Awan Gelap Pendidikan Tinggi Indonesia

Simkatmawa, kebijakan baru Kemenristekdikti, berniat membantu universitas dalam mendata kegiatan kemahasiswaan. Mengapa kebijakan ini justru dapat mengancam nalar kritis mahasiswa?

Hari yang ditunggu-tunggu itu tiba juga; ketika Rektor memindahkan tali topi toga saya dari kiri ke kanan. Momen itu menandakan argo saya sebagai beban negara akan mulai berjalan hingga pekerjaan didapat. Senyum Rektor bersama jajarannya di hari itu mungkin sekaligus menandakan rasa lega karena si biang kerok akhirnya pergi.

Empat tahun saya habiskan di sebuah kampus swasta sambil berkecimpung di organisasi pers mahasiswa. Saya mulai dengan lugu dan diakhiri perasaan muak setelah menghadapi realita pendidikan tinggi yang terjebak dalam komersialisasi. Dibanding kemajuan nilai dan gagasan, kampus lebih khawatir dengan laba-rugi, citra-reputasi, dan peringkat.

Buktinya selama 2 tahun terakhir, kampus kembali mengalami kemunduran setelah nurut-nurut saja dengan kebijakan baru Kemristekdikti yang berusaha membenahi kualitas mahasiswa. Kebijakan itu bernama Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan (Simkatmawa).

 

Mengenal Simkatmawa

Simkatmawa dicetuskan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) melalui Sukino, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dirjen Belmawa. Sebagaimana namanya, Simkatmawa pada dasarnya adalah aplikasi yang dapat membantu perguruan tinggi menata pendataan kegiatan kemahasiswaan. Setiap perguruan tinggi akan diberikan akses masuk pada laman pengisian data. Simkatmawa pun bisa mempermudah pengecekan data kegiatan kemahasiswaan bila diperlukan saat akreditasi.

Akan tetapi, kata “pemeringkatan” menggambarkan fokus yang sesungguhnya diincar oleh Ristekdikti. Menurut Panduan Simkatmawa 2018, program ini diselenggarakan dengan tujuan agar perguruan tinggi mendorong mahasiswanya untuk dapat berprestasi di berbagai kejuaraan prestasi di tingkat wilayah, nasional, dan internasional. Disamping itu, Belmawa juga ingin agar perguruan tinggi meningkatkan pelayanan dan dukungan kebijakan kemahasiswaannya. Salah satunya dengan membenahi pendataan prestasi mahasiswa.

Keinginan ini diturunkan dalam nilai-nilai; bobot terbesar (50%) dimiliki oleh prestasi dari program Belmawa. Di luar itu, perlombaan bermedali dan piala hanya diberi porsi 30% dan prestasi yang tidak berkaitan dengan lomba hanya 5%. Sisanya menilai aspek institusi melalui pembenahan layanan kemahasiswaan yang diberikan perguruan tinggi seperti dana kemahasiswaan, fasilitas, dan sebagainya.

Prestasi Belmawa yang memiliki poin terbesar mencakup rangkaian perlombaan seperti olimpiade MIPA, debat Bahasa inggris, karya ilmiah (Pilmapres), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), perancangan robotik, perancangan transportasi (mobil dan kapal), konstruksi (jembatan dan bangunan), kewirausahaan, olahraga, spiritual, dan seni.

Mahasiswa yang memenangkan perlombaan tersebut akan diikutsertakan ke perlombaan di tingkat internasional. 20 prestasi tingkat nasional itu kemudian mengerucut menjadi 6 prestasi yang diakui di tingkat internasional; terdiri dari debat, matematika, olahraga, dan kontes robotik.

Dari pemeringkatan ini terlihat ambisi pemerintah untuk menggenjot keterlibatan mahasiswa dalam perlombaan di kancah internasional. Sekaligus untuk mendorong peran perguruan tinggi dalam pengembangan inovasi dan Iptek yang kini ramai digaungkan.

Di sisi lain, perguruan tinggi pantas untuk cemas lantaran Simkatmawa turut menentukan porsi 12% dalam pemeringkatan perguruan tinggi oleh Ristekdikti. Koordinator Kopertis XI menyebut jika perguruan tinggi berada di posisi bawah, maka pimpinannya akan jadi malu sehingga diharapkan dari Simkatmawa akan muncul keinginan para petinggi universitas untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi.

