Membuka Tabir Kedunguan

Foto oleh Harish Alfarizi
Harish Alfarizi

Saya tergoda memberi tanggapan agak serius tentang polemik pernyataan Rocky Gerung (RG) di Indonesia Lawyers Club (ILC), padahal sudah mencoba menahan diri sekadar komentar ringan di sosial media. Namun tendensi kriminalisasi terhadap kebebasan berpikir yang dianggap mengganggu kekuasaan kian angkuh, membuat saya tidak ingin berpangku tangan.

Sebelum membahas substansi definisi kata fiksi dan fiktif yang menjadi akar polemik, pertama saya ingin menyelami terlebih dahulu posisi politik RG. Insinuasi selama ini RG bersekutu dengan kelompok fundamentalis. Tidak aneh pembenci RG nyinyir dengan mengatakan, “Rocky Gerung berjasa menundukan kaum sumbu pendek yang tidak segarang kepada Ahok yang diadili menista agama”.

Sikap nyinyir itu bukan saja problematis memperuncing segregasi yang seharusnya ditepis, juga menunjukkan kesalahan melihat RG. Hubungan pribadi RG dan Ahok memiliki kedekatan khusus, bahkan dalam pidato di sebuah acara Tempo Institute terang Ahok menyebut RG mentor ketika pertama kali mengajaknya masuk partai politik. Dinamika politik kemudian membuat Ahok beda pandangan dengan RG, tentu hak konstitusional setiap warga negara. Tetapi yang luput dari perhatian, RG sempat menawarkan diri menjadi saksi meringankan untuk Ahok.

Jika RG seorang oportunis yang hanya berorientasi kekuasaan, ia sangat mudah “memakai” kelompok yang diasosiasikan kaum sumbu pendek itu. Justru RG memilih jalan penuh resiko keluar dari zona nyaman. Saya meyakini RG sadar betul pernyataan di ILC membawa konsekuensi di tengah pemahaman awam, dan situasi sarat politik pencitraan. Pernyataannya bisa digoreng sebagai amunisi paling jitu membungkam RG yang selalu kritis menilai kebijakan pemerintahan Jokowi.

Bagi RG ada soal lebih mendasar, yakni semua kepura-puraan perlu dibongkar dan mendudukan kehidupan kepolitikan kita pada konstitusi, kendati ia menghadapi resiko ancaman kriminalisasi. Jelas toh posisi politik RG, dan jangan lupa sejak era orde baru sampai sekarang jejak rekamnya konsisten menjaga api kritisisme. Berbeda dengan sebagian orang yang mendaku tokoh reformasi, kritis pada satu periode pemerintahan tapi lembek di periode yang lain.

Kedua, kita masuk kepada substansi pernyataan RG yang mengakibatkan ada pendukung Jokowi menuduhnya menista kitab suci. Tuduhan bermula dari undangan ILC kepada RG sebagai narasumber. Pada kesempatan itu RG menyampaikan pendapat, “……jika saya pakai definisi fiksi mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu fiksi”.

Saya harus memutar argumen dengan meminjam teori Canale dan Swain untuk memahami pernyataan RG tersebut. Michael Canale dan Merril Swain pakar linguistik tahun 1980 menerbitkan artikel berpengaruh diantaranya menegaskan, kompetensi wacana penting dalam komunikasi. Kompetensi wacana adalah kemampuan menafsirkan rangkaian kalimat atau ungkapan untuk membangun keutuhan teks dan makna sesuai konteksnya.

Menelaah kalimat yang disampaikan RG, yang menonton acara ILC pasti semua mafhum bahwa pernyataannya diawali kata Jika. Kata “Jika” merupakan konjungsi temporal bertingkat menerangkan hubungan dua kalimat yang bermakna tidak sederajat. Artinya bukan tanpa alasan RG menggunakan konjungsi Jika, karena pre-teks awam memahami fiksi berkonotasi negatif (peyoratif). Sehingga konjungsi Jika mengandaikan pre-teks awam sama seperti pemahaman RG bahwa fiksi berkonotasi positif dapat mengaktifkan imajinasi.

Teori lain disampaikan Ferdinand de Saussure ahli Bahasa dari Swiss, bahwa bahasa mempunyai dua relasi, yaitu sintagmatik analisis unsur-unsur bahasa dalam satu tuturan tertentu bersifat linier tanpa pembandingan dengan tuturan lain, dan paradigmatik hubungan vertikal antara unsur-unsur bahasa dalam tuturan tertentu dengan unsur-unsur lain di luar tuturan itu.

Contoh kalimat relasi paradigmatik, “Saya pakai definisi fiksi mengaktifkan imajinasi” memiliki gramatikal SPOK. Saya: Subyek (S), Pakai: Predikat (P), Definisi Fiksi: Obyek (O), dan Mengaktifkan Imajinasi : Keterangan (K). Rumpang (S) pada kalimat di atas bisa diganti nama orang lain, misalnya Budiana. Tetapi rumpang (S) tidak bisa diganti dengan benda mati, mengingat secara gramatikal tidak berterima. Dari telaah relasi paradigmatik itu ungkapan RG sedikitpun tidak bermaksud menista kitab suci, karena dirinya sebagai Subyek pada kalimat “Saya pakai definisi fiksi mengaktifkan imajinasi” juga berlaku untuk Subyek yang lain.

Lalu apakah definisi fiksi menurut RG keliru? Kalau merujuk KBBI definisi fiksi memang bermakna rekaan atau khayalan seakan-akan sebangun dengan definisi fiktif. Tidak aneh awam memahami definisi fiksi bermakna peyoratif. Tumpang tindih definisi fiksi dan fiktif, Merrill Perlman asisten profesor di Columbia Graduate School of Journalism memberi penjelasan:  Fiksi sesuatu yang bukan kenyataan (realitas), tetapi tidak sinonim dengan kebohongan. Sementara definisi Fiktif sejak pertama muncul dalam bahasa Inggris tahun 1615 adalah apapun yang melekat padanya palsu.

Di titik ini, saya teringat budayawan mbeling Remy Sylado. Kita tidak boleh membatasi pengetahuan dengan mengandalkan kamus yang sering kali sudah usang. Menurutnya bahasa Indonesia banyak menyerap dari bahasa Belanda, dan terus mengalami pengayaan seiring perkembangan serapan dari bahasa Inggris, Melayu, Arab, Cina, dan daerah.

Jadi, kembali pada konteks kriminalisasi atas pernyataan RG di ILC. Sebenarnya mereka yang melaporkan RG ke polisi cuma memanfaatkan ketidaktahuan awam, sekaligus mempertontonkan kedunguan sendiri, dan kita laik berterima kasih kepada RG yang telah membuka tabir kedunguan.

*Penulis adalah pengamat politik.