Ampuh! Lima Pertanyaan Ini Bisa Bikin Orang Batal Golput

Anda terganggu dengan golputers yang menyebalkan? Ingin meluruskan golongan keblinger ini ke jalan yang benar? Mari simak dan pelajari dulu pertanyaan-pertanyaan yang bisa bikin niatan golput hancur lebur.

Beberapa minggu menjelang Pemilihan Umum 2019, banyak pihak yang terang-terangan menyatakan golput. Meski sudah dicoba banyak cara, mulai dari dikatai “bodoh”, dibilang “pengecut”, dilabel “haram” sama MUI, sampai diancam pidana karena dianggap buat onar; mereka masih saja lancang mendeklarasikan golput.

Heran, golput ini kok kayaknya tidak bisa bersyukur kalau hari ini kita sudah hidup di negara demokratis yang rutin melaksanakan Pemilu lima tahun sekali. Mereka seperti lupa kalau di zaman Orde Baru, kita tidak bisa memilih presiden langsung. Makanya kita patut bersyukur kalau sekarang bisa memilih presiden secara langsung meski pilihannya sangat terbatas, calonnya punya cela bejibun, dan seluruh prosesnya dikendalikan oleh elit partai sekalipun. Harusnya ya kesempatan Pemilu 2019 ini benar-benar dimanfaatkan untuk memilih pemimpin yang dianggap paling baik. Dasar tidak tahu diuntung, memangnya di antara 260 juta jiwa lebih di Indonesia ini ada lagi calon yang pantas di luar putra-putra terbaik bangsa di paslon 01 dan 02? Diri anda sendiri?

Tapi jangan risau, pembaca sekalian. Demi memberantas hama Golput yang tidak jelas juntrungannya ini, kami sudah siapkan senjata pamungkas yang niscaya bakal bikin mereka gelagapan. Tim kami sudah siang malam mantengin media massa, media sosial, dan melakukan survei langsung di lapangan untuk merangkum lima pertanyaan pokok yang bakal bikin golput keok. Rangkuman ini kami harap bakal berguna bagi anda yang ingin menggoyahkan iman yang golput atau sekedar cari ketubiran di media sosial. Oh iya, seperti pertanyaan debat calon Presiden, kami juga sudah sediakan kisi-kisi jawabannya, siapa tahu anda penasaran:

Bukannya Golput itu melanggar hukum?

Ok. Pertanyaan ini adalah pemanasan serangan yang bagus karena menyasar kecenderungan orang kita yang otomatis jiper dan sikapnya berbalik 180 derajat setiap kali dibilangin, “Gak takut kalau ….. (insert perbuatan here)? nanti kena pidana loh!” Terlepas dari betapa asbun dan tidak masuk akalnya ancaman tersebut.

Pasalnya, meskipun Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa menjadi atau mengajak orang golput dapat dipidana, kenyataannya tidak ada aturan perundang-undangan yang melarang seseorang untuk tidak memilih atau berkampanye untuk tidak memilih. Sebut saja larangan dalam UU Pemilu No 7/2017 Pasal 510 Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.” Pasal tersebut jelas tidak bisa dikenakan kepada mereka yang mengampanyekan golput, karena ajakan golput tidak menyebabkan seseorang kehilangan hak untuk memilih atau tidak memilih. Pasal ini lebih tepat ditujukan misalnya pada atasan yang memaksa anak buahnya tetap bekerja di kantor sehingga tidak bisa mencoblos, atau mereka yang pada hari pemilihan secara terang-terangan memblokir akses ke TPS.

Karena Wiranto paham bahwa Golput tidak dapat dipidana dengan UU Pemilu, maka ia mengancam dengan Undang-undang yang lebih Jaka Sembung bawa golok dan kita tahu sangat bermasalah: UU ITE. Lucunya lagi, di pernyataan yang sama Wiranto sepertinya jadi keasyikan mengabsen UU lain yang kiranya dapat dipakai untuk menjerat golput; seperti misalnya UU Terorisme. Mungkin kalau wawancaranya sedikit lebih lama, dia bakal lanjut mengancam golput pakai UU Lalu Lintas atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kalau memilih golput, bagaimana kita bisa menuntut janji politik para kandidat?

Jika tidak awas, menerima serangan ini mirip-mirip seperti diselengkat di malam hari. Ini adalah contoh klasik pertanyaan jebakan betmen, saudara-saudara. Tapi kami berani jamin, kaum golput benalu yang just stupid itu bakal nyungsep kalau disodori pertanyaan ini. Jawabannya simpel: tentu kita semua – yang memilih maupun tidak memilih – tetap punya hak untuk menuntut janji apalagi mengkritik kandidat terpilih. Hak tersebut, saudara-saudara, melekat pada seluruh warga negara Indonesia, tidak hanya pada yang memilih si calon saja. Seorang Presiden disumpah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, bukan hanya segelintir orang yang memilihnya dalam Pemilu. Alangkah kacaunya jika mereka yang memilih calon yang kalah atau golput lantas diperlakukan seperti warga kelas dua dengan dicabutnya hak kebebasan berpendapat untuk mengkritik.

