Ampuh! Lima Pertanyaan Ini Bisa Bikin Orang Batal Golput

Anda terganggu dengan golputers yang menyebalkan? Ingin meluruskan golongan keblinger ini ke jalan yang benar? Mari simak dan pelajari dulu pertanyaan-pertanyaan yang bisa bikin niatan golput hancur lebur.

Beberapa minggu menjelang Pemilihan Umum 2019, banyak pihak yang terang-terangan menyatakan golput. Meski sudah dicoba banyak cara, mulai dari dikatai “bodoh”, dibilang “pengecut”, dilabel “haram” sama MUI, sampai diancam pidana karena dianggap buat onar; mereka masih saja lancang mendeklarasikan golput.

Heran, golput ini kok kayaknya tidak bisa bersyukur kalau hari ini kita sudah hidup di negara demokratis yang rutin melaksanakan Pemilu lima tahun sekali. Mereka seperti lupa kalau di zaman Orde Baru, kita tidak bisa memilih presiden langsung. Makanya kita patut bersyukur kalau sekarang bisa memilih presiden secara langsung meski pilihannya sangat terbatas, calonnya punya cela bejibun, dan seluruh prosesnya dikendalikan oleh elit partai sekalipun. Harusnya ya kesempatan Pemilu 2019 ini benar-benar dimanfaatkan untuk memilih pemimpin yang dianggap paling baik. Dasar tidak tahu diuntung, memangnya di antara 260 juta jiwa lebih di Indonesia ini ada lagi calon yang pantas di luar putra-putra terbaik bangsa di paslon 01 dan 02? Diri anda sendiri?

Tapi jangan risau, pembaca sekalian. Demi memberantas hama Golput yang tidak jelas juntrungannya ini, kami sudah siapkan senjata pamungkas yang niscaya bakal bikin mereka gelagapan. Tim kami sudah siang malam mantengin media massa, media sosial, dan melakukan survei langsung di lapangan untuk merangkum lima pertanyaan pokok yang bakal bikin golput keok. Rangkuman ini kami harap bakal berguna bagi anda yang ingin menggoyahkan iman yang golput atau sekedar cari ketubiran di media sosial. Oh iya, seperti pertanyaan debat calon Presiden, kami juga sudah sediakan kisi-kisi jawabannya, siapa tahu anda penasaran:

Bukannya Golput itu melanggar hukum?

Ok. Pertanyaan ini adalah pemanasan serangan yang bagus karena menyasar kecenderungan orang kita yang otomatis jiper dan sikapnya berbalik 180 derajat setiap kali dibilangin, “Gak takut kalau ….. (insert perbuatan here)? nanti kena pidana loh!” Terlepas dari betapa asbun dan tidak masuk akalnya ancaman tersebut.

Pasalnya, meskipun Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa menjadi atau mengajak orang golput dapat dipidana, kenyataannya tidak ada aturan perundang-undangan yang melarang seseorang untuk tidak memilih atau berkampanye untuk tidak memilih. Sebut saja larangan dalam UU Pemilu No 7/2017 Pasal 510 Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.” Pasal tersebut jelas tidak bisa dikenakan kepada mereka yang mengampanyekan golput, karena ajakan golput tidak menyebabkan seseorang kehilangan hak untuk memilih atau tidak memilih. Pasal ini lebih tepat ditujukan misalnya pada atasan yang memaksa anak buahnya tetap bekerja di kantor sehingga tidak bisa mencoblos, atau mereka yang pada hari pemilihan secara terang-terangan memblokir akses ke TPS.

Karena Wiranto paham bahwa Golput tidak dapat dipidana dengan UU Pemilu, maka ia mengancam dengan Undang-undang yang lebih Jaka Sembung bawa golok dan kita tahu sangat bermasalah: UU ITE. Lucunya lagi, di pernyataan yang sama Wiranto sepertinya jadi keasyikan mengabsen UU lain yang kiranya dapat dipakai untuk menjerat golput; seperti misalnya UU Terorisme. Mungkin kalau wawancaranya sedikit lebih lama, dia bakal lanjut mengancam golput pakai UU Lalu Lintas atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kalau memilih golput, bagaimana kita bisa menuntut janji politik para kandidat?

