Astaga! Akibat Takabur, Gerombolan Fans Penguasa Tersedak Ludah Sendiri

Memang betul adanya, sidang pembaca sekalian: takabur itu tidak baik.
PLOT TWIST INI (Kompas/Fabius Januarius Kuwado )

Konon makin tinggi sebuah keinginan dan makin menggebu-gebu upaya untuk mewujudkannya, akan makin nelangsalah kita saat kenyataan kemudian bertepuk sebelah tangan. Bahkan kekecewaan bisa jadi makin parah apabila ia gagal disadari oleh diri sendiri: contohnya dengan mengelak bahwa hal itu harus terjadi demi “kepentingan yang lebih luas”. Mungkin nasib inilah yang tengah dialami oleh sekian banyak fanboy/fangirl Presiden Joko Widodo saat pengumuman nama Calon Wakil Presiden kemarin malam (9/8). Harapan akan terpilihnya Mahfud MD, sosok yang dianggap mewakili kepentingan “kaum pluralis” di tengah keresahan akan naiknya konservatisme Islam, harus kandas saat sang pujaan ternyata berpaling ke lain hati.

Pilihan itu ujungnya jatuh pada Ma’ruf Amin, salah satu sosok yang sering di-ghibahi, terutama oleh para tifosi Basuki Tjahja Purnama saat kasus penistaan agama tengah mencuat. Ma’ruf adalah orang yang menandatangani fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kemudian bersaksi di persidangan yang akhirnya memutuskan bahwa Ahok telah menista agama. Belum lagi kontroversi fatwa sesat pada kelompok minoritas Aliran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta nihilnya sikap tegas terhadap diskriminasi warga Ahmadiyah, Syiah, dan agama lain. Seakan masih nanggung, Ma’ruf juga mengamini aktivitas sweeping warung-warung di Banten yang kebetulan buka di siang hari saat Ramadhan dengan dalih bahwa itu merupakan “kearifan lokal”. Lantas bagaimana sikap beliau terhadap komunitas LGBTI? Tidak perlu ditanyakan lagi.

Padahal beberapa hari sebelum pengumuman, hati ini serasa melambung di udara setelah rutin diberi “kode keras”. Bertebaranlah berbagai pernyataan prematur tentang merayakan pilihan Jokowi; selfie-selfie penuh kebanggaan dengan Mahfud MD; pembelaan betapa dia seorang NU tulen; dan beragam nujum takabur lainnya. Semua itu mesti dibayar dengan rangkaian keterkejutan, penyangkalan, dan perasaan masygul. Jika benar hal-hal tersebut yang anda rasakan saat itu, bisa jadi predikat fanboy/fangirl tepat untuk disematkan ke diri anda. Penyebutan ini bukan dilandaskan pada dikotomi cebong-kampret yang menjemukan itu, namun justru karena nalar seakan telah dibutakan oleh kekaguman yang berlebihan, padahal sikap dan posisi Jokowi justru sudah dengan gamblang menunjukan kecenderungan “pengkhianatan” itu.

Meskipun para fanboy/fangirl Jokowi yang menganggap sosoknya sebagai benteng terakhir pluralisme Indonesia belakangan terperanjat dengan pilihan tersebut, sesungguhnya sedari awal pujaannya tidak pernah mempunyai posisi yang jelas atau mengucapkan pernyataan yang tegas saat kelompok agama minoritas rutin dipersekusi, atau saat komunitas rentan seperti LGBTI digaruk polisi.

