Kuasa Kesehatan Atas Tubuh Perempuan

Kemajuan ilmu kedokteran tidak serta-merta berujung pada meluruhnya stigma negatif dan pudarnya kehendak untuk menguasai tubuh perempuan
The Birth of Venus: Your Body is a Battlefield (Gery Paulandhika)

Pada suatu hari mantan pacar saya menstruasi dadakan di sebuah perjalanan. Ia tidak berani bilang langsung, atau bisa disebut pekewuh oleh orang Jawa. Alam berkata lain; darah meluruh keluar dan tidak bisa ditahan. Akhirnya ada sebuah pom bensin dengan pasar kecil dan kamar kecilnya. Supaya efektif, saya berpikir untuk membelikan pembalutnya saja agar ia bisa langsung ke kamar kecil. Namun ia tak mau, pekewuh katanya jika laki-laki yang beli pembalut. Dari pada harus berdebat, saya mengamini saja. Saya menunggu di luar.

Di perjalanan ia minta maaf atas insiden tersebut. Saya bingung, minta maaf untuk apa? Ia menjawab: karena membuat saya jijik.

Tentu hal seperti ini tidak hanya kami yang mengalami. Ada banyak orang yang menganggap bahwa menstruasi adalah sebuah hal menjijikan. Bahkan perempuan sendiri yang biasanya paling pertama beranggapan seperti itu. Bagaimana hal yang sebetulnya alamiah ini bisa kita lazimkan sebagai sebuah hal yang menjijikan?

Ketika saya kelas enam SD, ada seorang teman yang menstruasi di tengah pembelajaran. Oleh guru, pembelajaran dihentikan dan sang guru memilih mengurusi teman saya tersebut. Hal serupa saya temui ketika kelas satu SMP. Apa yang melatarbelakangi kepanikan satu kelompok kelas waktu itu, sehingga pembelajaran harus dihentikan sementara?

Menstruasi bukanlah sebuah kecelakaan serius, melainkan hal yang alamiah dialami remaja perempuan. Namun, oleh “orang tua”, menstruasi diperlakukan sebaliknya. Atas kealamiahannya, bukankah seharusnya menstruasi dilimpahkan pada yang mengalami untuk mengurusinya? Sebagai bahan pembelajaran bagi individu perempuan yang sedang tumbuh, bukankah sebaiknya ia diajarkan untuk mandiri mengurusi tubuhnya sendiri? Mengapa ada kecenderungan menstruasi remaja perempuan menjadi urusan publik?

Christiane Northrup, seorang dokter perempuan di Amerika Serikat, pada tahun 2002 meluncurkan buku hasil dari penelitiannya berjudul “Women’s Bodies, Women’s Wisdom”. Ia menunjukkan bahwa kaum perempuan telah mengalami proses internalisasi definisi tubuh yang mengarah kepada pemburukan atas tubuh perempuan itu sendiri. Impikasinya membuat perempuan takut, malu, bahkan jijik terhadap bagian-bagian tertentu tubuhnya sendiri dalam proses yang sebenarnya alamiah; seperti menstruasi, melahirkan, dan menopause.

Konstruksi sosial tersebut yang kemudian menelurkan sebuah kebijakan kesehatan, khususnya dalam kebijakan kesehatan reproduksi. Bahwa dengan pengkondisian tersebut, tubuh perempuan dipaksakan untuk membutuhkan pelayanan medis tertentu. Sehingga muncul kecenderungan yang mengarah pada diskursus tubuh perempuan sebagai tubuh medis.

Penelitian Christiane Northrup dipantik oleh “The Woman in the Body” karya Emily Martin. Dalam bukunya, Martin melakukan wawancara dengan 165 responden perempuan di Baltimore tentang bagaimana pengalaman mereka ketika mengalami menstruasi, melahirkan anak, membesarkan anak dan menopause.

Hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa ada metafora medis atas tubuh perempuan. Dari menstruasi, kelahiran, dan menopause, metafora medis atas tubuh perempuan mengkondisikan perempuan untuk, saat menstruasi hingga melahirkan, “menyerahkan” urusan yang berkaitan dengan tubuh dan kesehatannya kepada layanan medis.

Perspektif ilmu kedokteran nyatanya melihat tubuh perempuan seperti ini: negatif dan tidak ilmiah, bahkan ideologis dengan tendensi menindas perempuan.