Jika tidak awas, menerima serangan ini mirip-mirip seperti diselengkat di malam hari. Ini adalah contoh klasik pertanyaan jebakan betmen, saudara-saudara. Tapi kami berani jamin, kaum golput benalu yang just stupid itu bakal nyungsep kalau disodori pertanyaan ini. Jawabannya simpel: tentu kita semua – yang memilih maupun tidak memilih – tetap punya hak untuk menuntut janji apalagi mengkritik kandidat terpilih. Hak tersebut, saudara-saudara, melekat pada seluruh warga negara Indonesia, tidak hanya pada yang memilih si calon saja. Seorang Presiden disumpah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, bukan hanya segelintir orang yang memilihnya dalam Pemilu. Alangkah kacaunya jika mereka yang memilih calon yang kalah atau golput lantas diperlakukan seperti warga kelas dua dengan dicabutnya hak kebebasan berpendapat untuk mengkritik.

Jegerrrrr. Tuh, kan. Belum apa-apa skornya sudah 2-0. Milenial manja yang golput-golputan itu kagak bakal ngerti soal kewarganegaraan basic kayak gini. Untuk ini, kita patut berterimakasih pada kurikulum pendidikan kewarganegaraan kita yang kacrut luar biasa. Hidup PPKN, PMP dan P4! Jasamu abadi!

Mungkin golput perlu dilakukan di zaman Orde Baru, tapi ngapain sih di era reformasi ini kalian golput? Kalau kedua calon sama-sama buruk, bukannya pasti ada pilihan yang “agak mendingan”?

Nah, kalau kaum pucuk tinja itu masih bertahan sampai disini, saatnya kita beri bogem spesial. Pertanyaan ini tak ubahnya jurus pukulan yang sudah diwariskan lintas generasi sejak awal reformasi. Namanya “Lesser-Evil Death Punch” alias “Tinju Seribu Minus Malum Tanpa Bayangan”. Digebok pakai beginian, kelompok cemen macam golput kalau kagak tumbang, ya minimal terhuyung-huyung lah. Padahal nih, trik buat mengelak dari jurus ini sebenarnya cuma butuh riset singkat.

Di zaman Orde Baru, mereka yang golput juga tidak serta merta dielu-elukan sebagai “pejuang demokrasi”. Mereka awalnya dipojokkan dengan sebutan “seperti kentut” oleh Ali Moertopo dan dianggap sebagai gerakan yang tidak penting. Kalau diselidiki pasti ada juga band semacam Slank yang ikut ngata-ngatain golput jaman itu.

Kritik golput pada masa Orde Baru diarahkan pada sistem politik yang hampir pasti memenangkan Golkar dan memilih Soeharto sebagai Presiden. Karena itu, gagasan golput yang dipakai pada era Orde Baru dengan golput edisi 4.0 hari ini sebetulnya punya kaitan yang sama, yakni pada terbatasnya pilihan politik. Di era reformasi, kita memang dapat memilih Presiden dan wakilnya secara langsung, serta memilih anggota partai politik untuk duduk di parlemen. Namun pilihan yang disediakan di kertas pencoblosan tetap saja dibatasi oleh kuasa politik kaum oligark – para elit bermodal raksasa yang menguasai partai politik dan media massa, serta mempunyai pengaruh total pada pilihan-pilihan yang diajukan kepada rakyat. Meski anda, seorang yang berwawasan luas, progresif dan kritis, memutuskan masuk sebagai kader partai politik, kesempatan untuk menggantikan para elit oligark itu hampir mustahil karena anda, milenial yang mau nyicil rumah saja megap-megap, tidak punya harta berlimpah atau “darah biru” pimpinan partai.

Karena itu golput diperlukan sebagai aksi protes rakyat yang tidak puas dengan sistem politik hari ini. Masuk dalam sistem politik, “memperbaiki dari dalam”, atau membangun partai politik sendiri hampir mustahil dilakukan tanpa dana melimpah. Hal inilah yang ingin dituntut perbaikannya oleh mereka yang golput; sistem politik yang mengaku demokratis harusnya lebih terbuka dan mengakomodasi siapa saja yang menginginkan perubahan.

Dengan meminta rakyat untuk terus nrimo dengan pilihan politik yang buruk, sama saja membiarkan sistem politik yang menguntungkan segelintir orang ini terus terjaga, kalau tidak jadi tambah bobrok seiring berjalannya waktu. Karenanya, gerakan golput juga merupakan peringatan keras pada partai politik untuk mulai meningkatkan kualitas calon yang diajukan, agar benar-benar memberikan pilihan terbaik bagi rakyat, bukan pilihan terbaik bagi pundi-pundi kekayaan mereka. Kritik inilah yang membuat golput edisi milenial cukup menjadi momok bagi para elit. Sebab umpamanya kentut, mereka memang tidak nampak di depan mata, tapi aromanya makin hari dirasa kian menusuk hidung.