Volume 4: Fadli Ramadhanil (Perludem) dalam Diskusi “Bagaimana Kita Menyikapi Golput?”

Fadli Ramadhanil dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memulai dari pertanyaan mengapa sudah mau lima kali penyelenggaraan pemilu, namun tidak memberikan harapan perbaikan kehidupan bermasyarakat.

Partai politik (parpol) baru yang menjadi kaki-kaki orang-orang kaya, orang populer dan kaya yang menjadi anggota legistatif yang justru tumbuh subur.

Menurut Fadli, Undang-Undang (UU) Pemilu di Indonesia memiliki masalah. Sudah lima kali berjalan, lima kali pula UU Pemilu diganti. Tidak ada UU Pemilu yang benar-benar “ajeg”. Menurutnya, pergantian UU Pemilu ini lekat dengan kepentingan kekuasaan dan memiliki konflik kepentingan yang besar. Ia memberikan contoh soal ambang batas pencalonan presiden. “Penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah pemilu serentak (pemilihan eksekutif dan legistatif dilakukan di hari yang sama), maka ambang batasnya mau diambil dari mana” ujar Fadli. Tapi ambang batas pencalonan itu dipaksakan ditetapkan, diambil dari hasil Pemilu 2014, padahal kondisinya sudah berubah. “Tujuannya agar lawan tanding tidak terlalu banyak”.

Faktor kedua adalah soal desain UU Partai Politik. UU Parpol yang sekarang membuat biaya untuk mendirikan parpol sangat mahal. Biaya pendirian parpol di Indonesia tidak cukup dengan uang 2 – 4 Triliun Rupiah saja, selain itu secara administratif juga sulit. Hal itulah yang menurut Fadli menjadi salah satu faktor penghambat proses demokratisasi berkembang dengan baik.