Merdeka tapi tak Bebas Berekspresi

Istimewa

Pada 6 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 134 dan 136 KUHP yang mengatur tentang pencemaran nama baik presiden dan/atau wakil presiden tidak berlaku lagi. Hakim konstitusi menganggap pasal tersebut bertentangan dengan hak kebebasan mengemukakan pendapat yang dilindungi konstitusi dalam pasal 28, 28E (2), dan 28 E (3). Sembilan tahun kemudian, pemerintahan Jokowi-JK ingin menghidupkan kembali pasal tersebut dengan memasukannya ke dalam draft rancangan KUHP baru yang disodorkan kepada DPR. Jusuf Kalla mengatakan kepada media bahwa langkah ini perlu untuk menjaga kestabilan pemerintah, sedangkan Jokowi mengatakan perlu demi wibawa negara.

Pasal pencemaran nama baik Presiden atau dikenal juga dengan sebutan Hatzaai Artikelen lahir di masa pemerintahan kolonial Belanda. Sejak awal pembuatannya, pasal ini mendapat tentangan keras dan tidak pernah diberlakukan di Belanda karena dianggap hanya cocok diberlakukan di daerah kolonial. Pemerintah kolonial Belanda mengadopsi peraturan serupa yang diterapkan Inggris di India dalam pasal 124a British India Penal Code dan menerapkannya dalam hukum pidana di Hindia Belanda. Sedang di India, pasca kemerdekaannya, pasal tersebut resmi dihapuskan, di Indonesia pasal tersebut masih bertahan hingga tahun 2006.

Di zaman kolonial Belanda, pasal ini telah dipakai untuk memenjarakan mereka-mereka yang dianggap anti-kolonial dan pro-kemerdekaan. Soekarno sendiri adalah salah satu yang paling awal dijerat pasal ini. Perjuangan kemerdekaan dengan demikian dapat dimaknai sebagai perjuangan untuk bebas dari kekangan untuk berekspresi dan mengkritik segala bentuk ketidakadilan saat itu. Teladan para founding parents untuk mengupayakan kritik dan kebebasan berekspresi adalah dasar dari dimungkinkannya segala hingar-bingar perayaan kemerdekaan kita saat ini. Karena itu ironis jika dalam peringatan kemerdekaan ini pemerintah menyerukan (bahkan mungkin memerintah) rakyat untuk “Ayo Kerja” tapi dengan embel-embel ancaman yang memandulkan upaya kritik atas ketidakbecusan pemerintah.

Pasal ini kemudian diawetkan di masa orde baru atas anggapan dasar bahwa presiden adalah representasi dari negara, oleh karena itu ancaman atau penghinaan terhadap presiden adalah penghinaan terhadap negara itu sendiri. Pada masa itu, pasal ini membuat wajah negara menjadi menakutkan dan tidak tersentuh. Dengan berlakunya pasal ini ditambah lagi dengan lindungan ABRI, masyarakat menjadi takut untuk mengkritik pemerintah. Situasi psikologis yang sebenarnya masih menyisa hingga kini.

Kini, ketika keran demokrasi dibuka dengan adanya pemilihan umum, gambaran kepala negara sebagai ‘the untouchable entity’ yang melekat di era orde baru perlahan mulai pudar. Presiden dan wakilnya mulai dapat dianggap sebagai warga negara biasa yang memegang kekuasaan tertentu dalam waktu terbatas atas mandat yang didapatkan dari rakyat melalui Pemilu. Dengan anggapan seperti itu, maka presiden dianggap juga bisa melakukan kesalahan, salah mengambil keputusan dan bahkan korupsi. Di titik ini, peran kritik dan ekspresi masyarakat dalam berbagai bentuk menjadi vital bagi kemajuan demokrasi dengan tujuan sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap kekuasaan.

