Apapun Masalahnya, Tentara Jawabannya

Kita akan mengenang Mei 2018 dengan duka mendalam - mungkin juga rasa ngeri yang mencekam. Di bulan ini, dalam kurun waktu seminggu (8-16 Mei), rentetan aksi teror menyerang tanpa pandang bulu.
Tribun Bali/Antara

Belum reda kegelisahan kita usai insiden Mako Brimob yang menewaskan lima anggota Polri, tiga hari kemudian bom bunuh diri menuai maut di tiga gereja Surabaya, disusul ledakan di Sidoarjo, lalu serangan di Polrestabes Surabaya dan Polda Riau. Setidaknya 39 jiwa melayang, puluhan lainnya luka-luka.

Terorisme adalah kekejaman yang datang bertahap. Pertama adalah hidup yang direnggut tiba-tiba. Kita meratapi para korban; jemaat yang ingin beribadah di minggu pagi, polisi yang berjaga tanpa memedulikan bahaya yang mengintai, para pemberani yang mengorbankan diri demi mencegah lebih banyak jatuh korban. Setelahnya kita dihadapkan pada profil pelaku – suami, istri, anak-anak – serta tanda tanya besar perihal ragam alasan yang membuat sebuah keluarga bersedia meledakkan diri di tengah-tengah tetangga mereka. Kita meninjau puing-puing; berusaha menakar dan menalar kehancuran.

Akhirnya, setelah liputan media tandas mengais segala celah dalam peristiwa teror – kadang relevan, seringkali tidak – yang tersisa di benak kita adalah ketakutan, kecurigaan, dan kemarahan. Di satu sisi, saat kita bahkan belum selesai mencatat kehilangan, sudah ramai bermunculan sikap defensif, bahkan delusi konspiratif yang menyarankan bahwa aksi teror kemarin – yang jelas-jelas sudah menelan korban jiwa – sekedar “pengalihan isu” belaka. Di sisi lain, para politisi berlomba-lomba menunjukkan diri sebagai yang paling sangar dalam menghadapi teror kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD): Hendropriyono, misalnya, mendesak agar kita menyingkirkan “semua bualan tentang HAM teroris”, Mendagri Tjahjo Kumolo bersikeras agar urusan HAM dikesampingkan dalam penanganan terorisme, Presiden Joko Widodo mengultimatum DPR untuk segera mengesahkan revisi UU Anti-Terorisme sebelum Juni – kalau tidak, ia akan mengeluarkan Perppu. Dan ultimatum itu dipenuhi anggota DPR dengan mensahkan UU Anti-Terorisme baru pada 25 Mei 2018 lalu. Rancangan Undang-Undang yang direncanakan sejak 2016 itu seolah dikebut dalam tempo sesingkat-singkatnya meski ada beberapa pasal kontroversial. Apakah ini langkah yang tepat?

Di tengah iklim pasca-teror, jangankan menyusun argumen dan membahasnya dengan kepala dingin, berpikir pun rasanya kita tidak sempat. Terlebih saat kehendak sebagian besar masyarakat sudah bermuara pada sentimen yang sulit dibantah: Kita ingin balas dendam – dan karena itu segala diskusi sepatutnya ditunda. Mereka yang tetap ingin menggeledah tiap wacana anti-teror harus siap dicurigai sebagai simpatisan teroris – seakan menegaskan bahwa korban terakhir yang jatuh dalam aksi teror rupanya adalah akal sehat itu sendiri. Ujung-ujungnya, polarisasi politik lagi-lagi menyumbang banyak pada ketidakberdayaan kita untuk merespon isu ini secara rasional. Politisi yang ikut nimbrung sambil bawa-bawa tawuran hashtag tentu tak bisa dijadikan acuan, sejak segala yang keluar dari mulutnya cuma ditujukan demi merampas popularitas lawan politiknya alih-alih untuk memperbaiki situasi.

