Membuka Ruang Kritis, Menolak Lupa

Istimewa

You never need an argument against the use of violence, you need an argument for it” (Noam Chomsky. Viewpoint: War Would Be Insane)

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia yang jatuh tanggal 10 Desember hendaknya menjadi momentum peringatan dimana di tahun 1948 pertama dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang mengedepankan hak – hak dasar manusia sebagai isu yang patut diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Selepas Orde Baru yang jatuh lewat kekuatan masyarakat sipil, Habibie meratifikasi Deklarasi Hak Asasi Manusia dengan UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ini menjadi babak baru perkembangan hak asasi manusia di Indonesia.

Lewat sudah 12 tahun Orde Baru, terintegrasinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam konstitusi belum menjamin sepenuhnya penegakan HAM di Indonesia. Masih banyak kasus yang terjadi, merepresentasikan penegakkan HAM yang masih identik dengan praktik perilaku represif para penegak hukum terutama, sebagai perangkat negara yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat sipil. Belum lagi beberapa kebijakan pemerintah yang masih menimbulkan perdebatan publik, yang dianggap berpotensi melanggar kebebasan individu seperti UU Intelijen yang belum lama ini disahkan pemerintah.

Menolak Lupa
Kamis sore hari di depan silang Monumen Nasional sekitar belasan ibu – ibu paruh baya dan beberapa mahasiswa hadir dalam acara Kamisan. Ada yang sebagian membawa foto – foto lusuh  dan beberapa menggunakan payung dengan tulisan “Tuntaskan Kasus Semanggi I dan II” sembari memegang megaphone dan menyuarakan kekecewaan diselingi lalu lalang kendaraan yang terus bergerak acuh meninggalkan mereka.

Sedikitnya perhatian pemerintah terhadap pelanggaran di masa lalu membuktikan bahwa tidak sepenuhnya pemerintah mulai serius terhadap isu kemanusiaan. Bahkan ada kecenderungan pemerintah masih melestarikan praktik kekerasan rezim otoriter sebelumnya, mengingat pelaku dari pelanggaran HAM masih seputaran dari aksi para penegak hukum seperti TNI dan Polri.

Tragedi Semanggi I dan II, kasus pembunuhan berencana terhadap Munir aktivis HAM, kasus Tanjung Priuk adalah beberapa noda hitam dalam catatan penegakan HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Lalu sampai dimana perhatian kita sebagai masyarakat sipil soal penegakan hak asasi manusia yang universal? Begitu dekatnya masalah ini dalam kehidupan kita harus direspon dengan refleksi kritis soal bagaimana pemerintah sebagai lembaga penyelenggara negara mendukung penegakan HAM sebagai hal yang sangat esensial. Melihat catatan tahun 2011 hendaknya semakin memperdalam proses refleksi kita dalam menilai kinerja rezim pemerintah Indonesia hari ini.

Kekerasan yang Dilestarikan
Memasuki tahun kedua rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, perilaku represif aparat penegak hukum warisan masa lalu sepertinya masih terulang hingga hari ini. Menjelang akhir tahun, rangkuman pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum masih terus terjadi seperti yang kita saksikan di media cetak maupun elektronik.

Masih segar diingatan kita beberapa saat lalu, penghilangan nyawa Petrus Ayamiseba, seorang buruh Freeport yang ditembak mati oleh Satuan Brimob Papua akibat ricuhnya aksi protes menuntut kenaikan upah buruh. Belum lagi menyimak kisah para petani perkebunan sawit di Jambi yang dikriminalisasi lewat proses yang tidak adil: tanah adat diambil dan mereka dipenjarakan karena penegak hukum menindak mereka dengan alasan memanen di tanah milik para pemilik modal. Dimana pemerintah saat ini? Dimana peran negara sebagai pelindung masyarakatnya?

Kepada siapa lagi  nasib masyarakat sipil harus bergantung? Atau nasib HAM masyarakat Indonesia hanya diam, menunggu giliran di tiang gantungan yang entah kapan tibanya saat itu, yang pasti selama warisan praktik kekerasan rezim otoriter masih dilestarikan nasib Indonesia tercermin dalam sebuah lirik lagu sebuah high octane rock band, “satu langkah ke depan lima langkah ke belakang” (Seringai – Mengadili Persepsi).

Ruang Kritis, Perjuangan Tanpa Henti
Perjalanan refleksi kritis kita, hendaknya berhenti pada sebuah pernyataan Chomsky sebelumnya bahwa bukan kita yang memerlukan alasan dalam perjuangan penegakan HAM, melainkan mempertanyakan pemerintah, mengapa kekerasan itu terus berlanjut? Apa alasan dasar pemerintah melakukan tindakan tersebut?

Dalam sebuah kuliah umum bertema Clash of Fundamentalism, Tariq Ali pernah memberikan sebuah tamparan keras – khususnya bagi kaum muda – dengan istilah “Indo(am)nesia” sebagai gambaran kondisi kita yang lupa terhadap penegakkan HAM di masa lalu yang belum tuntas. Bukan kemudian menjadi dalih, bahwa isu bobroknya mental pemerintah dengan serangkaian kasus korupsi telah mengalihkan perhatian kita terhadap kasus – kasus pelanggaran HAM yang dianggap media kurang seksi untuk dibahas.

Bersinggungannya kasus – kasus ini, dengan kehidupan sosial politik kita sehari – hari menjadi alasan penting atas keprihatian yang ditujukan kepada mereka. Adalah kurang bijak, jika mengeneralisasikan semua bentuk protes masyarakat sipil seperti di Papua ataupun di kasus perkebunan dijawab dengan solusi untuk urusan perut, bahwa berisiknya mereka hanya karena kelaparan dan butuh tempat tinggal yang layak.

Tariq Ali mengemukakan gagasan yang menurut saya cukup penting, dimana perlunya membuka ruang pemikiran kritis yang mulai memikirkan bahwa kejadian yang sudah lewat menegaskan bahwa masih ada potensi ancaman berikut terhadap kemanusiaan yang dekat di seputaran kita. Proses dialog dan membangun sebuah pandangan kritis soal kinerja pemerintah dan tidak lupa bahwa korban pelanggaran adalah juga manusia, manusia yang sama seperti kita dengan nasib yang berbeda dan yang paling esensial, mereka butuh bantuan dan perhatian kita.

Maka dari itu seruan “Kami Sudah Lelah dengan Kekerasan” serta “Menolak Lupa” terus bergema mempertanyakan pemerintah yang tidak kunjung membuka mata terhadap kasus berdarah yang membasahi tanah air mereka sampai hari ini.