Jegerrrrr. Tuh, kan. Belum apa-apa skornya sudah 2-0. Milenial manja yang golput-golputan itu kagak bakal ngerti soal kewarganegaraan basic kayak gini. Untuk ini, kita patut berterimakasih pada kurikulum pendidikan kewarganegaraan kita yang kacrut luar biasa. Hidup PPKN, PMP dan P4! Jasamu abadi!

Mungkin golput perlu dilakukan di zaman Orde Baru, tapi ngapain sih di era reformasi ini kalian golput? Kalau kedua calon sama-sama buruk, bukannya pasti ada pilihan yang “agak mendingan”?

Nah, kalau kaum pucuk tinja itu masih bertahan sampai disini, saatnya kita beri bogem spesial. Pertanyaan ini tak ubahnya jurus pukulan yang sudah diwariskan lintas generasi sejak awal reformasi. Namanya “Lesser-Evil Death Punch” alias “Tinju Seribu Minus Malum Tanpa Bayangan”. Digebok pakai beginian, kelompok cemen macam golput kalau kagak tumbang, ya minimal terhuyung-huyung lah. Padahal nih, trik buat mengelak dari jurus ini sebenarnya cuma butuh riset singkat.

Di zaman Orde Baru, mereka yang golput juga tidak serta merta dielu-elukan sebagai “pejuang demokrasi”. Mereka awalnya dipojokkan dengan sebutan “seperti kentut” oleh Ali Moertopo dan dianggap sebagai gerakan yang tidak penting. Kalau diselidiki pasti ada juga band semacam Slank yang ikut ngata-ngatain golput jaman itu.

Kritik golput pada masa Orde Baru diarahkan pada sistem politik yang hampir pasti memenangkan Golkar dan memilih Soeharto sebagai Presiden. Karena itu, gagasan golput yang dipakai pada era Orde Baru dengan golput edisi 4.0 hari ini sebetulnya punya kaitan yang sama, yakni pada terbatasnya pilihan politik. Di era reformasi, kita memang dapat memilih Presiden dan wakilnya secara langsung, serta memilih anggota partai politik untuk duduk di parlemen. Namun pilihan yang disediakan di kertas pencoblosan tetap saja dibatasi oleh kuasa politik kaum oligark – para elit bermodal raksasa yang menguasai partai politik dan media massa, serta mempunyai pengaruh total pada pilihan-pilihan yang diajukan kepada rakyat. Meski anda, seorang yang berwawasan luas, progresif dan kritis, memutuskan masuk sebagai kader partai politik, kesempatan untuk menggantikan para elit oligark itu hampir mustahil karena anda, milenial yang mau nyicil rumah saja megap-megap, tidak punya harta berlimpah atau “darah biru” pimpinan partai.

Karena itu golput diperlukan sebagai aksi protes rakyat yang tidak puas dengan sistem politik hari ini. Masuk dalam sistem politik, “memperbaiki dari dalam”, atau membangun partai politik sendiri hampir mustahil dilakukan tanpa dana melimpah. Hal inilah yang ingin dituntut perbaikannya oleh mereka yang golput; sistem politik yang mengaku demokratis harusnya lebih terbuka dan mengakomodasi siapa saja yang menginginkan perubahan.

Dengan meminta rakyat untuk terus nrimo dengan pilihan politik yang buruk, sama saja membiarkan sistem politik yang menguntungkan segelintir orang ini terus terjaga, kalau tidak jadi tambah bobrok seiring berjalannya waktu. Karenanya, gerakan golput juga merupakan peringatan keras pada partai politik untuk mulai meningkatkan kualitas calon yang diajukan, agar benar-benar memberikan pilihan terbaik bagi rakyat, bukan pilihan terbaik bagi pundi-pundi kekayaan mereka. Kritik inilah yang membuat golput edisi milenial cukup menjadi momok bagi para elit. Sebab umpamanya kentut, mereka memang tidak nampak di depan mata, tapi aromanya makin hari dirasa kian menusuk hidung.

Nah, setelah panjang lebar dijelaskan, bagaimana efeknya, mas/mbak? Apakah golputers yang menerima jurus ini sudah menggelepar di lantai?

Bukannya ada kata-kata bijak “Negara hancur karena banyak orang memilih diam? Bukankah golput turut berjasa memunculkan penguasa lalim macam Donald Trump di Amerika Serikat?

Jika pukulan lesser evil masih tidak mempan, jangan patah semangat. Manuver keempat ini adalah versi plus plus dari bogem di atas. Singkat kata, jurus ini bakal mengikuti jejak bujuk rayu lesser evil dengan kombinasi ancaman ciamik: kalau situ kagak nyoblos, kelaliman pasti merajalela, Indonesia fix jadi Suriah, langit runtuh, lautan mendidih, dan seterusnya. Serangan ini tanpa tedeng aling-aling mengincar titik vital SJW yang paling mudah terpelatuk: horor era Orde Baru.

