Ketika Negara Kedap Suara Gaduh: dari Constructive Engagement menuju Confrontative Engagement

Tempo

Bencana asap dan kebakaran hutan di Indonesia tahun ini merupakan sebuah kejadian yang sangat masif dan destruktif. Masif dalam artian bencana tersebut menimbulkan banyak korban, terutama mereka yang paling rapuh: bayi dan anak-anak, bahkan hingga melewati batas teritorial negara. Tak hanya itu, tingkat kehancuran dari kebakaran ini pun tidak sedikit: dari pohon-pohon penopang kehidupan yang terbakar, spesies flora maupun fauna yang mati, ruang hidup masyarakat adat yang tergerus, sumber air yang semakin sedikit, hingga iklim global yang makin tak bersahabat. Hal ini diperparah dengan ulah para pengumpul modal yang mencari kesempatan dengan menanami pohon sawit di lokasi bekas kebakaran.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan rezim sebelumnya memang belum menganggap bencana buatan manusia ini sebagai suatu hal yang serius. Apalagi dibandingkan dengan bentuk ancaman atas NKRI yang mungkin mereka anggap lebih penting: dari ancaman hantu sosialisme, komunisme, separatisme, sekularisme, hingga pencemaran nama baik presiden. Hal ini dikarenakan bencana asap dan kebakaran ini akan langsung mempengaruhi kehidupan generasi masa depan umat manusia, melebihi batas teritorial negara Indonesia. Namun ada dua hal yang sepenuhnya hilang di awal terjadinya bencana asap: upaya pencegahan yang serius dari pemerintah, dan suara nyaring dari organisasi sipil.

Kelalaian pemerintah terletak pada fakta bahwa kehancuran dan korban jiwa yang muncul sekarang ini akibat dari ulah manusia. Harapan besar akan arus investasi yang masuk ke tanah air untuk menyelamatkan perekonomian membuat aturan-aturan pelestarian lingkungan jadi diabaikan. Melakukan kontrol ketat pada ekspansi perkebunan sawit pun ditakutkan akan membuat banyak investor kabur dan tak ada uang yang masuk. Memang ada faktor anomali iklim el nino yang lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Namun kondisi tersebut bukannya tak bisa diantisipasi karena sudah banyak yang memperhitungkan ini sejak jauh-jauh hari. Belum lagi ketidaksaipan infrastruktur pemerintah dalam menangani bencana kebakaran hutan membuat kita seakan tak layak mendapat karunia hutan tropis kedua terbesar di dunia.

Keengganan pemerintah untuk membuat para pemburu rente ketakutan dalam ekspansi modalnya di Indonesia juga tampak dari penolakan untuk menyebut nama-nama perusahaan pembakar. Pemerintah nampaknya ingin menyelesaikan ini semua tanpa menimbulkan banyak kegaduhan. Namun upaya tak transparan seperti itu malah menjadi sumber kecurigaan baru, yaitu tentang siapa yang bisa mengawasi upaya hukum atas bencana asap ini dan kepada siapa pemerintah berpihak kalau perusahaan pembakar pun ditutupi.

Alergi pemerintah akan kegaduhan untuk menjamin kondusifnya iklim investasi di Indonesia juga tampak dari upaya kanalisasi suara-suara organisasi masyarakat sipil. Di awal kasus asap ini merebak, suara dari organisasi masyarakat sipil atau organisasi non-pemerintah terdengar pendam. Kritik-kritik pedas kepada pemerintah di media yang biasa kita dengar semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tak lagi nyaring. Hal ini dikarenakan pemerintah sudah menyediakan kanal-kanal pengaduan kepada organisasi masyarakat sipil itu dengan satu syarat: tak perlu lagi ada suara gaduh di media. Kanal-kanal tersebut berada di bawah kementrian terkait, sehingga walaupun aspirasi dan masukan sudah diberikan keputusan akhir tetap ada di pihak pemerintah. Belum lagi adanya ‘dorongan’ dari para tetua dari NGO-NGO tersebut yang sekarang menduduki posisi di pemerintahan yang sedikit banyak mempengaruhi arah dari lembaga non pemerintah itu.

Kondisi ini diperparah dengan upaya-upaya mendekatkan diri pada korporasi dengan menjadi semacam konsultan untuk ‘menyelesaikan bersama’ masalah yang ada.  Sekilas tidak ada masalah dengan upaya yang sekarang ramai disebut sebagai constructive engagement ini. Jalinan komunikasi dan kerja harus dilakukan baik sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk menghadapi permasalahan di suatu negara. Namun resep developmentalis kuno ini sudah dianggap tak mujarab dari lama. Hal ini dikarenakan dianggap tidak adanya kontestasi kepentingan dari tiga sektor tersebut. Seolah perusahaan tak ingin meraup keuntungan sebanyaknya, seolah pemerintah solid sepenuhnya ingin bekerja untuk kepentingan rakyat, dan seolah tidak ada konflik kepentingan dari organisasi masyarakat sipil yang bekerjasama dengan pemerintah, perusahaan, serta mendapatkan donor untuk operasionalnya.

Constructive engagement sebagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan demikian membuka masalah yang lebih besar. Di satu sisi sangat dimungkinkan terjadi konflik kepentingan seperti yang sudah disebut sebelumnya, di lain sisi ini hanyalah bentuk pembungkaman kritik dari pemerintah kepada suara-suara sumbang yang memprotes kebijakan. Ini memungkinkan tak adanya lagi transparansi kepada masyarakat sebagai yang harusnya paling dibela oleh organisasi masyarakat sipil atas masalah-masalah krusial di negeri ini. Lebih jauh lagi, jika proses ini terus berlarut-larut, yang terjadi adalah tak adanya lagi pelibatan aktif dari organisasi masyarakat sipil kepada masyarakat sendiri: semuanya dianggap selesai di meja perundingan pemerintah, perusahaan, dan NGO.

Karena itu tidak bisa tidak, elan konfrontasi harus dihidupkan kembali. Dalam artian, organisasi masyarakat sipil harus kembali pada khittah-nya untuk membela kepentingan warga dan menempatkan kepentingan publik itu di tingkat paling atas. Tentu usaha ini akan menimbulkan berbagai macam konflik dan tubrukan kepentingan dengan pihak lainnya. Namun di sinilah letak esensi dari organisasi masyarakat sipil tersebut: mereka yang berani berkonfrontasi demi kepentingan publik. Dengan demikian, sudah saatnya bentuk constructive engagement diubah kembali menjadi confrontative engagement.