Habis Sudah Alasan untuk Tak Membangkang

Kita memasuki 2020 dalam kondisi babak belur, dihantam oleh kanan dan kiri. Sementara rezim terus tancap gas melindas kepentingan publik, selanjutnya apa?

Apa yang tersisa buat kita di 2020? Usai pengesahan RUU Cipta Kerja, deklarasi politik dinasti Joko Widodo, wacana GBHN, perusakan menyeluruh sistem proteksi lingkungan hidup dan kesejahteraan pekerja demi investasi, komedi pahit KPK (Kantor Polisi Kuningan), hingga program legislasi nasional yang membuat bulu kuduk berdiri, masih adakah harapan?

Hampir lima bulan setelah gelombang demonstrasi September 2019, kita tahu bahwa tak ada yang berubah. Peristiwa yang dielu-elukan sebagai bangkitnya gerakan mahasiswa pasca 1998 tersebut – para demonstran bahkan didaulat menjadi tokoh pilihan Tempo 2019 – akhirnya dianggap angin lalu. Tekanan politik yang timbul dari rangkaian aksi #ReformasiDikorupsi di berbagai kota besar Indonesia tak dianggap serius oleh pemerintah. Malah, Presiden dengan ‘tanpa beban’ menyatakan tak akan mengeluarkan Perpu KPK dan parlemen memprioritaskan pengesahan RUU KUHP tanpa jaminan perbaikan pasal-pasal bermasalah. 

Dengan kata lain, negara kembali menutup telinga atas berbagai macam tuntutan yang diusung warganya.

Apakah bisa dikatakan bahwa rangkaian aksi tersebut telah gagal? Dari sudut pandang tuntutan yang hendak dicapai, tentu saja tak ada keberhasilan berarti. Di satu sisi, 7+1 tuntutan yang sangat luas lebih nampak sebagai jejalan rupa-rupa agenda masyarakat sipil. Mendorong gelondongan isu yang tidak mudah meresap di publik seperti itu merupakan langkah yang kurang bijak. 

Ketidakmampuan merumuskan tuntutan secara lugas hanya akan membuat ciri dan tujuan gerakan menjadi gamang. Ini adalah pekerjaan rumah yang harus jadi perhatian kita semua. 

Tapi di sisi lain, reaksi negara untuk membubarkan demonstrasi tersebut juga sangat berlebihan serta sarat akan kekerasan. Dibandingkan dengan protes berbulan-bulan di Hongkong yang ‘baru’ menelan satu korban jiwa seorang pelajar pada November 2019 lalu, Kepolisian Republik Indonesia terbukti jauh lebih beringas dan tak becus dalam menangani aksi damai. Tidak habis-habis muncul kesaksian, video, maupun laporan yang menunjukkan betapa polisi dengan mudah melontarkan gas air mata, memukul, melindas, bahkan menembak warga negara yang tengah melaksanakan hak konstitusionalnya. Sasarannya pun tak pandang bulu; dari para pelajar, warga sekitar yang menolong demonstran, wartawan yang meliput, hingga ibu hamil.

Aparat keamanan juga mengerahkan segala daya untuk menghadang dan membungkam demonstrasi sehingga upaya menyampaikan pendapat selalu diwarnai intimidasi dan ketakutan. Beberapa hari sebelum aksi berlangsung muncul isu ‘penumpang gelap’ dan fitnah bahwa demonstrasi ini bertujuan ‘menggagalkan pelantikan presiden’. Sebuah dalih agar pengamanan berlebihan diberlakukan. Beberapa mobil yang mengangkut massa dihadang dan penumpangnya dicari-cari kesalahannya. Para pelajar, mahasiswa, dan aktivis yang hadir dianggap perusuh, mereka yang bersuara lantang pun ditangkap secara sewenang-wenang. 

Penanganan khas negara otoritarian tersebut juga menunjukkan arah hukum dan keadilan saat ini. Pemerintah memilih tidak menegakkan rule of law atau menjamin tegaknya hukum, tapi malah menerapkan law to rule atau memakai hukum untuk kepentingan kekuasaan. Hal ini nampak paling tidak dalam dua hal: Pertama, instrumen hukum seperti kepolisian dipakai negara untuk kepentingan politik, antara lain sebagai perkakas pemenangan Pemilu dan untuk membungkam oposisi. Kedua, penyusunan peraturan perundang-undangan yang sengaja didesain untuk mengamankan kekuasaan elit politik seperti revisi UU KPK dan RUU KUHP, maupun aturan untuk menghancurkan masa depan warga dan lingkungan hidup seperti RUU Ciptaker. Pada rezim Jokowi, asas law to rule digunakan terutama untuk memuluskan proyek-proyek pembangunan dan menambah pundi-pundi pejabat sekitar istana. Tak heran setelah gelombang demo reda, Presiden bisa kembali sibuk dengan tetek bengek peningkatan investasi, mengobarkan narasi anti “radikalisme”, serta bagi-bagi kursi kekuasaan.