Aksi meninggalkan gagasan nasionalis-pluralis itu juga jelas terlihat dalam perkembangan saga Pemilihan Gubernur Jakarta 2016-2017 yang diikuti dengan mobilisasi masif massa agamis dan dipuncaki dengan pemenjaraan Ahok, yang berakhir dengan meluasnya ketakutan akan naiknya posisi kelompok konservatif dalam politik Indonesia. Saat itu para fans menganggap kelompok Islamis seolah tengah mengancam persatuan dengan menggunakan sentimen keagamaan (meski sekarang Jokowi menggunakan sentimen keagamaan juga saat memilih Ma’ruf). Demi membendung hal tersebut, pemerintah dan pendukungnya tergopoh-gopoh mendorong wacana nasionalisme banal sebagai narasi tandingan. Namun jauh panggang dari api, hal itu malah makin memperuncing polarisasi dan antagonisme antara kelompok Islamis dan nasionalis. Akibatnya, kalkulasi politik kekuasaan mengalahkan idealisme. Pemerintah menyadari bahwa akar protes yang masif itu tak lain dan tak bukan adalah tidak ratanya pembagian kue kekuasaan. Karena itu solusinya sudah jelas, yakni dengan memperbanyak porsi bagi kelompok tersebut.

Sebab itu, terkejut dengan dipilihnya Ma’ruf Amin sebenarnya tidak perlu-perlu amat. Apalagi cerita kegagalan Mahfud MD yang terjadi di detik-detik terakhir – konon saat presiden “dikepung dan dipaksa” partai koalisi – jadi tak relevan saat bocoran arah partai koalisi yang lebih condong ke Ma’ruf dan Jokowi yang indesisif sudah diberitakan setidaknya sejak seminggu sebelumnya . Namun, jika ada pelajaran yang bisa dipetik dari dagelan ini, tertambatnya hati Jokowi ke Ma’ruf telah menandakan hal-hal tak terelakkan berikut:

Pertama, dipilihnya Ma’ruf membuktikan bahwa arah politik Jokowi dan barisan oligarki pendukungnya memang hanya untuk mengamankan posisi, kekuatan dan pundi-pundi mereka pasca 2019. Atau dengan kata lain, demi memastikan bahwa mereka menang telak, kalau perlu dengan memanfaatkan sentimen keagamaan yang dahulu sempat mereka kutuk itu. Saat mereka sadar bahwa ancaman terbesar Jokowi adalah politik Islam, dengan gesit mereka segera mengokupasi politik identitas yang sama, termasuk dengan memilih sosok yang diragukan banyak pihak mengemban nilai-nilai toleransi yang sebelumnya mereka usung.

Kedua, bagi kelompok yang selama ini mendaku diri sebagai pejuang kebhinekaan, sikap takabur saat Mahfud MD diisukan menjadi cawapres Jokowi membuktikan bahwa mereka tidak lepas dari haus kekuasaan yang sama. Mahfud MD, tokoh yang mendukung Prabowo pada Pemilu 2014 (ayo, banyak yang lupa ya?), tiba tiba jadi patuh atas segala kebijakan Jokowi, apalagi saat ribut-ribut gaji Badan Pembina Ideologi Pancasila mencuat kemarin. Para pendukung Jokowi juga tak kalah lucu: mencaci-maki Mahfud saat Pemilu 2014, lalu berbalik memuji-muji saat doi digadang-gadang jadi cawapres.

Dan ketiga, bagi kelompok Islamis yang membanggakan diri dengan mobilisasi 212 dan sekuel-sekuelnya, masuknya Ma’ruf Amin ke pusaran kekuasaan Jokowi dan mandegnya pilihan oposisi pada pasangan membosankan Prabowo-Sandiaga Uno sesungguhnya menunjukan bahwa gerakan mereka telah kolaps. Mirip dengan gerakan Reformasi 1998 – meskipun jelas berbeda secara prinsipil – gerakan 212 dengan mudah terserap ke dalam tangan-tangan rakus elit oligarki. Pasalnya, gerakan massa itu gagal untuk menjelma menjadi gerakan politik yang matang dan terhenti hanya pada nostalgia dan segenap acara reunian yang mengikutinya. Mentok-mentok paling jadi logo kaos. Apalagi elit-elit oposisi itu sudah terlihat kadar ngablunya dalam menantang pemerintahan berkuasa.

