Monolog 20 Tahun Reformasi

"Mari kita maknai hari kebangkitan nasional dengan kesadaran kita bangsa yang besar, bangsa pemenang, yang bisa makmur dan sejajar dengan bangsa-bangsa besar lainnya. Kuncinya adalah persatuan dalam keragaman yang ada dan bekerja keras. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2018 dan 20 Tahun Reformasi -Jkw,"

[email protected], Minggu 20 Mei 2018
Liputan6/Arny Christika Putri

Dalam seminggu belakangan, paling tidak ada dua tema yang menguasai wacana publik: penanganan terorisme dan peringatan 20 tahun reformasi. Bagi yang pertama, tindakan pemerintah untuk menangani isu tersebut sangatlah cekatan. Dalam kurun waktu dua minggu setelah rangkaian serangan di Mako Brimob, Surabaya, dan Riau sedikitnya 74 terduga teroris ditangkap dan 14 meninggal. Rancangan undang-undang Anti-Terorisme yang mangkrak selama hampir dua tahun dikebut. Selain itu, sebuah pasukan gabungan yang membuka pintu bagi TNI untuk menangani urusan terorisme dibentuk tanpa halangan berarti.

Nasib berbeda didapat pada peringatan 20 tahun Reformasi. Peristiwa bersejarah yang menandakan berakhirnya pemerintahan tiran Soeharto itu seperti dianggap angin lalu oleh rezim saat ini. Tidak percaya? Twit yang disematkan di awal tulisan itu cukup membuktikan. Paling tidak hanya itulah sebuah pernyataan resmi dari pemerintah yang dapat kita temukan mengenai perayaan masa transisi itu. Tidak ada upacara, pernyataan kenegaraan, ataupun komentar di media dari Presiden Jokowi. Juga dalam twit tersebut, kata 20 tahun Reformasi seolah-olah disematkan seadanya: sekedar tempelan sambil lalu setelah berpanjang-panjang memaknai hari Kebangkitan Nasional.

Tentu ini kabar buruk – meski tidak terlalu mengagetkan – bagi siapa saja yang bersusah payah memperingati 20 tahun jatuhnya Orde Baru. Peringatan itu tidak melulu sesuatu yang hingar bingar. Selain aksi massa, berbagai diskusi, acara musik, pameran, dan ramai liputan media terdapat pula mereka yang berkabung mengingat korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa penuh kekacauan itu. Namun toh segala aktivitas itu, yang hampir sebagian besar mengemukakan kembali tuntutan reformasi pada negara, ditanggapi dingin oleh rezim. Seolah apa yang terjadi 20 tahun lalu itu tidak menjadi faktor yang memungkinkan pemerintahan demokratis yang sekarang terbentuk. Seolah segala terik panas dan hujan yang dilewati selama 539 Kamis, segala lagu dan pekik demonstrasi massa, segala tangis para orang tua korban yang makin renta dan gugur satu persatu, dan segala buih kata-kata untuk memperingatkan pemerintah adalah sebuah monolog.

Penyandingan peringatan 20 tahun reformasi dan aksi menanggapi serangan terorisme di atas tentu bukan untuk membandingkan mana yang lebih penting. Adalah suatu kesesatan berpikir jika menganggap bahwa peristiwa yang satu jauh lebih penting dari yang lainnya. Keduanya merupakan isu yang mempunyai signifikansinya sendiri. Bedanya, peristiwa Reformasi menyisakan persoalan HAM dan politik yang tak kunjung selesai serta memungkinkan para penjahat dan kroni-kroni Orde Baru masih bebas berkuasa. Makin tidak diperdulikannya problem-problem peninggalan era Reformasi tersebut, makin cepat kita menghitung mundur saat datangnya kembali kekejaman dan otoritarianisme Orde Baru yang susah payah coba disingkirkan dari bangsa ini 20 tahun lalu.

Dan hitung mundur menuju pemerintahan otoriter kini bukan lagi isapan jempol. Berbagai kebijakan dan pernyataan pemerintah menunjukan kecenderungan tersebut. Tentu dikeluarkannya Perppu (kini UU) Ormas, upaya menghidupkan lagi pasal penghinaan Presiden pada KUHP, penggunaan kembali pasal Makar setelah lama tak dipakai, hingga intervensi pada internal Partai Politik, merupakan indikasi yang jelas atas makin illiberal-nya demokrasi Indonesia. Apalagi baru-baru ini mengemuka pernyataan elit berkuasa untuk mengesampingkan HAM dan kebebasan sipil (civil liberty) demi menjamin keamanan seturut rangkaian serangan teroris. Perlu diingat bahwa alasan yang sama juga dipakai oleh pemerintahan Orde Baru saat mengaplikasikan pemerintahan tangan besi-nya: Semua demi rakyat, maka negara harus kuat untuk mencegah Komunisme, Liberalisme, Radikalisme dan bahaya-bahaya asing lainnya.

Pada akhirnya, peminggiran agenda Reformasi juga menunjukan tabiat pemerintah saat ini. Selain tak lagi peduli agenda dengan pemajuan iklim demokrasi dan Hak Asasi Manusia, pemerintah juga seolah makin lancang mengacungkan jari tengah pada segala upaya yang dilakukan gerakan masyarakat sipil. Tentu sampai sini kita bisa segera mengendus ironi yang anyir baunya: Setelah pada Pemilu 2014 sebagian kecil dari kelompok masyarakat sipil turut mengusung panji-panji Presiden dan kini sudah adem bercokol di pemerintahan, yang sibuk mereka lakukan sekarang hanyalah mengatur plot dan sibuk kasak-kusuk agar dapat kembali berkuasa setelah Pemilu 2019.

Baik pemerintah dan para antek-anteknya, yang mengaku diri reformis tapi di belakang panggung getol menggembosi dan merusak perkembangan demokrasi, rasanya hanya pantas dijuluki sebagai penumpang gelap reformasi. Tugas kita sekarang adalah untuk mengusirnya jauh-jauh. Ini tugas yang teramat sulit. Tapi bila diibaratkan pesta ulang tahun, akhirnya memang hanya ada satu kado yang dapat kita berikan untuk ultah ke-20 reformasi: Jangan sampai para penumpang gelap ini masih beredar dan makin banyak gaya saat kita memperingati ultahnya yang ke-25.