Obituari Komisi Pemberantasan Korupsi (2002 – 2019)

Otopsi terhadapnya, sudah tentu harus digelar.
Bendera kuning, kuburan, dan bunga mawar di pelataran KPK (Katadata.co.id/Ajeng Dinar Lutfiana)

KPK telah mati.

Kuningan. Pada Selasa malam, 17 September 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi menghembuskan nafas terakhirnya diiringi tangis, gigil, dan ketakutan yang begitu dalam. Meski diselingi pidato meyakinkan bahwa kepergian KPK bukanlah akhir dari perjuangan melawan korupsi. Meski berkali–kali kita diingatkan untuk terus melawan setan yang berdiri mengangkang. Tak ada keikhlasan malam itu. Kita semua tahu KPK telah meninggal dengan sebab yang tak wajar.

Kematiannya memang menimbulkan tanya. KPK harus mati di tengah indeks persepsi korupsi yang tak kunjung membaik, dan buruknya kepercayaan publik terhadap polisi dan kejaksaan. Juga di tengah maraknya korupsi pada pemilihan kepala daerah maupun politik nasional  seperti KTP Elektronik, impor pangan, serta sektor migas dan tambang. Bukti–bukti tersebut menunjukkan bahwa KPK telah dibunuh karena benar. Lembaga itu dihabisi akibat sepak terjangnya membela kepentingan warga sembari menentang laku jahat oligarki dalam tata kepolitikan kita.

Otopsi terhadapnya, sudah tentu harus digelar.

Sejauh ini sudah dapat ditemukan ‘dua peluru’ yang bersarang di tubuh KPK: terpilihnya Irjen Firli Bahuri (sebelumnya Kapolda Sumatera Selatan) sebagai Ketua KPK periode (2019 – 2023) serta rencana revisi UU KPK yang sudah diketuk palu oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Belum lagi serpihan–serpihan peluru yang menyebar seperti tuduhan Taliban, penangkapan dengan motif politis, serta tuduhan tidak optimalnya kerja KPK dalam pencegahan korupsi. “Apa gunanya ada KPK, jika korupsi terus marak?” demikian logika koruptif yang hendak disampaikan untuk menutupi kematiannya yang menyedihkan itu. Dan logika koruptif, seperti kita ketahui, dapat menyebar seperti wabah penyakit. 

Bukan kali ini saja KPK dihadang upaya pembunuhan. Terdapat rupa–rupa ‘percobaan pembunuhan’ terhadap KPK seperti revisi UU KPK yang sudah tiga kali berturut-turut ditembakkan (2015, 2016, 2017). Nahas, ‘peluru’ di kali keempat ini berhasil tembus dan menutup usia KPK di tahun 2019.

Percobaan pembunuhan di era Jokowi dimulai tepatnya sejak ia mencalonkan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Pencalonan itu dicegah KPK pada 13 Januari 2015 karena Budi Gunawan terbukti korup saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi SDM Polri 2003-2006. Tidak terima atas langkah KPK, Polri meradang dan pecahlah konflik yang kemudian diberi judul Cicak vs Buaya 3. Namun di akhir pertempuran Budi Gunawan dinyatakan bebas via pra peradilan dan pertarungan ini ditutup dengan kriminalisasi dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Dalam kondisi itu, bukannya makin giat mendukung kerja-kerja KPK, Presiden Joko Widodo justru memasukkan kuda troya tepat ke jantung gedung Merah Putih. Taktik klasik tersebut segera bekerja dalam senyap. Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK jilid-I) yang ditunjuk menggantikan Abraham Samad dengan sewenang-wenang mengganti 21 penyidik KPK yang dituduh memiliki senjata api tanpa izin dengan 40 penyidik polri yang dianggapnya “berkualitas”. Novel Baswedan dikriminalisasi, dan sejumlah penyidik mendapat ancaman bertubi-tubi selama bekerja di KPK. 

Meski dari dalam ia mulai porak poranda, KPK tetap jadi garda terdepan untuk memerangi korupsi. Ia berhasil membuka potensi kerugian sektor kehutanan hingga ratusan triliun rupiah. Mungkin disinilah kematiannya bermula: kita semua menganggapnya tengah baik-baik saja. 

Tiba di penghujung tahun, seleksi komisioner KPK untuk masa kerja 2015 – 2019 digelar. Terpilihlah lima nama yang kredibilitasnya juga dipertanyakan. Kita harus ingat, di masa kepemimpinan Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Saut Situmorang, Alexander Marwata dan La Ode M. Syarif lah Irjen Firli Bahuri bergabung sebagai Deputi bidang Penindakan untuk penyidikan tindak pidana korupsi. Firli yang dilantik pada 6 April 2018 ditugaskan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam penyidikan korupsi. Kondisi tersebut membuat kondisi KPK sendiri menjadi semakin rentan.

Puncaknya pada tanggal 11 April 2017 – sebuah percobaan pembunuhan KPK untuk kesekian kalinya:  penyidik Novel Baswedan disiram air keras oleh pihak tak dikenal di dekat rumahnya. Serangan itu membuat kedua bola matanya rusak berat, dan hanya bagian kiri yang bisa dipakai melihat meski tidak optimal.

