Membangun Penderitaan Baru di Papua

Laporan Tahunan 2018 dari Aliansi Demokrasi untuk Papua dapat memberikan kita gambaran yang lebih menyeluruh atas kekerasan yang kini terjadi di Papua.
Presiden Jokowi dan motor trailnya di jalan Trans Papua (DOK Setkab RI)

‘Mamakota’ bisa terus bercakap bahwa Republik ini butuh pendekatan khusus untuk menangani beragam masalah di Papua. Entah pendekatan khusus macam apa yang kini ada di benak Jakarta. Nyatanya, persoalan sosial, politik dan budaya di Bumi Cendrawasih sudah terlanjur akrab dengan praktik para Golongan Hitam alias oligark politik yang basis operasinya hanya memiliki dua objektif besar, yakni menumpuk harta kekayaan dan menancapkan kuasa selagi Papua masih memiliki sumber daya berharga.

Bungkusnya memang manis: pembangunan merata hingga ke wilayah Timur. Namun Laporan Tahunan 2018 Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) yang dirilis tempo hari berkata lain. Praktik money politics, keberpihakan pada oligark, serta penggunaan alat kekerasan negara dalam penanganan konflik adalah konten utama di balik jargon–jargon kosong Jokowi untuk membawa terang di Papua.

Hasilnya sudah bisa kita tebak; rendahnya kepercayaan warga terhadap peran pemerintah termasuk aparat penegak hukumnya. Saat proses pemilihan kepala daerah membatasi peluang calon perseorangan (independen) dan aparat penegak hukum aktif berdagang senjata tanpa pernah tersentuh hukum. Saat itulah warga mengambil tafsir atas hukumnya sendiri dan para golongan hitam terus menimbun periuknya lewat proyek–proyek pembangunan yang memperlebar jarak di antara masyarakat.

Hingga hari ini, belum ditemukan terang dari nasib para pekerja Istaka Karya yang tewas tertembak serta warga sipil yang harus mengungsi akibat operasi penyisiran gabungan TNI-Polri di Kabupaten Nduga. Belum lagi penangkapan para mahasiswa dan aktivis muda Papua terkait perayaan 1 Desember. Total ALDP mencatat, hanya dalam setahun saja ada 588 orang lebih yang ditahan lantaran ekspresi politiknya.

Saat terang di Papua makin jauh dari kenyataan, rencana dwifungsi tentara di Mamakota pun seolah jadi pembenaran bagi apa yang saban hari dilakukan rezim ini terhadap warga Papua. Tidak bisa tidak, rekomendasi ALDP, dialog strategis yang setara, perlu disegerakan untuk membuka dengan terang siapa penjahat sebenarnya di Papua.

Sila unduh Laporan Tahunan 2018 oleh Aliansi Demokrasi untuk Papua.