 

Duri Simkatmawa dalam Daging Mahasiswa

Demi menyambut Simkatmawa, rasanya tidak afdol jika kita tidak mengenang kehadiran alat ukur lain yang pernah diupayakan oleh umat manusia. Alat ukur itu sejatinya digunakan untuk memetakan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan cara menjumlahkan setiap konversi nilai dari setiap transaksi dan produksi yang terjadi di pasar.

Ukuran itu bernama Produk Domestik Bruto (PDB), yang dirilis pada tahun 1930-an oleh Simon Kuznets saat Amerika Serikat tengah mengalami krisis. PDB diharapkan dapat menjadi sandaran bagi para pemangku kepentingan untuk memahami situasi ekonomi secara cepat, agar dapat segera direspon dengan kebijakan yang tepat.

Akan tetapi, ukuran yang sebelumnya disambut meriah itu malah belakangan dihujani kritik. Pasalnya, ukuran yang digunakan sebagai takaran pertumbuhan ekonomi justru diklaim sebagai penanda kemajuan dan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya.

Dengan kata lain, ada yang mau berspekulasi dengan mengatakan bahwa semakin banyak barang, material, dan jasa yang diproduksi dan diperjualbelikan, maka semakin makmur pula masyarakat di negara tersebut. Namun justru sebaliknya, di saat angka PDB naik, nilai pendapatan hanya naik bagi mereka yang berada di tataran atas dalam tingkat ekonomi, sehingga masyarakat yang berada di lapisan terbawah justru semakin menderita.

Jon Gertner dalam buku Mengukur Kesejahteraan menangkap kekhawatiran itu. Ia menyebut PDB sebagai ukuran nasional fundamental yang bercerita banyak perihal perekonomian, namun nyaris nihil tentang hal-hal yang benar-benar berarti dalam hidup kita. Disamping itu, Jon juga mencatat kekhawatiran Kuznets sendiri jika aktivitas perekonomian sampai disalahartikan sebagai kesejahteraan warganya.

Berkaca dari PDB, kita perlu mewaspadai agar kehadiran Simkatmawa yang awalnya untuk mempermudah kerja administrasi para pejabat kampus, tidak malah mencekik mahasiswa di kemudian hari. Pasalnya, Simkatmawa dapat jadi terlampau fokus pada prestasi dengan ukuran sesempit “berapa jumlah piala/medali” dan “juara ke berapa”.

Akibatnya, tentu tidak mengherankan jika para pejabat kampus bak kebakaran jenggot. Sebab baik peringkat kemahasiswaan maupun institusi kampus itu sendiri kini menjadi taruhannya. Respon kampus bermacam-macam; ada yang tidak terima lalu menggenjot kemahasiswaannya, ada pula yang melakukan pemusatan fokus pada kegiatan yang mendatangkan piala/medali seraya menghemat sisa pembiayaan di luar kegiatan tersebut.

Bagi mahasiswa, salah satu dampak yang terasa adalah hadirnya segregasi. Simkatmawa dapat membuat kampus memisahkan antara mahasiswa/lembaga yang berprestasi dan tidak berprestasi. Yang layak didanai dan yang tidak layak didanai. Mahasiswa yang layak dibantu, diberi hadiah atau beasiswa dan yang tidak. Hal ini menghasilkan logika kebijakan yang diskriminatif.

Lewat praktik yang demikian, kampus berpotensi lebih mementingkan tanggung jawabnya kepada mahasiswa secara individual ketimbang kolektif. Padahal keseluruhan sisa mahasiswa yang dianggap tidak berprestasi atau menguntungkan tersebut juga tetap wajib mendapat perhatian. Sebab kesejahteraan seluruh mahasiswa tidak dapat ditentukan hanya dari apa yang diterima oleh segelintir mahasiswa.

Belum lagi, tentu banyak minat dan bakat mahasiswa yang kebetulan jarang atau bahkan tidak sama sekali memiliki perlombaan periodik. Olahraga beladiri seperti Aikido, misalnya, yang tidak mengenal kompetisi, atau unit kegiatan yang fokus pada pendampingan korban pelecehan seksual, adalah salah dua diantaranya.

Sementara itu, tiap mahasiswa punya motivasinya masing-masing dari kegiatan minat dan bakat yang ditekuni. Misalnya, keikutsertaan seorang mahasiswa dalam unit olahraga bisa saja memang fokus pada pengejaran piala dan medali, sementara motivasi mahasiswa lainnya lebih berupa keinginan untuk hidup sehat, mengasah sportivitas, maupun melepas penat dari sibuknya perkuliahan.