Sebab itu, ketimbang larut sepenuhnya dalam animo parade balas dendam yang dikipasi politisi, hal terbaik yang bisa kita lakukan justru adalah dengan menelaah secara jernih setiap tawaran solusi yang kini beredar di publik. Dengan demikian, kerusakan yang dihasilkan aksi teror tak diperparah oleh konsekuensi sosial-politik dari solusi asbun yang dipuji-puji sebagai “langkah tegas” atau “keberanian”. Hanya dengan pikiran yang terang – bukan dengan slogan jingoistik berbalut paranoia – kita dapat mengukur bahaya, mengusir ketakutan, sekaligus memikirkan secara matang langkah yang tepat untuk mencegah aksi teror terjadi lagi di Republik.

Hal pertama yang wajib ada di daftar prioritas kita adalah untuk memahami penyebab utama rentetan aksi teror bulan ini: kegagalan deradikalisasi. Betul, deradikalisasi telah gagal dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), lembaga negara yang bertugas menyusun kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme, adalah yang paling bertanggung jawab atas hal ini.

Bertolak belakang dengan klaim bombastisnya selama ini, program deradikalisasi BNPT nyatanya sudah lama terhambat oleh mismanajemen, kelemahan konsep, serta kelalaiannya dalam membangun koordinasi berkelanjutan dengan lembaga negara lainnya. Maksud hati ingin membangun soliditas antar lembaga yang bisa saling berbagi data maupun informasi, BNPT malah lebih sering terlibat dalam konflik sektoral dengan lembaga seperti Badan Intelijen Negara (BIN). BNPT juga sering abai untuk berbagi sumber daya yang dimiliki dengan lembaga lain. Insiden Mako Brimob, misalnya, turut disebabkan oleh BNPT yang tidak berbagi anggaran dengan pihak Rutan yang sudah dititipi napi teroris. Akibatnya SOP maximum security bagi napi kasus terorisme – yang tergolong ke dalam extraordinary crime – tidak terpenuhi. Idealnya, demi membatasi interaksi antar napi, satu sel hanya boleh didiami satu orang. Sedangkan di Rutan Mako Brimob, 155 napi teroris dibiarkan berjejalan di dalam 14 ruangan sel.

Mengapa deradikalisasi tidak efektif? Sederhana saja: kerja “deradikalisasi” BNPT dianggap sebagian besar kalangan pemerhati isu terorisme hanya diisi formalitas seperti sosialisasi, ceramah, lalu diakhiri selfie. Di luar itu tidak ada upaya serius untuk melaksanakan deradikalisasi secara jelas dan terukur. Entah karena pengaruh deputi BNPT yang kebanyakan diisi tentara, atau mungkin akibat terbatasnya kemampuan untuk merumuskan materi baru, deradikalisasi BNPT acap kali hanya menjadi nama keren dari “lokakarya nasionalisme”, dengan kurikulum dan penafsiran yang tidak kalah lawas pula. Padahal teknik dan metode radikalisasi para teroris sendiri sudah berkembang sedemikian rupa. Proses radikalisasi yang dahulu bisa makan waktu tahunan, kini bisa dipangkas menjadi bulanan berkat keberadaan media sosial. Sekarang untuk mengakses dakwah dan kajian yang menganjurkan terorisme, kita tinggal menonton video-video yang berserakan di dunia maya; Komunikasi dan diskusi pun bisa dilakukan lewat aplikasi seperti Telegram.

Pembenahan program deradikalisasi seharusnya sudah menjadi prioritas BNPT sejak peristiwa Thamrin tahun 2016. Dalam aksi teror di simpang Sarinah tersebut, salah satu pelaku, Afif alias Sunakim, rupanya pernah mendekam di Lapas Cipinang gara-gara mengikuti pelatihan tempur di Jalin Jantho, Aceh. Jika deradikalisasi benar-benar (((berhasil 100%))) seperti klaim BNPT, kasus seperti Afif mestinya tidak terjadi.

