Ketika Kami Berpapasan dengan Ifdhal Kasim (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden) di Kamisan 500

Sorge Visual

Kamis, 27 Juli 2017, berlangsung Aksi Kamisan ke 500 di depan Istana Negara. Aksi Kamisan adalah aksi diam yang  diprakarsai oleh Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK) —  sebagian besar adalah keluarga korban rentetan peristiwa 1998-1999— pada penghujung 2006, dan pertama kali dilaksanakan pada 18 Januari 2007. Tak hanya menuntut pengungkapan peristiwa 1998-1999, aksi ini juga menuntut dituntaskannya kasus-kasus HAM lain seperti tragedi 1965, peristiwa Tanjung Priok, hingga peristiwa Talangsari 1989.

10 tahun lebih sejak dimulainya Aksi Kamisan, kita telah melalui dua rezim pemerintahan: Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Namun hingga pemerintahan Joko Widodo, yang notabene memasukkan penuntasan kasus HAM ke dalam janji kampanyenya, para keluarga korban masih harus berdiri diam di depan istana setiap kamis sore; mempertanyakan nasib keluarga yang masih hilang, kasus-kasus yang masih tak terungkap, dan impunitas para pelaku yang dilestarikan.

Sore itu, di Aksi Kamisan yang digelar untuk yang kelimaratus kalinya, kami bertemu dengan Ifdhal Kasim, Mantan Ketua Komnas HAM periode 2007-2012 yang kini menjadi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden. Pertanyaan yang menggelayut di benak kami: Mengapa, setelah 10 tahun lebih digelar aksi kamisan, pemerintah belum juga sanggup menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu?