Koalisi Buruh “Komite Politik Alternatif” Deklarasikan Golput

Aksi unjuk rasa Komite Politik Alternatif

Komite Politik Alternatif, koalisi organisasi buruh yang terdiri dari Partai Rakyat Pekerja (PRP), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Kongres Politik Organisasi (KPO), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), dan Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), mendeklarasikan diri golput di gelaran Pilpres bulan depan dalam demonstrasi di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), hari Jumat (8/3) lalu.

Selain perkara kedua pasangan calon yang dianggap sama-sama tidak kompeten, komite ini menilai bahwa meskipun Pemilu hari ini telah menyediakan kesempatan warga negara untuk memilih, ia masih belum menjamin hak untuk dipilih. “Aturan-aturan yang ada justru memperberat kontestan Pemilu baik partai politik maupun calon presiden untuk tampil. Keberadaan logistik pendanaan menjadi syarat tersirat yang hanya mampu dipenuhi oleh partai-partai bermodal besar” demikian disampaikan dalam rilis pers mereka.

Adapun selain mendeklarasikan golput, Komite Politik Alternatif – sesuai dengan namanya -turut menyerukan pembentukan partai alternatif sebagai kelanjutan dari sikap Golput yang diambil, sebab “dengan hanya bersikap Golput tanpa tindak lanjut apa-apa, juga tidak akan mengubah apa-apa”.

Berikut rilis pers lengkap Komite Politik Alternatif pada aksi unjuk rasa kemarin:

Golput Juga Pilihan! Bangun Partai Alternatif!

Tidak lama lagi, yakni pada 17 April 2019, Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) akan digelar secara serentak. Ada 16 partai politik yang akan bertanding di Pileg 2019. Sementara di Pilpres, hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkontestasi, yaitu Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi.

Sebagian kalangan menilai bahwa Pemilu 2019 sudahlah demokratis dikarenakan semua orang yang berusia diatas 17 tahun memiliki hak yang sama untuk memilih. Namun demokrasi tidak saja diukur dari kesamaan hak untuk memilih, tetapi juga kesamaan hak untuk dipilih. Dalam hal kebebasan untuk dipilih, Pemilu 2019 mengulang bahkan memperparah Pemilu sebelumnya. Aturan-aturan yang ada justru memperberat kontestan Pemilu baik partai politik maupun calon presiden untuk tampil. Keberadaan logistik pendanaan menjadi syarat tersirat yang hanya mampu dipenuhi oleh partai-partai bermodal besar. Dalam hal ini adalah oligarki partai-partai besar.

Dengan begitu, cukup wajar jika dikatakan Pemilu 2019 bukan Pemilu rakyat, tapi Pemilunya oligarki. Ini dikarenakan tidak adanya partai-partai dan calon-calon yang tumbuh dari pergerakan rakyat serta bisa diharapkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Absennya partai dan calon yang seperti ini bukan karena rakyat inkompeten untuk terlibat dan berperan dalam proses pemerintahan, tetapi karena berbagai upaya gerakan rakyat untuk menjadi peserta Pemilu dihambat oleh oligarki dengan regulasi Pemilu yang tidak demokratis.

Regulasi berlanjut dalam pemilihan Presiden yang hanya menyediakan dua calon yang menurut kami sama-sama tidak kompeten memimpin negara. Mari kita lihat Jokowi, sang petahana, yang pernah diharapkan cukup banyak orang pada Pemilu 2014 lalu namun tidak terbukti pro-rakyat setelah berkuasa. Kasus-kasus pelanggaran HAM tetap terbengkalai, bahkan terus terjadi. Perampasan lahan petani kecil oleh korporasi terus terjadi. Berbagai kebijakan perburuhan yang merugikan buruh terus dijalankan. MoU militer dengan departemen pemerintahan terus terjadi, bahkan memuncak pada gagasan penempatan militer di jabatan-jabatan sipil. Sedangkan Prabowo, sang penantang, justru dikenal sebagai pelaku penculikan aktivis pada 1997-1998. Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, membentuk tim yang melakukan penculikan terhadap para aktivis anti-Soeharto. Saat itu, ia adalah bagian langsung dari kediktatoran Orde Baru yang korup, dan tidak memiliki kapasitas menunaikan semua janji-janjinya.