Hal ini dibuktikan dengan tak kurang ada 46 kasus penghinaan terhadap presiden selama pasal ini berlaku dalam KUHP. Rata-rata pelakunya adalah para aktivis dan mahasiswa yang vokal mengkritik pemerintah. I Wayan Gendo, aktivis lingkungan hidup dari Bali dan Bay Harkat Firdaus dari UIN Syarif Hidayatullah adalah contoh mereka yang dijerat pasal ini di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono karena opininya dianggap menghina presiden.

Karenanya langkah Jokowi-JK ingin menghidupkan kembali pasal ini adalah sebuah kemunduran bagi perkembangan demokrasi kita. Dimasukannya pasal tersebut ke dalam Rancangan KUHP baru yang diusulkan pemerintah kepada DPR memang telah disiapkan sejak masa pemerintahan SBY. Namun, alasan ‘melanjutkan agenda lama’ tidak bisa begitu saja dapat dijadikan pembenaran oleh Jokowi-JK menghidupkan pasal ini. Apalagi dengan terus berkelit dengan penjelasan yang kontradiktif dan konyol seperti “Pasal ini bermaksud melindungi pengkritik.” Kali ini pemerintah harus benar-benar serius dan jelas dalam mengambil sikap. Inkonsistensi sikap pemerintah yang terus ditunjukan demi menjaga popularitas telah membuat pemerintahan terombang-ambing dalam ketidakpastian.

Fenomena ini pun menjelaskan lebih jauh situasi masyarakat kita. Setelah 17 tahun reformasi, muncul kekhawatiran dalam masyarakat akan kebebasan yang kebablasan. Akses dan distribusi informasi yang sudah sangat bebas bagi sebagian pihak dianggap sebagai ancaman. Sejalan dengan kebebasan pers dan kemunculan media baru, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan protes mereka dengan berbagai cara. Tentu saja kondisi ini mulai membuat gerah pejabat-pejabat pemerintahan yang telah terbiasa dengan iklim yang anti-kritik seperti di era orde baru. Pidato kenegaraan Jokowi di sidang tahunan MPR lalu seolah mengafirmasi hal tersebut dengan mengatakan kekhawatirannya tentang “Semua orang bebas berkomentar seenaknya atas kepentingan pribadinya.”

Oleh karena itu, meskipun pasal 134 dan 136 KUHP tentang penghinaan presiden sudah dianggap tidak berlaku, masih banyak saja kasus-kasus lain yang mendasarkan pada penghinaan atau pencemaran nama baik pribadi yang memang masih eksis diatur dalam KUHP. Kasus yang masih hangat adalah kriminalisasi terhadap komisioner Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqurohman Syahuri dan juga dua aktivis anti korupsi, Emerson Yuntho dan Adnan Topan Husodo. Mereka diadukan oleh hakim Sarpin Rizaldi karena opini mereka yang dimuat di media dianggap menghinanya. Situasi ini menambah alasan untuk menolak pasal penghinaan karena dapat dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh penguasa politik untuk melindungi kepentingan pribadinya. Tidak ada batasan yang jelas yang mengatur sejauh apa opini publik dan protes yang dilayangkan kepada pemerintah bisa dikategorikan sebagai penghinaan.

Atas gambaran tersebut, maka dengan mentalitas Fobia kritik yang masih membekas di sebagian masyarakat, terutama bagi mereka di lingkar kekuasaan, selalu ada dorongan untuk mengkriminalisasi siapa saja yang berusaha mengkritik mereka. Mentalitas inilah yang saat ini dimiliki pemerintah sekarang dengan mengusulkan kembali pasal penghinaan presiden dalam rancangan KUHP. Ada kegagalan membaca sejarah perjuangan kemerdekaan serta reformasi Indonesia dan malah justru mengulangi prilaku represif orde baru dan penjajah Belanda yang menutup kebebasan warga menyampaikan pendapat. Dalam mentalitas seperti ini, tentu saja demokrasi sulit berkembang karena kebebasan berekspresi dan kritik sebagai bahan bakarnya dikerangkeng dalam pasal karet.

 

*) Gambar diambil dari Poster4Tomorrow