Andai Aku Seorang Oposisi

Pelarangan deklarasi #2019GantiPresiden dan diskusi bertema serupa sepatutnya bikin kita gelisah. Tapi kenapa masih banyak yang adem-ayem?
"Presiden disuruh akrobat seperti itu. Ya gila bro" (Facebook Presiden Joko Widodo)

Selama beberapa minggu terakhir, rasanya banyak orang Indonesia tengah larut membayangkan diri sebagai atlet di puncak podium yang sedang bersiap menerima medali; dihujani kilatan flash kamera, lalu menangis haru sambil melambaikan tangan ke arah sorak-sorai. Apalagi kalau atlet tersebut kebetulan adalah Bambang Hartono.

Sebaliknya, tampaknya hari ini tidak ada seorangpun yang berharap dirinya menjadi bagian dari kubu oposisi. Jangan salah sangka, ini tidak ada sangkut pautnya dengan preferensi politik, melainkan murni soal rekor keapesan yang berhasil didulang oleh kontingen oposisi. Bagaimana tidak? Saking apesnya, dalam kurun waktu singkat berturut-turut deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah kota dilarang polisi, salah satu tokohnya dihadang dan terkurung berjam-jam di bandara, sampai yang cuma mau diskusi saja gagal terlaksana. Sudah jatuh tertimpa chopper – Protes atas rangkaian kejadian ini seperti tak mendapat respon berarti. Animo sebagian masyarakat malah terkesan menyalahkan kubu yang sudah lancang menodai kekhusyukan perhelatan Asian Games dengan menggelar deklarasi pergantian kekuasaan.

Jujur saja, sebagai publikasi spesialis ghibah, tak bisa dipungkiri bahwa godaan untuk mengolok-olok oposisi absurd macam Ahmad Dhani yang bengong di hotel dan Neno Warisman yang ujug-ujug berorasi pakai mikrofon kabin pesawat tentunya sangat tinggi. Meski demikian, menempatkan kejadian ini pada konteksnya yang sesuai juga tak kalah penting. Bagaimanapun, pelarangan ini – dan respon suam-suam kuku terhadapnya – adalah preseden yang amat buruk, terutama menjelang kontestasi politik yang akan datang.

Insiden pelarangan diskusi dan deklarasi tempo hari merupakan pelengkap terkini dari deretan panjang peristiwa serupa selama beberapa tahun terakhir. Tak hanya dari oposisi, korban pelarangan bisa beraneka ragam: bulan lalu, bedah buku “Aidit, Marxisme, Leninisme dan Revolusi Indonesia” di Blitar dibatalkan karena tekanan ormas. Juli kemarin, diskusi mahasiswa di Asrama Papua di Surabaya digeruduk aparat gabungan TNI-Polri. Mundur ke Maret, giliran acara diskusi bertajuk “Mengenal Lebih Dekat Ahmadiyah” di Bogor yang kena. Hampir setahun lalu, gedung YLBHI dikepung oleh polisi yang bersikeras ingin membubarkan seminar “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966”. Rewind lagi ke tahun sebelumnya, ada Belok Kiri Festival yang izinnya dibatalkan secara sepihak oleh pengurus Taman Ismail Marzuki.

Masih mau mundur lagi? Berdasarkan penelusuran SAFENET (Southeast Asia Freedom of Expression Network), dari Januari 2015 sampai Mei 2016 terhitung ada 41 peristiwa pelarangan – mulai dari diskusi, festival, pemutaran film, lokakarya, seminar, hingga pentas teater – di Indonesia. Kalau sudah napak tilas sampai sejauh ini, rasanya tidak berlebihan kalau kita menyimpulkan bahwa rezim ini betul-betul tak becus dalam urusan melindungi kebebasan berkumpul dan berekspresi.

Kok menyalahkan negara? Bukannya bubarin acara sudah jadi job desc-nya ormas? Ok, mari kita bahas alur skenario yang lazimnya terjadi di setiap pelarangan diskusi atau acara lainnya: pertama, sekumpulan orang menggagas acara yang mengangkat isu sensitif, edgy, berpotensi menimbulkan kontroversi, dan seterusnya. Kedua, kepolisian setempat menghubungi (atau mendatangi) panitia acara bersangkutan untuk menyampaikan perihal ketidaksetujuan dan “keresahan warga” atas konten acara yang ingin diselenggarakan – Lho, siapa warga yang tidak setuju? Kurang tahu. Pokoknya warga, titik. Lagian sama diskusi publik doang kok resah? Memang warga disini pada introvert akut atau gimana? ‘Kan tidak wajib datang. Sudah-sudah, situ kok jadi banyak nanya – Setelah percakapan ini rampung, panitia umumnya memiliki dua opsi; bubar jalan sambil ngomel-ngomel atau tancap gas dengan segala risikonya.