Karenanya kita juga paham betapa tak berartinya nyawa lima orang yang tewas dalam gelombang demonstrasi September 2019 lalu bagi penguasa. Betapapun mulia motivasi yang mendorong mereka berdemonstrasi hingga meregang nyawa, seperti anti-korupsi atau keadilan sosial, Presiden tak ambil pusing. Bagus Putra Mahendra, Akbar Alamsyah, Maulana Suryadi, Immawan Randi dan Yusuf Kardawi bukan sekedar kumpulan nama yang nasibnya berujung nahas saat protes bergejolak. Mereka adalah korban dari normalisasi kekerasan aparat, pembiaran negara, dan upaya memenuhi ambisi pemerintah.

Kekuasaan yang tak lagi berpihak pada publik tersebut sangat mudah terusik jika ada suara-suara sumbang yang tak sejalan dengan dirinya. Karenanya mereka kini sedang membangun dukungan absolut dengan melemahkan dan mencegah oposisi. Di tingkat elit, Presiden Jokowi melaksanakan visi anti oposisi ini dengan membuat koalisi raksasa yang sigap merangkul lawannya di Pemilu untuk masuk dalam kabinet. Sedangkan di tingkat warga negara, represi dijalankan dengan tangan aparat maupun peraturan hukum. Hal ini diperparah dengan dibatasinya saluran demokratis di partai politik yang dikuasai oligark, pembentukan partai politik yang dipersulit, serta pertemuan langsung di istana yang tak juga efektif. Penyampaian aspirasi melalui jalur-jalur yang dikehendaki penguasa dengan cara tertib, tertata, sopan, melalui dialog dan lobi-lobi jelas tak lagi manjur. 

Inilah kenapa banyak warga berbondong-bondong turun ke jalan untuk menyampaikan protes: karena kanal demokratis lain sudah tak lagi berfungsi. Namun ketika aksi damai di jalanan pun dipersulit atau direpresi, cara apa lagi yang bisa ditempuh? Saat penyampaian pendapat yang taat aturan dibalas penguasa dengan cara-cara yang tak adil melalui kekerasan aparat dan hukum yang dipelintir, bagaimana lagi suara publik bisa didengar?  Pilihan bagi warga negara untuk mendorong negara kembali berpihak pada publik hampir tak ada lagi. Apalagi kekerasan negara makin menjadi-jadi. Kita melihat seolah dengan tatapan tak percaya: setidaknya puluhan orang tewas dalam demonstrasi pada 2019. Dalam situasi seperti ini, sejarah mengajarkan bahwa pembangkangan adalah satu-satunya cara yang tersisa untuk memperjuangkan keadilan 

Pembangkangan bukan suatu hal yang asing dilakukan warga dalam menghadapi pemerintah represif. Di masa kolonial, hal ini kerap dilakukan oleh komunitas Samin atau penulis Tjamboek Berdoeri (Kwee Thiam Tjing), misal, untuk menunjukkan protes dengan resiko dipenjara di kemudian hari. Di masa Orde Baru banyak pula wartawan, media, mahasiswa, intelektual, aktivis, maupun warga biasa yang harus berhadapan dengan aparat karena dituduh membangkang. 

Saat ini, para pembangkang telah hadir dalam skala kecil namun menyebar di banyak pelosok Indonesia. Pada 23 November lalu para perempuan di Gianyar, Bali melakukan protes dengan membuka baju di hadapan polisi dan alat berat yang akan meratakan kebun pisang mereka. Hal serupa dilakukan ibu-ibu di Sigapiton, Tobasamosir September lalu saat alat berat meratakan lahan mereka untuk pembangunan lokasi pariwisata. 

Tetapi di mana letak pembangkangannya? Apa bedanya aksi mereka dengan demonstrasi biasa? Aparat bersenjata dan alat berat dalam dua kasus tersebut bertindak atas nama legalitas peraturan atau sah secara hukum. Dengan demikian perbuatan melawan kebijakan tersebut, meski untuk memperjuangkan keadilan, bisa jadi dianggap pelanggaran oleh hukum. 

