Hari Buruh 2018: Tepok Jidat!

Gerakan buruh mestinya bisa memajukan agenda politik alternatif di tengah rezim otoriter berwajah demokrasi.
Foto/Adhito Harinugroho
Foto/Adhito Harinugroho
Adhito Harinugroho

Selama hampir lima tahun berkecimpung dalam dunia pergerakan, tiga kali saya mengikuti aksi Hari Buruh Internasional di Jakarta. Tidak ada yang berubah; dominasi warna merah yang menghiasi aspal panas Ibu Kota negara Indonesia yang bergerak membuntuti satu—atau lebih—mobil komando yang di atasnya berisikan orator-orator handal yang merupakan pemimpin dari serikat-serikat buruh yang bersatu menjadi sebuah aliansi ataupun memilih untuk aksi tunggal. Gemuruh suara mereka menggema di udara, bersahut-sahutan seakan sedang bertempur ide mana yang paling realistis melalui mobil komando masing-masing sektor. Tidak berubah pula tuntutan umum yang mereka bawa; “Naikkan upah minimum pekerja!” seakan upah adalah jalan keluar dari semua permasalahan yang ada.

Kadang saya sering berpikir, mengapa teriakan buruh tak jauh-jauh dari upah? Padahal, kalau saya menjadi salah satu pemimpin dari serikat ataupun memimpin sebuah aliansi yang terdiri dari beberapa serikat buruh, saya akan mengarahkan mereka untuk menuntut pendidikan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia (bukannya menyuruh rakyat mengutang kepada bank untuk bersekolah), transportasi umum yang murah/gratis menuju ke tempat kerja, atau menuntut jaminan kesehatan yang dibiayai 100 persen oleh negara tanpa pandang bulu (jangan kuliahi saya soal BPJS! BPJS itu penuh dengan kejahatan. Mosok rakyat yang sedang sakit disuruh menunggu untuk mendapatkan tindakan? Katanya, kalau mau cepat ada biaya tambahan).

Mengapa saya berpikir bahwa tiga aspek itu sangat penting untuk dibahas? Karena apabila ketiganya terpenuhi, beban buruh akan jauh berkurang dan rasanya upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah akan cukup. Yah, memang sih gaung tentang tiga aspek tersebut bukannya tidak pernah ada, malah sering. Namun, saya rasa gaung-gaung itu hanya dijadikan sambil lalu saja, tak terlalu difokuskan seperti kenaikan upah minimum.

Kerangka berpikir saya hingga memilih untuk meninjau kembali tuntutan buruh mengenai kenaikan upah terus menerus adalah; kalau upah buruh naik, sudah pasti harga bahan pokok juga akan naik. Memangnya perusahaan mau rugi dengan menaikkan gaji buruh itu? Enggak kan? Permasalahan upah itu tidak akan pernah selesai apabila negara ini tidak menyentuh ke akar permasalahan; kapitalisme. Selama alat produksi masih dimiliki oleh tangan-tangan borjuis, buruh akan selamanya tertindas. Tentu para pemimpin serikat buruh itu sudah paham betul mengenai hal-hal seperti ini—bahkan jauh lebih paham daripada saya! Tetapi, bagaimana dengan anggota-anggota biasa serikat buruh? Apakah mereka memiliki pengetahuan yang sama? Atau hanya sekedar dijadikan basis massa saja oleh para petinggi-petinggi serikat itu?

Pertanyaan—atau pernyataan—saya itu mendasar, kok! Buktinya, saat saya sedang melakukan wisata aksi kemarin, saya melemparkan pertanyaan kepada beberapa pemakai baju merah yang sedang duduk-duduk di jalan sambal menikmati makan siang yang sampahnya berceceran di aspal; “Bapak/Ibu kenapa ikutan aksi?” Umumnya mereka menjawab “Saya punya anak banyak di rumah. Upah minimum tidak akan bisa mensejahterakan keluarga saya”

Tapi, tidak sedikit pula yang menjawab “Saya tidak tahu, cuman ikut-ikutan soalnya ada perintah dari atas. Nggak enak kalo nggak ikut.” Lha, jadi masih ada lho yang tidak tahu esensi dari turun ke jalan tersebut? Saya jadi bingung sendiri ketika mendapatkan jawaban-jawaban seperti itu. Sedih sih, mengingat gerakan-gerakan buruh terdahulu begitu masif dan membawa banyak dampak yang besar kepada kehidupan bermasyarakat.

Dalam sejarahnya, gerakan buruh di Indonesia sangatlah besar. Sebelum Orde Baru, kekuatan buruh merupakan kekuatan yang bisa dikatakan sangat kuat dan berpengaruh pada masanya. Kalau menurut Trade Union Rights Centre (TURC), serikat buruhlah yang mendorong lahirnya berbagai undang-undang dan peraturan yang melindungi hak buruh, seperti UU No.33/1947 tentang Kecelakaan Kerja dan UU No.12/1948 tentang Kerja yang berisi ketentuan yang amat maju pada masanya untuk perlindungan buruh; waktu kerja 8 jam sehari, cuti haid bagi buruh perempuan, dan lainnya. Serikat buruh di Indonesia bahkan sangat dipandang di kancah internasional karena menjadi pelaku utama yang melahirkan wadah serikat buruh internasional seperti International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) dan World Federation of Trade Unions (WFTU).

