dibahas secara terbuka di tengah publik.

Lantas, apa yang salah dengan Sexy Killers? Bagi kami, persoalannya tidak jauh-jauh dari Pemilu. Tentu saja kami tidak menyalahkan keputusan filmmaker untuk merilis film beberapa minggu sebelum 17 April. Justru sebuah kekeliruan besar apabila WatchDoc tidak memanfaatkan momentum Pemilu untuk mendorong film ini berikut segala pesannya sejauh mungkin ke tengah masyarakat yang sedang hangat-hangatnya membicarakan persoalan publik.

Pokok masalah terletak pada masyarakat kita yang sudah demikian terbelah diterjang polarisasi politik, yang menyebabkan segala isu yang diajukan ke tengah publik terlebih dahulu harus menjawab pertanyaan kunci, “Apakah hal ini akan menguntungkan kubu saya, atau tidak?”

Jika jawabannya iya, maka isu tersebut akan digoreng sampai gosong di media sosial, sang pengusung isu akan diajak foto-foto sampai semaput, dikemas sedemikian rupa sampai trending dan terus diulang-ulang oleh para buzzer dan timses di berbagai kesempatan. Namun jika jawabannya tidak, atau malah dipandang dapat merugikan posisi kubunya, sebuah isu akan dianggap tidak ada, dibantah keabsahannya, didelegitimasi, dicap sebagai “propaganda”, “ujaran kebencian”, dan sebagainya.

Perdebatan mengenai fakta di lapangan, persoalan kelangkaan sumber daya dan masa depan energi alternatif pastinya memang tujuan dari film ini dan harus disambut dengan gembira. Dalam hal ini, bisa dibilang Sexy Killers telah sukses merangsang percakapan publik atas topik yang diusung. Namun, argumen-argumen asbun yang menyerang film ini juga harus didudukkan pada tempatnya, dan dihantam balik dimanapun ia berada.

Gugatan cover both sides, misalnya, seolah mensyaratkan bahwa seorang filmmaker agar berimbang harus menyajikan keterangan dari kedua pihak (pengusaha tambang & korban tambang), kalau perlu keduanya harus diliput dan diberikan runtime yang sama. Argumen macam ini seperti tidak mengetahui atau abai atas kenyataan bahwa selama bertahun-tahun, sorotan media mainstream terhadap konflik-konflik sumber daya seringkali sangat tidak berimbang. Stasiun televisi kita, misalnya, jarang mengupas tuntas soal lubang bekas tambang di Kalimantan yang memakan puluhan korban jiwa, yang kebanyakan anak-anak. Kapan terakhir Metro TV, MNC TV atau Tv One menyelidiki gelombang kriminalisasi aktivis lingkungan hidup yang melawan perampasan lahan?

Selama ini kita sudah terbiasa menyaksikan sekian banyak upacara peresmian PLTU, namun berita kematian di lubang tambang masih saja diperlakukan seperti kecelakaan biasa, tak ubahnya tubrukan motor di perempatan. Kita menyaksikan jabat tangan mesra pengusaha batu bara dan politisi yang wara-wiri di layar kaca, hampir tak pernah dibarengi kritik oleh media yang meliput.

Sedari awal, Sexy Killers adalah dokumentasi yang dengan keras kepala memilih untuk berpihak pada mereka yang selama ini dijauhi sorotan media arus utama: para manusia yang lahannya dirampas, yang mata pencahariannya dirusak, yang jatuh sakit karena harus menghirup polusi PLTU, yang meregang nyawa di lubang tambang. Film ini toh memang tidak berpretensi hendak menyajikan pemaparan yang komplet atas persoalan batu bara dan ketersediaan energi di Indonesia. Apalagi dilengkapi solusi terperinci seperti yang selalu ditagih netizen manakala sebuah kritik dikumandangkan. Tugasnya adalah untuk menghadirkan kembali suara korban, suara kaum yang kalah, ke tengah-tengah perbincangan.

Sejumlah data yang disajikan film ini pun sebetulnya sudah beredar sejak awal tahun. Jarringan Advokasi Tambang (JATAM), misalnya, memetakan jejaring oligarki batu bara di balik kedua paslon, yang dalam film ini diterjemahkan menjadi diagram rumit berisikan silang-sengkarut relasi pengusaha-politisi, perusahaan tambang, dan timbal-balik kepentingan bisnis. Studi Coalruption juga sudah panjang lebar menjelaskan korupsi politik di sektor pertambangan batu bara. Jika Sexy Killers terasa begitu mengagetkan, itu karena untuk pertama kalinya publik luas dapat melihat dengan jelas wajah penderitaan korban yang selama ini hanya jadi statistik di pojokan surat kabar. Jadi kalau ada yang bertanya mengapa Sexy Killers dapat menimbulkan reaksi seheboh ini, kita bisa lugas menjawab: karena media massa gagal menjalankan tugasnya. Sisanya kita serahkan pada kekuatan sinema, kombinasi audio visual yang memiliki daya dobrak ekstra menghantarkan gagasan ke pikiran audiensnya.