Ancaman pidana kurungan atau denda tidak bisa menghentikan aksi perempuan penggarap itu, atau para pejuang lahan lain di seantero Indonesia. Bagi mereka tanah adalah sumber penghidupan yang tak akan bisa digadai dengan iming-iming “infrastruktur” atau “kesejahteraan”. Tanpa tanah, sungai yang bersih, hutan yang asri, kelangsungan hidup mereka terancam. Begitu pula kini dalam kondisi demokrasi yang buruk, keadilan dan kebebasan tak bisa ditukar dengan pertumbuhan ekonomi atau pembangunan. Tanpa nilai-nilai tersebut, rangkaian kesewenang-wenangan akan terus terjadi dan pada akhirnya bakal mengancam kelangsungan hidup kita semua.

Dengan kata lain, pembangkangan di sini tidak dengan secara asal-asalan melawan aturan hukum yang merugikan atau aparat yang bejat, namun dengan cara perlahan-lahan mewujudkan ketidakpercayaan publik pada pemerintah dan negara. Tujuannya tentu untuk melawan ketidakadilan dan melakukan koreksi pada sistem yang korup. Dalam konteks demokrasi, pembangkangan merupakan laku yang diperlukan untuk menjalankan disensus atau ‘kontradiksi yang diperlukan’ agar negara tidak keenakan menjadi sewenang-wenang. Saat tak ada lagi kanal suara rakyat yang mumpuni, tak ada parpol oposisi efektif, dan oposan lain malah getol memakai narasi identitas, maka oposisi warga yang militan berdasarkan akal sehat, rasa keadilan dan kemanusiaan harus hadir setiap hari.

Kembali pada pertanyaan di awal, apakah gelombang demonstrasi September merupakan sebentuk kegagalan? Banyak pengamat melihat gerakan tersebut dengan mudah dilucuti dan pemerintah terbukti berhasil berkelit dari tuntutan masyarakat luas. Ada pula yang menyarankan tak perlu lagi menghabiskan energi untuk turun ke jalan dan lebih baik fokus ke 2024 untuk mencari pengganti Jokowi yang lebih baik. Sayangnya sasaran tersebut lebih kentara sebagai wujud kemalasan kita dalam menangkap situasi hari ini. Atau bahkan bisa dibilang sebagai pengkhianatan terhadap nyaring pembangkangan dimana-mana yang menuntut adanya koreksi masif atas kultur kepolitikan kita yang terus membusuk.

Imajinasi tentang pemimpin di masa depan mustahil untuk tumbuh di dalam kondisi kekeringan demokrasi dan akal sehat. Menunggu rezim baru terpilih di atas tata kepolitikan oligarkis dan penuh tipu muslihat hari ini berarti membiarkan otoritarianisme mendobrak pintu kita berkali-kali sampai kita jadi kebas dengan kabar penggusuran, kekerasan hingga pembunuhan secara brutal atas nama penegakan hukum yang terus berulang; di Kendari, Tamansari, Sigapiton dan tiap jengkal wilayah Republik.

Jika memang pembangkangan jadi pilihan, mari kita sudahilah segala kampanye dan konsolidasi berjilid-jilid. Toh, semangat #SayaGolput maupun #ReformasiKorupsi hanya menambah kuat resonansi kepada publik bahwa perjuangan masyarakat sipil hari ini sudah keropos, terlanjur jadi samsak empuk penguasa, pula gagal membangun harapan dan imajinasi bagi semangat demokrasi yang sudah lama tak punya detak. 

Pembangkangan bukan sekadar menutup jalan atawa memenuhi titik-titik kumpul dengan massa aksi dari berbagai macam kalangan. Pembangkangan – terinspirasi dari inang di Sigapiton – adalah manifestasi kemuakan pada politik oligarki. Dan yang tak kalah penting, ia merupakan inisiatif yang senantiasa waspada dan penuh curiga terhadap siapapun yang turun tangan dengan dalih ‘membantu’, namun pada akhirnya berniat memoderasi dan melunakkan segala laku perlawanan terhadap penguasa.

Pembangkangan di Hongkong, Irak, Lebanon, Chile, Ekuador mengajarkan pada kita semua bahwa warga yang berdaulat sudah seharusnya murka melihat segala bentuk ketidakadilan yang telanjang di depan mata. Dan menghadapi ketidakadilan, tentu tidak cukup jika hanya dengan konser musik.

Tahun ini, mari kita bertemu kembali di jalanan.