6 hingga 8 Oktober 2020, ratusan ribu warga tumpah ke jalanan memprotes pengesahan UU Cipta Kerja. Unjuk rasa pecah di sedikitnya 33 kota, di 20 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Medan sampai Ambon, Yogyakarta sampai Minahasa, warga menolak UU yang dapat memangkas hak pekerja, membahayakan lingkungan hidup, dan mengebiri otonomi daerah tersebut. Pertanyaannya: Hendak kemana perlawanan ini setelah 8/10?
Beberapa pihak tetap ingin menuntut Perppu. Persoalannya, UU Cipta Kerja merupakan inisiatif politik Pemerintah, bukan DPR. Kemungkinan Presiden mengeluarkan Perppu untuk UU yang sudah lama ia idam-idamkan ini sangat kecil. Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi jadi opsi lain yang dipertimbangkan Namun, komposisi hakim MK saat ini terdiri dari: 3 hakim pilihan DPR, 3 hakim pilihan Presiden, 3 hakim pilihan Mahkamah Agung.
Berikut sedikit dokumentasi video aksi penolakan terhadap pengesahan UU Cipta kerja di Jakarta (8/10). Aksi yang berakhir ricuh ini, haruslah memancing pertanyaan kita semua. Hendak kemana setelah ini semua?