Risiko opsi kedua tersebut antara lain: polisi bisa membubarkan acara di hari H dengan berbagai dalih klasik, seperti belum punya izin keramaian lah (padahal acaranya di dalam ruangan/rumah pribadi dan cuma mengundang belasan orang), mengganggu ketertiban umum lah, dan seterusnya. Atau bisa juga pengurus venue yang dengan sekian alasan membatalkan kesepakatan peminjaman tempat secara sepihak. Ending paling pahit adalah kalau “keresahan warga” yang tadi disebut-sebut betulan menjelma jadi massa beringas yang mengepung TKP. Terkadang bahkan ada yang sampai semalaman nongkrong di lokasi.

Dari pola di atas, kita dapat melihat secara terang kegagalan berpikir negara dalam menangani persoalan seperti ini. Dalam kasus pelarangan diskusi, aparat jelas ngawur apabila mengalamatkan sumber “gangguan ketertiban umum” kepada para penggagas diskusi yang hanya ingin menikmati haknya yang telah dijamin konstitusi, dan bukan kepada ormas, massa kiriman, preman upahan, angin puyuh hujan badai atau siapapun yang doyan membubarkan diskusi. Tugas aparat yang utama mestinya adalah menjaga agar hak tersebut bisa dinikmati tanpa hambatan, sekalipun tema diskusi/pemutaran film/seminar tersebut tak sejalan dengan selera mayoritas atau pendapat umum yang berlaku. Tidak ada dilema yang kompleks disini. Kesetiaan aparat yang utama harus terletak pada konstitusi, bukan pada kehendak dan tuntutan amuk massa.

Tapi ‘kan dalam kasus deklarasi kemarin, pihak-pihak yang mengaku oposisi itu omongannya sering ngaco? Sudah itu suka mendiskriminasi, mendiskreditkan, bahkan merendahkan martabat orang yang dianggap beda. Nah, jika kekhawatiran akan terjadinya bentrokan dan ujaran kebencian (hatespeech) yang jadi pokok utama, seharusnya pihak-pihak yang tidak rela kubu oposisi menggelar acara langsung saja melaporkan dugaan tersebut dengan disertai bukti valid, dan tidak serta-merta melarang satu acara sekaligus. Standarnya jelas: jika benar ada advokasi kebencian, atau hasutan aksi kekerasan, maka sebuah kelompok/individu baru dapat ditindak. Jika tak terbukti, sekali lagi aparat negara wajib melindungi pelaksanaan acara tersebut sampai tuntas – bukannya tunduk pada ancaman ormas setempat, kegelisahan warga, titipan penguasa, dan seterusnya.

Hal ini memang menimbulkan perdebatan panjang, semisal, apakah kita perlu menunggu munculnya advokasi kebencian, apalagi yang berujung kekerasan, baru kita bertindak? Bukankah lebih baik kita berinisiatif mencegah sebelum hal itu terjadi? Argumen tersebut dipakai oleh semua orang yang berniat membubarkan diskusi bahkan sebelum diskusi berjalan. Baik diskusi menyangkut ajaran agama yang konservatif, Marxisme, LGBTI, atau ajaran yang dianggap menyimpang. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengatakan satu acara diskusi sah untuk dibubarkan tanpa bukti sedangkan acara lain yang klop dengan minat dan sensibilitas kita namun dianggap “sensitif” tak boleh bubar.

Disinilah sesungguhnya komitmen terhadap demokrasi menuntut pembuktian; bukan saat dimana kita harus membela yang sepemikiran, sehaluan dan satu tujuan, tetapi justru saat kita menyaksikan pemberangusan hak-hak mereka yang berseberangan dengan kita. Betul, konsisten terhadap nilai itu sulit. Menyebalkan bahkan. Apalagi saat mereka yang kini diberangus bisa gantian melarang dan menggeruduk acara kita di lain waktu. Tapi logika yang sama juga bisa diterapkan ke premis berbeda. Mendiamkan kelakukan Negara sama saja dengan memberinya izin untuk menggasak kita di kesempatan berbeda.

Ribet ya. Yah mau bagaimana lagi? Namanya kehidupan mah memang tidak bisa disetel difficulty-nya seperti main Fifa.

