Menyingkap Asap Kebebalan Pemerintah

Tempo

Indonesia darurat asap. Paling tidak semacam itulah kegaduhan media massa akhir-akhir ini. Publik memang patut gaduh karena berbagai kerugian timbul dari masalah ini, baik itu gangguan kesehatan penduduk, sekolah yang terpaksa diliburkan, hingga kerugian ekonomi yang diperkirakan Rp 5 miliar per hari. Selain itu Indonesia kembali mendapat perhatian internasional karena dampak asap terasa hingga ke negeri jiran. Singapura dan Malaysia adalah dua negara yang terkena dampak paling serius dari kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Indeks polusi udara di dua negara itu mencapai 187 Psi, di atas batas normal 100 Psi. Sedangkan daerah Indonesia sendiri, seperti di Riau, indeks polusinya bahkan mencapai 300 Psi.

Perlu dicermati bahwa dibalik kegaduhan akibat kebakaran hutan dan asap yang ditimbulkannya terdapat masalah sosial yang jauh lebih besar yang sedang dan akan dihadapi Indonesia. Anomali iklim semacam El Nino, misal, menjadi salah satu faktor yang membuat kebakaran hutan yang ada jadi begitu parah. Menurut data Biro Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), saat ini Oceanic Nino Index (ONI) Indonesia hanya di angka 2, namun potensi untuk melebihi angka tahun 1997 yaitu 2,3 masih sangat mungkin.

Selain kebakaran hutan, El Nino juga berpengaruh pada menyusutnya produksi pangan di Indonesia. Pada tahun 1997 panen beras Indonesia tercatat turun 3,37 % dan kelapa sawit turun 15 %. Potensi menyusutnya produksi pangan ini jelas mengkhawatirkan karena sejak awal Januari 2015 stok beras nasional hanya 5,5 juta metrik ton turun dibanding bulan yang sama tahun 2014 sebesar 6,48 juta metrik ton dan tahun 2013 sebesar 7,4 juta metrik ton.

Kondisi ini bisa diperparah dengan perekonomian Indonesia yang sedang melambat. Pertumbuhan ekonomi yang turun dari 4,7 % di kuartal I ke 4,6 % di kuartal II, berarti produksi dan konsumsi masyarakat tambah lesu. Belum lagi target pajak untuk 2015 ini diperkirakan tak akan sesuai target dari pemerintah yaitu Rp. 1.294,2 triliun. Sampai 31 Agustus 2015 ini target baru mencapat Rp 598,3 triliun atau masih berada pada 46,22 %, akhir tahun diperkirakan target pajak masih kurang Rp. 120 triliun atau defisit 2,23 %. Dengan demikian artinya biaya untuk paket penyelamatan ekonomi pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla seperti proyek-proyek strategis nasional terancam terhambat.

Paket penyelamatan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah September ini juga sangat perlu dipertanyakan implikasinya. Jurus-jurus seperti naikkan daya saing industri dalam negeri, deregulasi, menggenjot proyek strategis, dan buka keran investasi sektor properti, seperti menyimpan api dalam sekam. Mempercepat pembangunan proyek strategis nasional dan menggelembungkan investasi sektor properti, misal, bisa berarti akan memperluas kemungkinan terjadinya konflik tanah antara masyarakat dan pemerintah seperti yang sudah banyak ditemui saat ini.

Disamping itu, kebijakan deregulasi untuk mempercepat pencairan dana desa untuk pembangunan infrastruktur juga bakal menimbulkan masalah baru. Jika dulu tiap desa perlu membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, kini cukup mengisi formulir untuk mencairkan dana Rp 300 juta. Jika kita melihat ada 81 ribu lebih desa di Indonesia mendapatkan kemudahan ini, ditambah dengan kondisi penegakan dan pengawasan hukum di Indonesia yang tambah kacau, maka penjarahan anggaran negara secara masal bukan lagi tidak mungkin.

Baik dalam menghadapi permasalahan asap dan kondisi perekonomian saat ini, tampak ada kesamaan dari yang dilakukan pemerintah: lebih memilih untuk menghalau asap daripada memadamkan api. Dalam soal krisis asap, tentu sudah berbagai cara dilakukan pemerintah dalam memadamkan kebakaran hutan, namun “api” sebenarnya atau sumber masalahnya malah seolah dilupakan: tentang tak adanya penindakan tegas bagi para pembakar baik perusahaan maupun masyarakat, masalah karut marut izin yang membuat mereka melenggang bebas membakar, dan menjadikan masalah asap ini sebagai masalah yang ditangani “musiman”, atau saat sudah terjadi di musim kemarau. Bahkan gembar-gembor pemerintah bahwa perusahaan asing yang sengaja melakukan pembakaran seolah lebih kencang daripada aksi menertibkan para pembakar itu.

Dalam persoalan potensi krisis pangan, pemerintah beberapa kali juga meneriakan adanya permainan mafia atau spekulan yang membuat harga beras, daging, hingga bahan makanan lainnya melambung. Padahal contoh  kelangkaan beras di awal tahun yang disebut di atas ditambah potensi penurunan produksi akibat El Nino malah disambut pemerintah dengan menyetop keran impor. Belum lagi indikasi kelangkaan harga daging sejak April 2015 malah ditimpali dengan memotong kuota impor dari 250.000 ekor jadi 50.000 ekor. Dengan kata lain, alih-alih memperbaiki kinerja, memantapkan hitungan ekonomi, dan menertibkan aparatur yang tak becus; pencitraan bahwa kita sedang dalam ancaman mereka yang tak diketahui lebih diutamakan.

Lagi-lagi alasan bahwa umur pemerintahan ini belum lagi setahun dan sedang dalam masa baby step kembali mengemuka untuk memaklumi segala carut marut ini. Namun fakta bahwa pemerintah sekarang yang diawali dengan segala janji populis kerakyatan telah berbalik dengan segala kebijakan deregulasi, investasi masif yang berujung konflik, serta penegakan hukum yang kacau tak bisa dihindari. Nampaknya, Indonesia sekarang tak sekedar darurat asap, lebih jauh lagi, Indonesia darurat asap kebebalan dari pemerintahnya sendiri.

Lalu kurang alasan apa lagi untuk kita merasa perlu melakukan protes?