Contoh lainnya juga dapat dilihat dari perbandingan poin bagi mahasiswa yang baru-baru ini berhasil memanjat gunung tertinggi di 7 benua, dengan mahasiswa yang menjuarai pekan olahraga nasional. Yang satu hanya dihargai 5% sedangkan yang satunya bisa mencapai 50%.

Korban lain sudah barang tentu adalah organisasi kemahasiswaan (ormawa). Tentu dalam hati kecil para aktivis kampus, ormawa seolah makin tidak relevan. Terlebih lagi, 1 periode kepengurusan biasanya mereka habiskan untuk melakoni kegiatan yang tidak membuahkan medali dan piala. Kampus dapat menuduh kegiatan tersebut sebagai pemborosan anggaran yang tidak mendukung prestasi. Tidak ketinggalan, peran mahasiswa dan ormawa sebagai sarana kontrol kebijakan kampus dan pemerintah juga dapat dicap kontra-produktif.

Selain itu, seperti jauh panggang dari api, kehadiran Simkatmawa agaknya masih menafikan problematika kesejahteraan mahasiswa. Termasuk sulitnya memperoleh dana kemahasiswaan, dukungan fasilitas, mahalnya uang kuliah, hingga menyampaikan aspirasi kepada pejabat kampus. Sementara itu, mahasiswa justru mendapat tuntutan dari kampusnya untuk berprestasi.

Mengenai hal tersebut, Simkatmawa sebenarnya mengakomodir beberapa poin yang mencakup kesejahteraan mahasiswa. Hanya saja, porsi terbesar senilai 80% tetap dipegang oleh ukuran pencapaian piala dan medali ketimbang memberikan perhatian serius pada bagaimana kampus mengelola dan mendukung kegiatan kemahasiswaan.

Saat kesejahteraan mahasiswa masih jadi hal perhatian nomor kesekian, agaknya memang berat untuk menilai Simkatmawa dapat memajukan dunia kemahasiswaan. Sama seperti kritik atas PDB tadi, jangan sampai ukuran Simkatmawa yang hanya fokus pada peringkat perolehan piala/medali tiap kampus ini malah dianggap sebagai tolak ukur kemajuan kemahasiswaan. Sebab sebagai ukuran, Simkatmawa sama sekali tidak menggambarkan kondisi kemahasiswaan yang sesungguhnya.

Lagipula, kita juga dapat menduga kalau keuntungan Simkatmawa ini akan tidak sepenuhnya dinikmati mahasiswa, apalagi saat kacamata pengelolaan kampus sudah menyerupai industri. Ketimbang diklaim memberi manfaat pada masa depan lulusan dan pemanfaatan uang kuliah yang lebih baik, keuntungan dari Simkatmawa nampaknya bakal lebih banyak dinikmati oleh Humas kampus dalam rangka memoles citra merek dagang. Lalu, pada akhirnya mendongkrak pemasukan uang kuliah demi profit belaka.

 

Bagaimana Sebaiknya Mahasiswa Menyikapi Degradasi Ini?

Bertolak dari carut-marut kebijakan Kemristekdikti ini, kita tidak dapat memungkiri adanya urgensi akan sebuah ukuran kemajuan bagi perguruan tinggi. Namun, sikap yang terpikirkan jika seandainya saya masih berstatus mahasiswa adalah kita perlu menolaknya.

Mahasiswa harus menolak segala akibat dan logika komersialisasi yang berdiri di belakang kebijakan ini. Sebagaimana peran kampus di masa lampau, mahasiswa harus mengawalnya agar pertukaran nilai dan gagasan di kampus tidak disingkirkan oleh peralihan kampus menjadi institusi yang terikat pada pakem bisnis semata.

Agar pertukaran itu sungguh menjadi kenyataan, politik perlu diaktifkan kembali di kampus. Tentu dalam artian pengorganisiran, menghidupkan diskursus (pertukaran ide), dan menjadikan kampus sebagai tempat yang terbuka bagi penyikapan masalah. Kampus, perlu untuk sekali lagi, menjadi tempat yang paling bebas di alam semesta.

Akan tetapi, perlawanan di tingkat kampus sekiranya tidak cukup. Sebab di saat perguruan tinggi tengah mengalami kemunduran intelektual, Kemristekdikti hanya dapat mengambil langkah yang menampilkan kegusaran rezim pada upaya menggenjot angka-angka peringkat, inovasi, sumbangsih perguruan tinggi pada daya saing di dunia industri. Karena itu, kritik yang paling besar sudah seharusnya diarahkan kepada rezim.

 

Vincent Fabian baru saja lulus kuliah dan hendak mulai meniti karier sebagai jurnalis di ibukota.