Pasca serangan kemarin, segala asumsi kita terhadap pelaku terorisme patut dikaji ulang. Fakta bahwa pelaku bom di tiga gereja Surabaya kemarin adalah sebuah keluarga kelas menengah yang berkecukupan harusnya dapat membantah pendapat bias kelas selama ini yang menyimpulkan bahwa kemiskinan dan minimnya tingkat pendidikan adalah faktor utama yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam aksi teror. Kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, radikalisme justru tumbuh subur di kampus-kampus – institusi yang seharusnya berada paling depan untuk mengutuk kekerasan dan fundamentalisme, tapi belakangan dilanda kekeringan nilai karena komersialisasi tak terkendali, birokrat kampus yang otoriter serta kaum intelektual (itupun kalau masih ada) yang terjepit di antara keduanya.

Pelibatan satu keluarga dalam aksi teror juga menunjukkan bahwa sel teroris kian eksklusif dan sulit untuk dideteksi. Dengan demikian, aktivitas deradikalisasi harus makin lentur agar sanggup mengakomodasi proses reorientasi satu keluarga secara keseluruhan, ketimbang hanya menyasar kepala keluarga yang sudah terpapar paham ekstrimis. Semua ini penting untuk diiringi dengan pendekatan terhadap figur-figur kunci dalam JAD itu sendiri. BNPT, dengan lokakarya retro ala P4, apakah sanggup mengejar ketertinggalan ini?

Sayangnya, kegagalan deradikalisasi dan reorientasi strateginya ke depan jarang mendapat tempat dalam perbincangan publik akhir-akhir ini. Seperti tadi telah disebutkan, genderang amarah publik sudah terlanjur lantang bergema di udara. Ada dua ekses yang mengemuka dari kondisi ini: pertama, munculnya upaya demonisasi HAM. Dalam insiden Mako Brimob, berulang kali Polri menjabarkan bahwa alasannya tidak menyerbu Mako Brimob yang dikuasai para napi teroris adalah karena Polri mengutamakan prinsip hak asasi manusia. Inilah kenapa politisi macam Hendropriyono dan Tjahjo Kumolo bisa leluasa menganjurkan agar negara menyingkirkan “bualan” HAM dalam menangani terorisme. Terlepas dari rekam jejak Hendropriyono yang memang bermasalah di persoalan kejahatan HAM masa lalu, argumen ini secara sembrono telah menempatkan prinsip-prinsip HAM dalam posisi berseberangan dengan penindakan terorisme – seakan-akan keduanya mustahil untuk berjalan beriringan. Walhasil, kerja lembaga HAM dianggap sebagai perintang upaya pemberantasan teror, dan secara tidak langsung, advokasi HAM dalam kasus terorisme divonis telah membahayakan keamanan publik.

Bualan politisi tiba berbarengan dengan ekses yang kedua: glorifikasi tentara. Karena Polri dianggap tak memiliki kekuatan yang memadai untuk menangani terorisme, opini publik meminta militer untuk turun tangan membenahi persoalan. Dalam waktu singkat, Presiden segera menyetujui pengaktifan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) – tim elit gabungan Gultor 81 (Kopassus-AD), Denjaka (AL) dan Den Bravo (AU) – dan publik bersorak sembari mengagumi kedahsyatan pasukan super yang “turun gunung” khusus untuk mengusir para teroris dari muka bumi. Lagi-lagi euforia kita mengaburkan kondisi riil upaya pemberantasan terorisme yang jelas bukan cuma urusan perang fisik belaka, melainkan turut melibatkan ‘kerja-kerja halus’ seperti penyidikan, penyelidikan, pengumpulan barang bukti dan analisis tiap data intelijen yang nantinya akan menjadi komponen penting dalam operasi pemberantasan terorisme. Militer memang memiliki unit intelijen, tapi ia telah memangku tugas spesifik – mendeteksi bahaya eksternal yang berpotensi mengancam negara. Selain itu dasar pelatihan Tentara dan peralatannya ditujukan untuk mengalahkan musuh secara fatal (berakibat kematian). Perbedaan fungsi mendasar inilah alasan mengapa menugaskan militer untuk memberantas terorisme dalam negeri tak ubahnya seperti menggunakan rudal balistik untuk berburu tokek.