Upaya untuk menghadirkan alternatif bukan tidak pernah dilakukan gerakan rakyat. Hampir di setiap periode Pemilu pasca-reformasi, upaya menghadirkan alternatif itu dilakukan. Mulai dari Partai Persatuan Oposisi Rakyat (Popor) di tahun 2004, Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas) dan Partai Perserikatan Rakyat (PPR) di tahun 2009 hingga rencana Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Rumah Rakyat Indonesia (RRI) dan Partai Hijau Indonesia (PHI) untuk menjadi kontestan Pemilu 2019. Namun semuanya terhambat regulasi Pemilu.

Untuk melihat betapa tidak demokratisnya regulasi kepemiluan sekarang, kita bisa bandingkan UU Parpol 1999 dengan UU Parpol 2011. Dalam UU Partai Politik 1999, misalnya, syarat untuk mendirikan partai politik yang berbadan hukum hanyalah beranggotakan setidaknya 50 WNI yang telah berusia 21 tahun. Bandingkan dengan UU Partai Politik 2011 dimana syarat mendirikan partai politik yang berbadan hukum adalah memiliki kepengurusan di 100% provinsi, 75% kota/kabupaten dan 50% kecamatan serta kantor tetap di tingkat pusat, provinsi dan kota/kabupaten. Kita juga bisa bercermin dari Pemilu 1955 sebagai Pemilu yang dinilai paling demokratis dan partisipatif. Saat itu, hampir tidak ada pembatasan bagi siapapun untuk mendirikan partai dan untuk dipilih, selain memiliki tujuan politik.

Tidak adanya partai dan calon yang bisa diharapkan memperjuangkan kepentingan rakyat membuat sebagian kalangan masyarakat secara terang-terangan atau tertutup telah bersikap Golput. Tidak terkecuali kami. Pertumbuhan Golput menjadi ancaman bagi elit-elit yang bertarung dan para pendukungnya, karena dirasa akan menggerus suara mereka.

Berbagai cara untuk membendung Golput pun dilakukan. Mulai dari melontarkan wacana yang persuasif, bullying sampai dengan intimidasi untuk mengkriminalisasi Golput. Muncul wacana bahwa mengajak Golput bisa dipidana. Landasan yang biasa dipakai adalah pasal 515 UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

Wacana ini tentu tidak benar. Yang bisa dipidana menurut pasal 515 adalah: “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.” Penekanan pasal itu adalah pada caranya, bukan pada ajakan tidak memilihnya. Artinya, pasal ini bukanlah pasal tentang Golput, tapi pasal tentang politik uang (money politics). Golput adalah hak, sama seperti seseorang boleh mengkampanyekan Jokowi atau Prabowo.

Dalam situasi tidak ada partai dan calon yang bisa diharapkan memperjuangkan kepentingan rakyat, sikap Golput adalah rasional, sehingga juga merupakan pilihan politik. Tetapi, dengan hanya bersikap Golput tanpa tindak lanjut apa-apa, juga tidak akan mengubah apa-apa. Sikap Golput perlu dan harus dilakukan dengan memberikan kesadaran politik bagi rakyat yang dilanjutkan dengan tindakan membangun partai alternatif. Hanya dengan keberadaan partai-partai dan calon-calon yang tumbuh dari pergerakan rakyat lah Golput akan menjadi irasional. Bukan dengan intimidasi dan ancaman.

Berdasarkan paparan di atas, kami dari Komite Politik Alternatif hendak menyampaikan:

(1) Mengecam intimidasi dan upaya kriminalisasi kaum Golput. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Oleh karenanya, Golput adalah juga pilihan politik.

(2) Mendesak Pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi atas aturan-aturan tentang Partai Politik dan Pemilu yang memungkinkan seluruh elemen rakyat dapat memiliki hak untuk menjadi kontestan Pemilu.

(3) Menyerukan kepada seluruh rakyat yang aspirasinya tidak diwakili dan yang tidak percaya dengan seluruh calon peserta Pemilu, agar bersikap Golput! Bergabunglah dengan wadah-wadah Komite Golput untuk kemudian bersama-sama membangun partai alternatif yang sesuai dengan aspirasi pergerakan rakyat.