Hal ini membawa kita kembali ke soal golput. Betulkah film ini “propaganda golput”? Jika anda menonton Sexy Killers sampai tuntas, selain penampakan diagram pengusaha di belakang kedua paslon, hanya ada satu klip singkat terkait pemilu yang ditayangkan. Isinya tentang debat calon presiden saat Prabowo dan Jokowi diminta untuk menjelaskan langkah konkret perihal 8 juta hektar lubang bekas tambang yang tak kunjung direklamasi. Keduanya memberikan jawaban normatif, “kita harus lebih galak terhadap pencemar lingkungan hidup”, “penghutanan kembali”, “dengan pengawasan Pemda dan Kementerian Lingkungan Hidup, saya meyakini ini bisa diselesaikan”. Klip diakhiri dengan keluhan Prabowo yang tak ingin dirinya dan Jokowi “diadu-adu terus”, mengingat keduanya telah bersepakat untuk membereskan hal ini. Selepas bagian itu, pemilu 2019 tak dibahas lagi.

Apakah ini yang dimaksud dengan ajakan golput? Kalau iya, kok kayaknya ‘gak niat banget? Bahwa pengusaha tambang menyebar dengan merata di kedua kubu yang berkompetisi memang fakta yang tidak bisa dipungkiri. Demikian pula kenyataan bahwa kedua paslon tidak menawarkan solusi memuaskan. Tuduhan bahwa film ini semata-mata merupakan propaganda golput (sebab itu tak layak dikonsumsi) justru membuktikan satu hal, bahwa jajaran timses dan buzzer mengakui sendiri kalau muka jagoannya sejak awal telah coreng-moreng uang batu bara dan tak punya terobosan untuk mengatasi perampasan lahan dan kerusakan lingkungan. Di tengah kepanikan akibat terungkapnya borok sang junjungan di hadapan jutaan calon pemilih, mereka meraung: film propaganda apapun yang kalian tonton, pokoknya kalian harus memilih yang paling sedikit bobroknya, demi kemajuan Indonesia!

Kondisi ini menyedihkan. Sebagian dari kita lebih marah karena sebuah film berpotensi membuat jagoannya kalah di pemilu, ketimbang karena menyaksikan kepahitan hidup korban perusahaan batu bara. Atau karena pejabat publik yang saat dimintai jawaban atas kematian di lubang bekas tambang di daerahnya, dengan rileks menjawab sekenanya: “Korban jiwa itu dimana-mana terjadi. Nasibnya dia meninggal di kolam tambang”.

Kemarahan banyak pihak terhadap sebuah film dokumenter ini sekilas mengingatkan pada Fahrenheit 9/11 (2004), film besutan Michael Moore yang dirilis beberapa bulan jelang Pemilu AS tahun 2004. Pengungkapan kolaborasi bisnis dan politik di sekujur tragedi World Trade Center ini kontan bikin panas kuping Gedung Putih. Namun, apabila Moore terang-terangan menunjuk batang hidung Presiden George W. Bush dan kroni-kroninya, Dandhy Laksono cs. mengangkat realitas yang lebih kompleks; gugus masalah yang tak bisa selesai hanya dengan menuding satu-dua orang, atau dengan menyelenggarakan satu pemilu sekalipun.

Apapun jawaban kita atas persoalan yang ditampilkan Sexy Killers, melihat kualitas perbincangan selama proses Pemilu kali ini, jelas ia tak akan tuntas dalam waktu dekat. Namun, meski didakwa sebagai propaganda yang sengaja dirilis jelang pemilu, justru Sexy Killers adalah film yang memiliki kemampuan untuk melampaui bilik suara. Pada dirinya terdapat dokumen sejarah dan upaya pendidikan publik yang akan terus jadi acuan: bahwa di suatu waktu ada sebuah negara yang sekian lama memadu kasih dengan bisnis pengeruk sumber daya, sampai-sampai warganya membiarkan tatkala politiknya diambil alih para pengusaha, dan para politisinya sibuk memenjarakan warga yang berani berkata tidak.

Hari ini, negara itu mengadakan pemilihan umum. Sexy Killers berani dengan lantang menyampaikan kenyataan murung: semua kubu yang terlibat bersimbah darah para korban. Karena itulah ia hendak dimatikan.