Cuti Lebaran Jadinya Berapa Hari Sih?

Apakah Jokowi masih dapat dibilang sebagai figur yang tepat untuk memimpin harapan kemajuan ekonomi Indonesia? Hanya waktu yang bisa menjawab.
Suasana lebaran di Pelabuhan Merak.
Suasana lebaran di Pelabuhan Merak.
Coris at the Indonesian Language Wikipedia

“Pemerintah gak jelas…”

Kata-kata itu terlontar dari salah satu teman saya di grup WhatsApp kantor ketika membaca keputusan final Presiden Joko Widodo terkait dengan penambahan 3 hari jatah cuti bersama dari 7 menjadi 10 hari, yakni untuk tanggal 11-12 dan tanggal 20 Juni. Adapun kata-kata di atas tidak dimaksudkan untuk menanggapi penambahan cuti itu sendiri, melainkan untuk mengomentari tarik ulur yang sempat terjadi saat kebijakan ini diumumkan.

Sesungguhnya, penambahan waktu cuti bersama ini bukanlah yang pertama kali dilakukan di masa pemerintahan Jokowi. Pada lebaran tahun 2017, pemerintah juga memutuskan tanggal 23 Juni sebagai cuti bersama sehingga akhirnya jumlah cuti bersama menjadi 5 hari (7 hari secara total). Awalnya keputusan untuk menambah 3 hari cuti bersama pada hari raya tahun ini diputuskan pada 18 April 2018. Alasan penambahan tersebut adalah untuk mengurai kemacetan arus pergi dan arus balik mudik pasca hari raya Idul Fitri. Dengan dipimpin dan disaksikan oleh Menko Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Asman Abnur (Menteri PAN-RB), Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan) dan Lukman Hakim (Menteri Agama) menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri untuk meresmikan kebijakan penambahan cuti ini. Hore.

Namun pada 1 Mei 2018, Menteri Puan menyampaikan bahwa Jokowi menginstruksikan untuk melakukan kajian dan evaluasi terkait cuti bersama terlebih dahulu. SKB yang disampaikan pada April lalu pun kemudian dinyatakan belum ‘resmi’ karena belum ditandatangani Presiden. Simpang siur ini baru berakhir pada 4 Mei 2018, saat pemerintah menyatakan – setelah sebelumnya berkonsultasi dengan perwakilan dari dunia usaha, Kadin,  Apindo, OJK dan lain-lain – bahwa SKB Cuti bersama 3 hari tersebut akhirnya tetap akan dilaksanakanLah, gimana sih?

Di momen inilah grup kantor mulai diserbu kalimat-kalimat macam:  “Maju mundur mulu ente, dikiranya setrikaan apa“, “Terus eug pesen tiket kapan, jir?“, “Apaan, dah?”  beserta meme-meme tak senonoh yang bikin ribut sampai-sampai Whatsapp saya harus dimatikan notifikasinya.

Kok jadi simpang siur begini? Tentu bagi masyarakat umum, penambahan libur lazimnya menjadi sesuatu yang disambut baik. Saya sendiri yang masih pekerja kantoran dan hobi menabung jatah cuti ini pada dasarnya senang-senang saja dengan keputusan ini. Tetapi di sisi lain, keputusan ini menuai reaksi keras dari kalangan pengusaha. Kritik pengusaha bukannya tanpa alasan: cuti bersama yang terlalu lama dianggap akan mengganggu aktivitas di sejumlah sektor, seperti misalnya di manufaktur dan logistik. Protes pun datang dari pelaku sektor finansial. Contohnya seperti yang disampaikan oleh Tito Sulistio, direktur utama Bursa Efek Indonesia. Menurut Pak Tito, terlalu banyak hari libur dapat melemahkan pergerakan di bursa saham. Di sektor komoditi, cuti bersama sendiri dapat menghambat proses impor, ekspor dan produksi.

Dampak dari investor pun terlihat jelas, pasca pengumuman ‘tidak resmi’ pada 18 April 2018, Indeks Harga Saham Gabungan telah turun sebanyak 563 basis poin dari yang sebelumnya berada di angka 6,355.90 pada 19 April, ke angka  5,792.35 ketika bursa perdagangan Minggu ke-1 Mei ditutup pada 4 Mei 2018 lalu. Penurunan ini dipicu oleh adanya pesimisme terkait dengan perdagangan di hari raya, yang seharusnya menghasilkan pendapatan besar untuk sektor manufaktur dan logistik, tetapi malah akan terpotong oleh hari raya. Selain kedua sektor tersebut, sektor keuangan, pertambangan dan perkebunan turut mengalami penurunan antara 1.40% s.d 2.20%. Dengan kepemilikan pasar saham Indonesia yang masih 51% nya dimiliki oleh investor asing, hari libur yang terlalu panjang juga dianggap menimbulkan resiko investasi bagi para investor asing. Tindakan untuk menjual saham yang dimiliki adalah sebuah tindakan early exit bagi investor asing.