Tentu bisa diprediksi bakal banyak muncul pembelaan atas sikap “mengejutkan” dari Jokowi ini. Beberapa yang sudah bisa ketebak: Pertama, bahwa ini adalah taktik Joko Widodo (yang notabene maha jago, maestro strategi par excellence, dan seterusnya) dalam rangka meredam politik identitas agar tidak dimainkan dalam Pemilu 2019. Secara esensial pernyataan itu benar, namun secara implisit ini menunjukkan bahwa Joko Widodo sendiri tidak mempunyai moral standing atas nilai-nilai yang dipercaya konstituennya. Dengan mudahnya ia menggadaikan itu untuk berkuasa kembali. Hal ini bertolak belakang dengan sikap Presiden Abdurrahman Wahid yang tetap teguh membela moral standing-nya di hadapan kasus pelanggaran HAM dan intoleransi. Meski itu berakhir dengan pemakzulan dirinya, dengan santai ia meninggalkan Istana Negara mengenakan celana pendeknya yang termasyur itu, seraya mengatakan pada pendukungnya untuk tak berkelahi.

Sikap kedua yang disampaikan para buzzer pendukung adalah dengan mengamini bahwa beginilah politik, this is politics, sambil mencari-cari alasan. Sikap ini tentu oxymoron bagi mereka yang dengan membabi buta menyuarakan gerakan politik bersih, anti korupsi, anti oligarki, pro-HAM, pro-lingkungan, dari dan untuk anak muda, dan lain-lain. Segala idealisme tersebut harusnya tak kompromis menghadapi kenyataan politik yang demikian jorok. Dengan kata lain, bagaimana mungkin kita membersihkan sebuah kolam jika yang kita lakukan setelah tahu betapa kotornya kolam itu hanyalah dengan duduk santai dipinggir sambil merokok dan berucap lirih: “yah emang kotor, mau gimana lagi?”

Bentuk pembelaan terakhir, sekaligus yang paling membosankan, adalah kembalinya gerakan anti golput. Lagi-lagi narasi “lesser evil” dikumandangkan, lagi-lagi kutipan usang pemilu 2014 tentang mencegah yang terburuk berkuasa diangkat lagi. Tak percaya? Coba saja lakukan semacam drinking game sederhana: setiap bertemu frase “lesser evil” di media sosial, anda harus minum satu sloki. Kalau dalam jangka waktu 15 menit anda belum kolaps; Selamat! Mungkin ada black hole di perut anda.

Dalam kemunculan argument “lesser evil” yang terkini, bahkan ada semacam “indirect blackmail” yang diarahkan pada mereka yang tak hendak memilih, yakni dengan menakut-nakuti bahwa kemenangan Trump dapat terjadi di Indonesia jika golput merajalela. FYI, kemenangan Donald Trump yang berlandaskan sistem electoral vote tentu tak bisa dengan sembarangan disamakan dengan Indonesia yang menggunakan popular vote (dan jika Amerika Serikat memakai popular vote, Hillary Clinton lah pemenangnya).

Akhir kata, dengan makin jelasnya arah pemerintahan Joko Widodo di tahun 2019 dan seterusnya, yaitu nasionalis-religius, maka kita pun harus segera menyesuaikan diri. Sebelum didahului para buzzer pemerintah yang bakalan jadi rajin menggunakan sentimen keagamaan dalam kampanyenya, maka kita harus terlebih dahulu menunjukan betapa relijiusnya kita dengan mengucap doa berikut:

 “Ya Tuhan, memang kami akui kami ini makhluk takabur, sombong, sok benar sendiri, dan paling doyan  mengkultuskan tokoh – padahal engkau paling murka dengan keberadaan berhala – ya Tuhan. Meski demikian, pinta kami sederhana saja, ya Tuhan: Kuatkanlah mental, jempol, dan lidah kami sampai setahun kedepan agar lancar tiap hendak melaksanakan akrobat logika dalam berargumen dengan seteru-seteru kami yang sok suci, yang SJW, yang anti pembangunan itu, ya Tuhan. Yang kayak begitu silakan dibuldozer saja. Kabulkanlah doa kami ini. Terakhir, senantiasa jauhkan kami dari kejahatan dan godaan setan. Eh, kecuali ada setan yang lebih mendingan ya. Kalau itu mah favorit kami, ya Tuhan…”

***