Sebab di tengah kekuasaan rezim yang makin alergi dengan segala bentuk kegaduhan dan silang pendapat di ruang publik, jangan harap perlindungan terhadap hak akan didahulukan. Terlebih buat oposisi. Terutama saat hawa panas kontestasi pemilu seperti sudah terasa di ubun-ubun. Jangan lupa, rezim ini pernah tak segan-segan mengaktifkan kembali pasal makar peninggalan era kolonial buat menghajar oposisi. Jadi, perkara meminta TNI-Polri untuk jadi juru kampanye, menggunakan BIN untuk menghadang Neno Warisman, serta melarang berbagai diskusi oposisi hendaknya tak lagi mengejutkan. Kecenderungan otoritarian ini dipungkasi oleh pernyataan Presiden pada Ahad lalu yang mendukung keputusan polisi untuk membubarkan acara-acara tadi dengan alasan pertimbangan keamanan. Demi kekuasaan yang nir-guncangan nir-hambatan, satu demi satu adab dalam berdemokrasi dengan leluasa diinjak-injak.

Sayangnya, kelompok masyarakat sipil, kalangan yang seharusnya paling nyaring berteriak saat ada hak yang dilanggar kekuasaan, tak jarang malah menjadi yang paling antusias dalam menyajikan apologia buat negara. Setara Institute, misalnya, menganggap pelarangan deklarasi #2019GantiPresiden dapat dibenarkan mengingat sifat dari hak berpendapat dan berkumpul yang dapat ditunda pemenuhannya (derogable rights). Argumen cetakan begini bukan barang baru. Tahun lalu ia dikibar-kibarkan sampai lecek saat pemerintah tengah ambil ancang-ancang untuk mengesahkan Perppu Ormas, payung hukum yang digarap demi menjustifikasi pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Argumen tersebut tak sepenuhnya ngablu, hak berpendapat dan berkumpul memang tergolong ke dalam derogable rights. Tapi di tengah semangat partisan yang menggebu, ia meninggalkan bagian yang penting. Seperti termaktub dalam General Comment No. 29 dari Pasal 4 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 2005, penundaan derogable rights sendiri wajib punya batasan tegas. Setidaknya ada dua kondisi mendasar yang harus terpenuhi sebelum negara dapat menunda derogable rights: ada situasi darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan negara harus menyatakan secara resmi bahwa negara tengah dalam keadaan darurat.

Penundaan hak diperbolehkan apabila kondisi darurat tersebut dapat mengancam kehidupan bangsa (life of the nation) yang memiliki karakter sangat luar biasa (exceptional) dan sementara (temporary). Lebih lanjut, Prinsip Siracusa menyediakan secara lebih rinci definisi dan penyebab kondisi darurat tersebut, yang mencakup ancaman terhadap tatanan masyarakat (public order), kesehatan masyarakat (public health), moral publik (public morals), keselamatan nasional (national safety) dan keselamatan publik (public safety).

Jadi sudah jelas, Negara tak boleh seenak udelnya memutuskan untuk menunda pemenuhan hak. Lihat dulu persyaratannya. Apakah kemarin ada situasi darurat? Mungkin di benak rezim yang paranoid – Ya. Tetapi apakah negara secara resmi menyatakan keadaan darurat? Tentu tidak – Darurat dari mana? Lha, buktinya Asian Games masih lancar jaya.

Mungkin tepat kalau dikatakan bahwa sebagian masyarakat sipil tengah sibuk menekuni cabang olahraga akrobat akal sehat lantaran sudah tahunan terhimpit dalam kubangan polarisasi politik.  Cabang olahraga serupa juga sukses merekrut pelbagai kelompok kiri ke dalam barisannya – yang dengan gesit segera menjelma duta anti-golput paling militan, mendirikan pabrik apologia aneka rasa, dan seterusnya – meskipun kelompok kiri seharusnya adalah kelompok yang paling khatam dalam urusan pemberangusan hak berkumpul dan berpendapat.

Jika demikian situasinya, maka hal terbaik yang bisa dilakukan dari sekarang adalah dengan menarik garis tegas – khususnya terhadap mereka yang mulutnya berbusa demi memperingatkan kita tentang potensi bahaya “kediktatoran” di seberang sana, tapi setiap hari tetap permisif terhadap otoritarianisme di pelupuk mata. Menjalin persekutuan dengan kaum oportunis pilek begini hanya akan merugikan kita di kemudian hari. Amit-amit kalau ujungnya kita malah ketularan. Mestinya hal ini tidak susah untuk dilakukan. Toh kita sudah diajari sejak kecil mengenai nasihat yang penting ini: buanglah buzzer (penguasa) pada tempatnya.

Sembari melanjutkan buaian kemenangan atlet Indonesia dan nasionalisme yang membuncah, ingat-ingatlah selalu: kekuasaan selalu punya batas. Negara bisa saja membubarkan diskusi atau melarang deklarasi, tapi jangan harap ia dapat dengan mudah mengusir kekecewaan yang sudah terlanjur menumpuk dari hari ke hari.