Ada beberapa hal yang patut dicatat dari peristiwa ini. Pertama, pemerintahan Jokowi meneruskan tren tandatangani-lanjut-batal terkait pengambilan kebijakan. Sejak 2015, ada kebijakan PPN Nilai Jalan Tol, Pajak Bunga Deposito, penangguhan kewajiban L/C Ekspor untuk komoditas sumber daya alam dan kelangkaan BBM yang memunculkan perseteruan pemerintah dengan Pertamina. Itu baru di sektor ekonomi, belum lagi kalau kita melihat kebijakan soal pelarangan transportasi berbasis online, lambatnya kemajuan Proyek Strategis Nasional (PSN) berikut 14 proyek yang dibatalkan, lalu kebijakan sekolah full day dan terakhir kebijakan cuti bersama ini. Terlepas dari kebijakan yang diambil tersebut membawa efek positif atau negatif, terdapat satu kesimpulan yang bisa diambil: bahwa pengambilan keputusan di era Jokowi seringkali memiliki perencanaan yang buruk dan tergesa-gesa, sehingga menimbulkan gesekan dengan subordinat kepemimpinannya sendiri di kemudian hari. Padahal seharusnya kebijakan yang dikeluarkan telah diramu secara matang sebelumnya sehingga lebih mudah mendapatkan dukungan dan kerjasama.

Kedua, perencanaan dan labilnya pemerintah dalam mengambil keputusan membuat investor dapat meragukan kapasitas Jokowi sendiri untuk menjadikan Indonesia negara yang ramah dengan investor. Tarik ulur kebijakan semacam ini berpotensi mengakibatkan baik investor lokal maupun asing semakin ragu untuk terjun ke bursa saham atau sektor-sektor investasi lainnya. Apabila Jokowi tidak mampu mengendalikan stabilitas internalnya, implikasinya akan berdampak ke pelemahan nilai tukar Rupiah kepada USD yang saat ini telah menyentuh angka Rp.14.000 dan bahkan hampir Rp.15.000 di secondary market.

Hal ini membuat kita sampai pada poin ketiga. Dengan sejumlah inkonsistensi tersebut, masih pantaskah Jokowi mengagungkan kemajuan infrastruktur? Lebih jauh lagi, apakah Jokowi masih dapat dibilang sebagai figur yang tepat untuk memimpin harapan kemajuan ekonomi Indonesia? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tetapi, dengan semakin gencarnya gerakan untuk ganti Presiden dan ekspektasi ekonomi yang tak kunjung tercapai di tahun ke-4 kepemimpinan Jokowi, rasanya wajar kalau publik frustrasi dengan rezim ini. Hanya waktu yang bisa membuktikan kapasitas seorang Jokowi, walaupun tak lagi banyak waktu yang rasanya tersisa untuk beliau di periode ini.

Rasanya kita sedang berada di sebuah rezim yang galau. Galau karena sedang berada di fase pertaruhan yang besar menuju tahun politik. Kegalauan ini menggiring Pak Jokowi ke berbagai gimmick; naik motor chopper, berdandan casual ala Dilan, ikutan vlogging dan membudayakan selfie di setiap pertemuan politik untuk menyuplai persepsi bahwa Indonesia saat ini  sedang baik-baik saja. Kritik terus menerus dari publik rupanya bikin pemerintah frustrasi  juga sehingga hari-hari ini muncul tindakan represif aparat hukum, terbitnya peraturan seperti UU Ormas, serta memberikan ruang kepada TNI masuk kembali ke ranah sipil adalah sebagian contoh bahwa rezim berusaha mematikan kritik dan mencari ‘kawan’ seiring dengan arus ketidakpuasan yang makin gencar.

Yah, bagi saya yang orang kantoran ini, saya hanya bisa menonton kelanjutannya di berita surat kabar, televisi dan tentunya lewat vlognya Pak Jokowi. Tentu sambil harap-harap cemas menanti THR dan membayangkan kepastian kapan bisa mudik di tengah harga tiket makin melambung tak menentu. Gitu saja, pak. Mau nitip salam gak buat grup WA kantor saya?

Andika Prasetya adalah pegawai biasa di sebuah start up di ibukota. Selain menanti tanggal gajian, kegiatan favoritnya adalah pura-pura tidur di KRL.