Perilaku keji itu terjadi saat Novel sedang berupaya mengungkap beberapa kasus besar seperti korupsi KTP Elektronik yang melibatkan ketua DPR Setya Novanto, kasus korupsi eks hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, dan lainnya. Serangan terhadap Novel pantas menjadi alarm bagi semua: jika perilaku keji itu bisa menimpa Novel yang mengemban tugas negara, lantas bagaimana dengan kita yang bukan siapa–siapa?

Harapan untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel sudah sedari awal pupus. Kasus penyiraman air keras itu seperti dianggap sebagai kasus kriminal biasa yang akan ditangani pihak kepolisian. Usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen yang disorongkan perwakilan masyarakat sipil kepada Presiden tak ditanggapi serius. Komnas HAM membentuk tim pemantauan kasus Novel beranggotakan kalangan masyarakat sipil namun hanya berhasil membuat sejumlah rekomendasi. Upaya lima komisioner KPK juga jauh dari cukup, jika tidak ingin disebut gagal dalam memberikan rasa aman bagi anggotanya.

Presiden Joko Widodo tetap tidak menunjukkan keseriusan dalam mengusut kasus Novel. Baru pada masa kampanye Pemilihan Umum 2019 dimulai, mulai ada pergerakan dari Istana untuk mengusut kasus ini setelah tekanan publik yang tanpa henti. Sadar bahwa inilah momentum politik ciamik untuk mengerek popularitas, hanya berselang 6 hari sebelum sesi debat pertama capres pada 17 Januari 2019, Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk tim gabungan beranggotakan 65 orang untuk menyelidiki kasus selama 6 bulan. Namun sampai akhir masa tugas, seperti telah diprediksi sebelumnya, tim tersebut tak juga menemukan pelaku penyerangan Novel. Mereka malah berdalih bahwa Novel selama ini terlalu keras dalam memberantas korupsi, sehingga mengundang dendam dari lawan-lawannya.

Dalam kondisi tersebut, KPK nampak sudah lunglai dengan sedikit tenaga tersisa. Tinggal menunggu roboh. Harapan masih ada pada para pegawai KPK yang tak hanya diam menyaksikan rumahnya disatroni upaya jahat berkali-kali. Namun saat Jokowi terpilih untuk kedua kalinya, semua sudah terlambat. Sejarah mencatat sisanya: Presiden Joko Widodo dan Parlemen telah membunuh lembaga anti-korupsi yang menjadi tumpuan harapan publik Indonesia akan masa depan pemerintahan yang bebas korupsi dan berbuat sebesar – besarnya untuk kemakmuran warga. 

——–

Momentum pembunuhan KPK ini begitu kurang ajar. Kejadian itu berbarengan dengan revisi RKUHP, revisi UU Ketenagakerjaan, dan revisi UU Minerba. Walhasil, masyarakat sipil dibuat pontang–panting meminta Presiden untuk membatalkan seluruh rencana revisi dan aturan baru yang bakal merugikan publik luas. Tambah lagi, belum kita selesai menggugat Dwifungsi TNI Jilid Dua, kini muncul gejala Dwifungsi Polri.

Di titik ini, masih berharap pada Presiden yang juga aktor kunci pembunuhan KPK tentu merupakan sebuah kekonyolan. Terpaan gelombang populisme politik telah demikian memabukkan kita selama lima tahun terakhir. Hingga kita terlambat menyadari bahwa di akhir pemerintahan jilid pertamanya, yang Jokowi lakukan sesungguhnya justru membatalkan demokrasi yang jadi mandat reformasi dua puluh tahun silam; membunuh KPK dan menerbitkan segala aturan yang hendak menumpas habis kebebasan sipil. 

Tanda-tanda itu sudah muncul beberapa kali lewat percobaan pembunuhan KPK, yang entah mengapa tak mampu kita jaga sedari dini. Sedari awal kita tak pernah disediakan pilihan yang baik. Yang ada hanyalah musuh reformasi yang mampu menyamarkan wajahnya sebagai orang baik. Atau justru disinilah muara seluruh kesalahan kita, para masyarakat sipil, yang terlalu lemah dan mudah menggantungkan harapan pada sesosok figur dan seribu janjinya, lantaran tak kunjung sanggup membangun kekuatan untuk berdiri sendiri sebagai benteng sesungguhnya dari demokrasi.

Namun kematian tak melulu harus diiringi isak tangis.  Masih tersisa kita yang hidup untuk meneruskan pemikiran dan mimpi–mimpi yang tak tergapai oleh yang mati. Semacam estafet, untuk mengingatkan kita tak ada gunanya berlarut dalam kesedihan dan berpangku tangan. Bak tunas yang tumbuh di batang lapuk, kematian juga mendorong harapan-harapan baru. Melapangkan jalan bagi yang hidup untuk terus berpikir dan berbuat. Sayangnya selama 17 tahun, harapan itu hanya muncul dari sebuah gedung di Kuningan.

KPK telah mati. Persekutuan oligarkis di era Presiden Joko Widodo telah membunuhnya di siang bolong, di hadapan kita semua. Setelah ini, tidak bisa tidak, saatnya berpikir ulang, berbuat, dan kembali menyusun rencana-rencana menuju republik yang bersih dari korupsi. Menuju negara yang mementingkan nasib warga di atas kepentingan elit penguasa. 

Setelah ini hanya ada kita; untuk melawan kabut yang hendak mencekik demokrasi, dengan sebesar-besarnya, sehebat-hebatnya.  

Selamat jalan KPK.

A luta continua.