Kasihan sekali golputers. Andai saja para pengecut ini terang pikiran, mereka mestilah menyadari kalau Golput justru orang-orang yang paling berisik meneriakkan protes pada sistem politik saat ini. Mereka tidak memilih diam dan menganggap politik tidak begitu berpengaruh bagi diri mereka. Lebih dari itu, mereka sadar bahwa keterlibatan politik warga tidak bisa terbatas hanya pada saat memilih di kotak suara, namun harus senantiasa mengakar dalam keseharian. Justru ramalan “negara hancur karena banyak orang diam” dapat jadi kenyataan jika orang menganggap suara warga hanya relevan tiap lima tahun sekali. Politik warga dalam memperjuangkan hal-hal penting bagi kehidupan bersama, misal pelestarian lingkungan, anti-korupsi, dan Hak Asasi Manusia perlu diusahakan setiap hari, di ruang manapun, tak hanya di bilik suara.

Serangan gelombang kedua juga bisa ditangkis dengan mengingat fakta sederhana: Trump berkuasa di Amerika Serikat bukan karena para pemilih “malas” untuk memilih Partai Demokrat yang mengusung Hillary Clinton sebagai Presiden, melainkan karena kekecewaan yang amat dalam pada proses pencalonan Partai Demokrat sendiri. Kekecewaan mereka sesungguhnya beralasan, karena elit Partai Demokrat terbukti memanipulasi seleksi calon Presiden sehingga akhirnya nama Hillary yang unggul. Apalagi jika hasil Pemilu AS dihitung memakai sistem popular vote seperti halnya Indonesia, Hillary sesungguhnya unggul atas Trump. Sistem electoral college lah yang membuat Trump memenangkan kompetisi.

Dalam konteks Indonesia, yang selama ini ditakutkan adalah suksesnya Donald Trump Hambalang alias Prabowo, mantan petinggi militer yang punya jejak pelanggaran HAM, meraih kekuasaan. Mereka yang golput justru berada di posisi yang paling enak untuk bertanya balik, bagaimana mungkin seorang terduga pelanggar HAM bisa terus-terusan melenggang maju menjadi calon Presiden? Dan kenapa selama empat tahun kepemimpinannya, petahana tidak serius mengusut kasus pelanggaran HAM tersebut? Biar tetap ada isu yang bisa digoreng saat mencalonkan diri kembali?

Dengan tidak memilih, apa kontribusi golput kepada bangsa dan negara tercinta?

Kalau mereka yang golput-golput ini tetap bersikukuh dengan pilihannya, saatnya pakai sanggahan terakhir; argumen “memangnya kalian bisa apa?” yang masih bersahabat kental dengan pernyataan klasik Youtuber untuk mengakhiri perdebatan dunia maya, “balas dengan karya!” Senjata pamungkas ini sudah tak dapat dibantah lagi keampuhannya dalam membungkam para kritikus ngehe seperti kelompok golput. Pada akhirnya, memang mereka yang golput itu bisa apa sih selain ogah memilih dan bikin gaduh di media sosial?

Kenyataannya, Golput hari ini bukan merupakan gerakan yang muncul tiba-tiba untuk mengacaukan pemilihan umum. Gerakan Golput merupakan kanalisasi dari banyak gerakan yang sepakat untuk memanfaatkan momentum Pemilu sebagai batu pijakan ke sasaran yang lebih besar. Jadi kontribusi dari gerakan ini sebenarnya sudah dilakukan jauh-jauh hari, bahkan sebelum mereka menyatakan diri golput.

Kita ambil contoh gerakan yang menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Beberapa dari korban dan keluarga korban sudah memilih untuk tidak memilih pada Pilpres 2019 karena di kedua kubu jelas terpampang para pelanggar HAM. Tiap kamis selama belasan tahun mereka berdemonstrasi di depan Istana Negara. Upaya-upaya menemui presiden, badan legislatif, Komnas HAM, semua dilakoni tanpa ada terobosan berarti. Salahkah jika kemudian mereka kecewa dan enggan untuk memilih salah satu kubu yang berkompetisi? Hal yang sama berlaku buat mereka yang mati-matian berjuang untuk isu pelestarian lingkungan, keadilan sosial, anti-korupsi, isu keberagaman, dan sebagainya.

Dengan menjadi golput, mereka tidak ingin melihat hanya dalam sudut pandang sempit bakal dipimpin siapa Indonesia selama lima tahun ke depan. Urgensi tertinggi Gerakan Golput adalah untuk memastikan agar ia tidak bubar jalan selepas 17 April. Sebab PR terberatnya justru baru dimulai seusai pemilihan. Hanya dengan meluaskan perspektif, menganyam solidaritas di berbagai sektor, merancang gagasan bersama dan membangun kekuatan lah Golput akan sanggup melampaui momen pencoblosan itu sendiri.

Berat banget ya? Tapi ya ngapain juga kita ikut-ikut mereka mikirin segala hal yang gak penting itu. Kita sih yang pasti-pasti aja, nyoblos untuk lima tahun ke depan. Buat apa kita mengigau dan repot-repot memberikan landasan dan momentum politik baru untuk masa depan (lebih dari 5 tahun) Indonesia yang menghargai HAM, anti-korupsi, melestarikan lingkungan dan berkeadilan sosial? Aneh-aneh saja.