Malah jika dipadukan dengan maraknya demonisasi HAM, pengaktifan militer justru berpotensi menimbulkan pelanggaran kebebasan sipil – yang bisa dengan mudahnya dikorbankan atas nama “keamanan publik”. Atau lebih parah lagi, trauma masyarakat atas aksi teror dijadikan negara sebagai dalih pemberlakuan kondisi darurat yang tidak terang kapan ujungnya. Kita, segenap warga Republik yang sudah hafal rasanya digebuki ABRI selama puluhan tahun, harusnya bergidik tiap kali mendengar wacana militer ingin ikut campur dalam upaya penegakan hukum; Tapi siapa juga yang peduli dengan risiko ini tatkala Tentara sudah rame-rame didapuk menjadi mesias sakti mandraguna?

Setelah kemarin kita mules-mules lantaran disuguhi aksi saling tunjuk norak antara DPR dan Pemerintah, semua pasang mata kini tertuju pada revisi UU Terorisme yang baru disahkan. Di dalam UU terbaru, peran TNI di dalam penindakan terorisme baru disebutkan sebagai bagian dari “operasi militer selain perang” (Pasal 43 J), dan sampai editorial ini ditulis, belum jelas pembagian wewenang antara polisi dan militer dalam operasi pemberantasan terorisme nanti. Ketentuan rinci baru akan diatur dalam Perpres yang menyusul kemudian.

Inilah saat yang tepat bagi masyarakat sipil – kelompok yang paling dibikin tidak berkutik oleh wabah demonisasi HAM dan glorifikasi tentara – untuk mengkonfrontir UU Terorisme terbaru. Masyarakat sipil perlu kembali menegaskan bahwa terorisme (sebagai tindak pidana) harus jauh-jauh dipisahkan dari laku oposisi atau ekspresi politik lain seperti separatisme. Jangan sampai UU Anti-terorisme malah digunakan sebagai landasan untuk menggebuk musuh-musuh rezim, atau dijadikan perangkat untuk menyekap dan mengadili tiap-tiap ideologi yang dinilai berseberangan dengan Negara. Sekali lagi jangan sampai kita tergoda untuk menggadaikan kebebasan sipil demi iming-iming “keamanan nasional”, “stabilitas” dan segala gombal yang disodorkan. Karena kita tahu persis, dalam hal teror-menteror, negara pun menyimpan potensi horornya sendiri.

Terakhir, Negara perlu diawasi agar memenuhi janjinya untuk merehabilitasi korban aksi teror, seperti yang termaktub dalam Pasal 35A dan 35B UU terbaru. Pelaksanaan pemberantasan terorisme juga wajib dilengkapi dengan akuntabilitas. Disini asas keterbukaan informasi menjadi krusial. Tengoklah Inggris, misalnya, yang rutin mengumumkan dan memperbaharui secara berkala daftar kelompok teroris yang sedang menjadi buruan serta plot teroris yang berhasil dicegah. Dengan demikian, publik bisa terhindar dari hoax absurd grup Whatsapp, teori konspirasi, serta rumor media sosial lainnya.

Hari ini kedudukan ISIS dipukul mundur dimana-mana. Janji keselamatan akhir zaman yang mereka tawarkan tak bisa lagi menunda kehancuran organisasi penebar malapetaka ini. Tapi jangan salah, meskipun ideologi fatalis ISIS dan seluruh kelompok pecahannya memang sudah sepantasnya berakhir di tong sampah peradaban, pada dasarnya bahaya masih mengintai kita. Cepat atau lambat, baik para kombatan yang pulang dari Suriah maupun esktrimis pabrikan lokal sama-sama berpotensi menggarap sekuel aksi teror di berbagai daerah.

Radikalisasi dan terorisme adalah persoalan serius, maka dari itu kita wajib memastikan agar masalah ini ditangani oleh mereka yang benar-benar kapabel; Bukan oleh mereka yang melulu mengandalkan basa-basi nasionalisme, apalagi oleh mereka yang ingin memanfaatkan kecemasan publik untuk menjambret hak dan kebebasan sipilnya di saat tidak ada yang memperhatikan. Biarlah ini menjadi peringatan bagi segenap oportunis yang tengah ambil ancang-ancang untuk merebut keunggulan politik di tengah duka dan kebingungan: kewaspadaan kami lebih panjang umur dari ketakutan kami.