Tubuh Medis, Tubuh Pembangunanisme

Ketika Kartini – yang melawan kombinasi patriarki, feodalisme dan imperialisme – mati karena tekanan darah yang naik tajam dalam proses persalinan pada 1904, 110 tahun kemudian kenyataannya masih banyak perempuan yang mengalami nasib serupa. Direktorat Kesehatan Ibu Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa pada tahun 2014, tekanan darah tinggi dan pendarahan masih tercatat sebagai penyebab kematian satu dari dua ibu di Indonesia.

Sementara pada tahun 2012 tercatat kematian ibu dalam proses kehamilan masih sebesar 359 per 100.000 ibu hamil. Maka setiap tahun, dari satu Hari Kartini ke Hari Kartini berikutnya, tercatat 20 ribu “Kartini” Indonesia meninggal karena penyebab yang sama dalam persalinan.

Pembangunanisme yang digadang-gadang akan menyejahterakan rakyat di negara dunia ketiga pasca kemenangan blok liberalisme di Perang Dunia ke-2 nyatanya hanya ilusi. Bahkan menempatkan perempuan semakin dalam pada posisi subordinat, termarjinalkan dan terstigmatisasi.

Mansour Fakih dalam bukunya, “Analisis Gender dan Transformasi Sosial”, mencontohkan revolusi hijau yang dicanangkan Orde Baru sebagai apa yang disebut dengan proyek pembangunanisme. Revolusi hijau berusaha menjauhkan peran perempuan dalam proses pertanian. Misalnya, proses menyiangi gulma yang biasanya digarap perempuan secara tradisional, akibat revolusi hijau mulai digantikan oleh pembasmi kimia.

Milenium Development Goals (MDG’s), proyek sosial dunia akibat dari pembangunanisme menempatkan indeks kematian ibu hamil sebagai salah satu indikator suksesnya pembangunan. Laporan World Bank tahun 2017 menyebutkan dalam sehari ada empat ibu di Indonesia yang meninggal akibat melahirkan. Data evaluasi MDG’s kemudian menyebutkan bahwa pada tahun 2015 kematian ibu di Indonesia masih mencapai 305 per 100 ribu; tiga kali lipat melampaui target MDGs Indonesia untuk 2015, yaitu 102 kematian per 100 ribu.

Dalam publikasi “Ringkasan Studi Pemantauan Status Kesehatan Seksual dan Kesehatan Reproduksi di 6 Daerah di Indonesia“, Saparinah Sadli, Ninuk Widyantoro dan Rita Serena Kolibonso menemukan bahwa peran ibu hamil dalam pengambilan keputusan saat proses melahirkan presentasinya kecil. Di Madura, misalnya, hanya 10% pengambilan keputusan yang ditentukan oleh ibu hamil.

Pengambilan keputusan untuk melahirkan dimana, dan siapa yang akan menolong kelahiran, sebagian besar ditentukan oleh suami dan keluarga. Bahkan di beberapa daerah ditemukan mitos-mitos yang seolah mengidealisir kematian perempuan yang sedang hamil. Misalnya, bila ibu meninggal saat hamil atau melahirkan, maka ia akan langsung masuk surga.

Corak berpikir patriarkis yang didengungkan, khususnya pada saat Orde Baru menguasai Indonesia dengan semboyan pembangunannya, juga berpusat pada bagaimana kendali diberlakukan pada perempuan. Setelah 20 tahun lepas dari Orde Baru, corak berpikir negara dalam memandang perempuan ternyata masih sama. Tanpa merubah corak berpikir, dengan teknologi apapun perempuan hanya akan selalu menjadi objek. Menjadi korban.

Tentu kita masih ingat program Keluarga Berencana (KB) yang dicanangkan Orde Baru. Kebijakan KB mengawali konstruksi bagaimana tubuh perempuan dipahami sebagai sesuatu yang berbahaya bila tidak dikendalikan. Kondisi demikian membuat perempuan tercerabut dari kepemilikan atas tubuhnya. Ketika Orde Baru memaksakan program KB sebagai kewajiban warga negara, maka perempuan tidak berhak untuk menentukan kapan organ reproduksinya digunakan.

Aktivitas dengan dampak yang serupa, tetapi bukan berasal dari kehendak negara, maka akan disikapi secara berbeda pula oleh kebijakan negara. Aborsi contohnya. Negara membuat program KB dengan latar belakang seolah-olah masalahnya adalah jumlah populasi. Namun aborsi kemudian “diilegalkan” oleh negara, meskipun punya kemiripan tujuan dengan KB.

