Jangan Kasih Kendor

Kali ini warga harus berdaulat. Mari penuhi jalanan.
Kita butuh ratusan poster seperti ini lagi (Tirto/Bhagavad Sambadha)

Setelah Presiden mengumumkan penundaan pengesahan Rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) 20 September 2019 lalu, banyak yang bersorak. Mereka merasa Jokowi masih mendengar kemarahan publik atas berbagai pasal ngawur dalam RKUHP. Sayangnya, anggapan ini tidaklah tepat. Bahkan amat jauh dari kenyataan. 

Protes atas RKUHP sudah bertahun-tahun dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil, namun tidak ada perbaikan. Berbagai upaya advokasi kebijakan, lobi pemangku kebijakan, hingga kampanye publik tak juga didengar pemerintah. Baru menjelang pengesahan RKUHP oleh parlemen, makin banyak yang paham aturan bermasalah itu tidak disusun dengan prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan hak asasi manusia. Terlebih, undang-undang itu justru membungkam kebebasan berekspresi warga dan membawa Indonesia kembali pada otoritarianisme.

Setelah ramai demonstrasi di DPR 19 September kemarin, protes itu akhirnya didengar penguasa. Atau lebih tepatnya, pemerintah mulai jeri melihat ramainya penolakan, terutama yang dikumandangkan di jalanan. Tapi, apakah ini berarti kita sudah aman dari ancaman kesewenang-wenangan negara? Jawabannya: tidak sama sekali

Tidak ada jaminan angkara murka ini telah usai. Masih ada banyak skenario yang bisa mengancam kita ke depan: DPR bisa saja memilih untuk tidak menghiraukan permintaan presiden karena sebelumnya pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah menyetujui rancangan yang kini tinggal menunggu diketok di rapat paripurna. Bisa jadi juga, DPR memakai cara yang sama saat mengesahkan revisi UU KPK pada 17 September lalu: dilakukan serba terburu-buru dan tidak memedulikan keresahan warga.

Justice delayed is justice denied; tak ada yang menjamin penundaan KUHP dapat menghentikan segala upaya untuk mengebiri kebebasan warga. Masih sangat mungkin di lima tahun ke depan, Presiden dan parlemen tiba-tiba mengesahkan aturan bermasalah saat kita semua kembali lengah.

Penting pula diingat, kemarahan warga negara pada pemerintah kali ini tak bersumber dari RKUHP semata. Sedari awal warga dibikin geram dengan ulah elit politik yang membunuh KPK lewat revisi undang-undang dan pemilihan komisioner bermasalah. Bergemingnya Presiden pada segala kritik atas kebijakan KPK itu, menunjukkan posisi pemerintah saat ini telah berada bersama-sama dengan barisan elit yang korup. Selain itu, DPR dan pemerintah berencana mengesahkan revisi UU Ketenagakerjaan dan RUU Pertanahan. Kedua RUU itu berpotensi besar merugikan hak rakyat kecil dan tertindas serta hanya menguntungkan kaum bermodal. Belum lagi krisis asap di Sumatera dan Kalimantan yang telah mengakibatkan banyak jatuh korban meninggal dan sakit. Presiden masih saja lambat serta tidak tegas dalam penanganan, lalu malah sibuk memoles citra dirinya lewat sosial media. Segala perintah untuk memberikan sanksi tegas pada pembakar lahan di awal pemerintahannya terbukti tak terlaksana.

Saat ini hanya satu hal yang pasti: penguasa takut ketika rakyat sudah berbondong-bondong menggelar protes di jalanan. Mereka takut rakyat menuntut kembali kedaulatannya dari tangan para oligark korup. Sesungguhnya menunda pengesahan RKUHP hanyalah upaya untuk membeli waktu, agar kita kembali lengah dan terjerembab di lubang yang sama – lubang pencitraan populisme yang memabukkan. Tapi selama lima tahun ini kita sudah cukup tahu. 

Tuntutan publik sangat berpengaruh dan aktivisme betul-betul manjur, ujar Greta Thunberg. Anak usia 16 tahun asal Swedia itu baru kemarin memimpin protes global yang diikuti puluhan juta orang, padahal setahun lalu ia hanya berdemo sendirian di depan Parlemen. Dengan kata lain, siapapun anda yang turun ke jalan hari ini, esok, atau lusa, yakinlah upaya itu tak akan sia-sia.

Seperti halnya ketakutan, keberanian pun mudah menular. Jangan kasih kendor. 

Sampai bertemu di jalanan, kawan!