Bahkan, saking radikalnya si gerakan buruh ini, mereka segera dibabat habis oleh pemerintahan Orde Baru yang Anti-Komunis, dengan alasan buruh dipandang sangatlah dekat dengan komunisme hingga hanya ada satu serikat buruh yang diperbolehkan berdiri pada saat Orde Baru berlangsung, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) – yang sebenarnya serikat buatan pemerintah sendiri – agar terlihat ada oposisinya saja.

Reformasi akhirnya melahirkan banyak sekali serikat-serikat buruh baru ataupun bagian yang membelah diri dari SPSI. Tepat pada 1 Mei 2000, buruh kembali turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi yang menuntut kembalinya 1 Mei sebagai hari buruh dan hari libur nasional. Demonstrasi ini bisa dikatakan paling radikal karena berlangsung selama satu minggu. Akibatnya, banyak perusahaan-perusahaan yang gerah dan mengancam akan memutus kerjasama dengan pemerintah apabila buruh-buruh itu tidak ditenangkan. Bahkan, banyak dari para demonstran diancam akan di-PHK oleh perusahaan apabila tidak segera kembali masuk kerja. Tuntutan buruh baru dikabulkan pada 2013, ketika Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya meresmikan tanggal 1 Mei sebagai hari buruh yang masuk ke dalam hari libur nasional.

Padahal, kalau saya jadi si-buruh, saya tidak akan mau menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Pasalnya, apabila tanggal 1 Mei dijadikan hari libur, itu sama sekali tidak merugikan perusahaan. Karena, perusahaan memang tidak akan memproduksi apapun pada hari libur. Efeknya akan sangat berbeda apabila hari buruh tidak dijadikan hari libur nasional. Bayangkan! Mogok kerja bersama tanggal 1 Mei hingga perekonomian negara terhambat akan membuat negara ketar-ketir dan memilih untuk turun ke jalan dan mendengarkan aspirasi rakyatnya. Lah, kalau libur apa bedanya? Yah, jadinya sih semua buruh bisa ikut demo tanpa takut di-PHK. Tapi toh tidak mengubah apapun dan cenderung diabaikan oleh negara. Buktinya, kemarin kami dihadang oleh puluhan meter kawat berduri dan pagar betis berseragam angkatan bersenjata. Negara bukannya mendengarkan aspirasi rakyat malah menolak raungan tersebut sampai ke telinganya.

Lebih mengagetkankannya lagi, salah satu serikat buruh—sebut saja Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)—mendaulatkan diri sebagai pendukung kubu Prabowo Subianto untuk maju sebagai Calon Presiden di 2019. Mbok ya mikir toh. Mosok buruh yang super progresif mendukung orang yang jelas-jelas terlibat dalam pelanggaran HAM berat masa lalu jadi pemimpin tertinggi negara ini? Tidak cuma itu! Mereka juga meminta ‘jatah’ menjadi Kementerian Ketenagakerjaan dipimpin oleh orang dari sektor buruh—yang kayaknya sih fix Said Iqbal. Dalihnya agar memastikan tuntutan buruh berjalan apabila dari sektor buruh ada yang bisa masuk ke dalam pemerintahan. Memang sih itu hak mereka untuk berpolitik, tapi ya…. kali? Jadi sedih juga sih hari buruh kemarin dipolitisir, dan wacana yang akhirnya menang di media massa ya cuma wacana ‘BURUH MENDUKUNG KUBU PRABOWO UNTUK MENJADI PRESIDEN RI DI 2019’. Sebel. Tuntutan buruh dari sektor lain seakan hanya berakhir jadi cuitan burung Twitter. Gaung penyelesaian 6 Agenda Reformasi jadi tertutup oleh berita—yang menurut saya—konyol.

Padahal, tanpa membuat kontrak politik seperti yang dilakukan oleh Said Iqbal & Friends, buruh bisa memajukan agenda politik alternatif sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim otoriter berwajah demokrasi seperti ini. Misalnya dengan membuat partai alternatif yang kelak memajukan Capres dari kalangannya sendiri tanpa harus menjadi parasit dan bergabung dengan dua kubu yang sudah ada. Dalam hal ini, percayalah buruh tidak akan bergerak sendirian. Masyarakat sipil yang terdiri dari Civil Society Organization (CSO), Organisasi Massa, dan Komunitas lainnya yang sadar bahwa kedua kubu disesaki oleh penjahat HAM, akan mendukung penuh gerakan politik alternatif ini. Kelak, perlawanan buruh tak lagi hanya dipusatkan pada tanggal 1 Mei, melainkan menyebar juga di tanggal-tanggal lainnya karena tak ada lagi sekat yang membatasi antar organ buruh dan masyarakat sipil lainnya.

Memang sih adanya hari buruh yang identik dengan warna merah-kuning-hitam-putih itu menandakan bahwa masih ada yang melawan dan berharap atas masa depan yang lebih baik. Memang sih hari buruh bisa menjadi ajang silaturahmi serta tukar wawasan antar serikat. Akan tetapi sangat disayangkan apabila gerakan masyarakat sipil seperti ini tidak diradikalisasi sehingga hanya terlihat sebagai selebrasi semata, tanpa membawa sebuah perubahan yang signifikan.

Ah, tapi tahu apa sih saya soal kehidupan seorang buruh?

Penulis adalah mahasiswi Sastra Jerman Universitas Indonesia 2013 yang hobi mengembara. Beliau aktif di SEMAR-UI dan kini menjadi relawan di KontraS.