Wacana dominan mengenai aborsi pun hampir selalu menyudutkan perempuan. Seks bebas, salah pergaulan, dan berbagai label lain akan segera menempel pada perempuan yang melakukan aborsi. Padahal ada banyak faktor yang membuat seorang perempuan memilih opsi aborsi, misalnya karena ia menjadi korban perkosaan.

Dasar hukum aborsi diatur dalam Undang-Undang tentang Kesehatan Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Aborsi tidak diizinkan, kecuali dengan alasan darurat medis ibu dan bayi serta bagi korban pemerkosaan. Oleh karena nada perundang-undangan yang berbunyi “negatif” tersebut, maka yang terjadi adalah merebaknya praktek aborsi yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi – sesuatu yang justru dapat membahayakan keselamatan perempuan.

WHO memperkirakan 4,2 juta aborsi dilakukan per tahun. 750.000 hingga 1,5 juta dilakukan di Indonesia. Pahitnya, 2.500 diantaranya berakhir dengan kematian. Tingginya angka kematian tersebut karena negara tidak ramah dengan perempuan dan tidak menghargai penguasaan perempuan atas tubuhnya sendiri.

Mewacanakan Ulang Tubuh Perempuan

Ketika diskursus dan praktik kesehatan diserahkan sepenuhnya ke negara, tidak heran apabila kemudian pemahaman negara dalam mengartikan masyarakat dan perempuan terbawa ke dalam berbagai sektor kebijakan kesehatan.

Negara sebagai alat kontrol kekuasaan tak mungkin hadir tanpa masyarakat yang dikontrol sekaligus penyangganya. Tubuh perempuan sebagai bagian yang dikontrol dan patriarki sebagai penyangganya tentu tidak hadir di ruang kosong. Bagaimana tubuh didefinisikan secara fisik maupun sosial berbeda dari individu ke individu dalam kebudayaan yang berbeda, serta berubah secara dinamis dari waktu ke waktu.

Nilai-nilai modernitas yang hadir hari ini, bagi Michel Foucault, menempatkan tubuh sebagai sarana produksi. Foucault yang membedah diskursus tubuh perempuan dengan pisau analisa post-strukturalis menyebutkan bahwa kontrol terhadap individu dilakukan dalam diskursus tubuh. Artinya tubuh adalah realitas politik, dan kedokteran itu sendiri adalah bentuk strategi politik. Sehingga tubuh tidak hanya dikenal melalui bentuk badan, warna kulit, dan lain sebagainya; tubuh juga menjadi subyek yang mewakili rasio, pengalaman, pengetahuan, dan kesadaran.

Konstruksi politis dan filosofis mengenai tubuh tumbuh bersamaan dengan munculnya berbagai konstruksi ilmiah. Perkembangan mutakhir dalam ilmu kedokteran mendorong konstruksi atas tubuh menjadi mekanistik dan materialistik. Hal ini dicontohkan dengan banyaknya permintaan akan operasi plastik dan pencangkokan yang mencoba membentuk ulang tubuh. Sehingga muncul wacana bahwa tubuh bukan sebatas “pemberian”.

Dalam buku “Purity and Danger”, Mary Douglas membawa diskursus tubuh ke dalam arus utama antropologi. Karena tubuh adalah suatu simbol alamiah, maka tubuh menyediakan tema mendasar bagi semua simbolisme. Setiap simbol alamiah yang berasal dari tubuh memuat pemaknaan sosial, dan setiap budaya membuat seleksinya sendiri dari hal tersebut.

Sehingga bagaimana pun juga tubuh sosial memaksakan agar tubuh fisik dapat diterima masyarakat, perempuan pada akhirnya selalu merasa dirinya diasingkan dari masyarakatnya yang patriarkis. Bahkan lebih jauh lagi, perempuan merasa ditekan karena dipaksa memahami aturan simbolis yang berlaku di masyarakat. Atas dasar itu semua, menggunakan istilah Simone de Beauvoir, perempuan selalu menjadi “sesuatu yang lain”.

Ini juga yang menjadikan perempuan sebagai sebuah tubuh medis, yang dipaksakan untuk selalu menerima pelayanan medis. Gunanya untuk mengendalikan perempuan. Untuk melanggengkan patriarki.