Aliansi Peduli Lingkungan: Pemenang Pemilu 2019 adalah Oligarki

Aliansi Peduli Lingkungan (APLI) yang terdiri dari Walhi Jakarta, Jatam, Marpala UBK, Mateksapala, GM-I-UIN Jakarta, dan UKM Pantai FH UNPAK malam (17/2) tadi menggelar aksi unjuk rasa di depan Hotel Sultan, tempat berlangsungnya debat jilid kedua antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang mengangkat topik energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Aksi damai bertajuk “Ilusi Debat Kedua” ini mempertanyakan komitmen kedua paslon terhadap berbagai persoalan lingkungan hidup; mulai dari pencemaran lingkungan, kriminalisasi aktivis, hingga merajalelanya oligarki bisnis tambang, sawit, dan properti yang rakus melahap ruang hidup masyarakat. Bagi APLI, komitmen kedua paslon jelang debat kedua sangat layak untuk diragukan, mengingat para oligark yang menjadi pangkal dari segala persoalan di atas telah nyaman bercokol di kedua kubu paslon. Berikut pernyataan sikap mereka pada aksi tersebut:

 

Pemilu 2019, apakah akan menjamin keselamatan rakyat atau memperkuat oligarki politik?

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 yang diikuti dua pasangan calon, yakni Joko Widodo – Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno kental dengan kepentingan para pebisnis tambang, sawit, dan properti. Para pebisnis dan atau Oligarki ini membutuhkan skala lahan luas ini, tersebar di berbagai wilayah yang dalam prakteknya melakukan perampasan lahan-lahan produktif masyarakat, mengkriminalisasi, menggusur masyarakat dari ruang hidupnya. Tentunya kondisi latar belakang tersebut menjadi pertanyaan bagaimana nasib keselamatan rakyat ke depan? Dimana letak agenda rakyat?

Sebagai Ibu Kota Negara, Provinsi DKI Jakarta sendiri terus dibebani oleh model pembangunan yang ekstraktif. Ditandai dengan berbagai krisis yang alami oleh Jakarta saat ini, antara lain tercemar beratnya sebagian besar sungai-sungai di Jakarta, pencemaran udara yang berasal dari kegiatan-kegiatan industri, timbulan sampah yang terus meningkat di setiap tahunnya, kebijakan ruang yang semakin menyingkirkan warga dan sumber-sumber kehidupannya, privatisasi pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil Jakarta yang juga melalui cara-cara penyingkiran warga.

Beban Jakarta juga dinilai akan masih terus berlanjut, melihat laporan BKPM mengenai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dimana selama tahun 2018 mencapai Rp 721,3 triliun, dimana 15,8 persen realisasi proyek tersebut berlokasi di Jakarta dan meningkat 5,1 persen dari tahun 2017. Melihat berbagai kondisi dan krisis di Jakarta seharusnya model pembangunan yang dilakukan adalah memulihkan Jakarta, bukan terus membani Jakarta dengan berbagai model bisnis yang terus memperparah kerentanan Ibu Kota.

WALHI Jakarta memperkirakan Jakarta akan kesulitan memenuhi tuntutan kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH), terus terancam oleh polusi udara jika negara terus melayani kepentingan pembangunan yang membebani lingkungan hidup. Ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi ruang terbuka hijau tersebut dikhawatirkan cenderung akan dijawab pemerintah dengan cara-cara pragmatis, yakni dengan menggusur dan meminggirkan kelompok-kelompok rentan, asalkan RTH tercapai. Tentunya ini merupakan wujud kental dari kuatnya relasi pemerintah dengan kuasa modal. Karena pemerintah tidak mampu sedikitpun menyentuh keberadaan industri-industri dan kawasan komersil yang mengalihfungsikan wilayah-wilayah penting bagi lingkungan hidup. WALHI Jakarta menduga jika model pembangunan seperti saat ini masih dilakukan kedepannya, maka krisis bentang alam Jakarta akan semakin meluas ke wilayah perairan dan pulau-pulau kecil di Jakarta dan sekitarnya.

Bentuk bisnis lainnnya yang kental dengan relasi bisnis “kotor dan merusak” adalah tambang batubara yang prosesnya merusak lingkungan hidup dari hulu sampai hilir. Di hulu batubara merupakan model industri yang menghilangkan sumber-sumber penting bagi rakyat, dan merubah bentang ekosistem penting menjadi ekosistem genting yang rentan terjadinya bencana ekologis. Di hilir keberadan PLTU yang secara langsung membenani lingkungan hidup dan masyarakat, juga merupakan pembunuh senyap dari polusi udara yang dihasilkan. Perlu di ketahui Jakarta dan kota-kota sekitarnya tidak lepas dari ancaman pembunuh senyap tersebut.

Keberadaan dan perluasan PLTU tentunya juga menjadi pertanyaan sejauhmana komitmen dan kebijakan pemerintah kedepan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dari sector energi. Jika emisi global terus meningkat dengan kecepatan seperti sekarang, pemanasan global akan melewati batas 1.5 derajat celsius antara tahun 2030 sampai 2052. Naiknya suhu hingga 1.5 derajat celsius akan mengakibatkan dampak yang tidak dapat dihindari terutama bagi keberlangsungan hidup manusia dan spesies lain yang ada di bumi serta memperkecil kesempatan untuk melakukan adaptasi. Dampaknya akan semakin buruk bagi masyarakat perkotaan, pulau-pulau kecil, negara-negara tropis dan subtropis di belahan bumi selatan termasuk Indonesia.

Debat kedua yang akan diselenggarakan dengan tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup ini banyak ditemukan catatan hitam pada masing kubu Capres. Jokowi-JK selama 4 tahun menjabat dalam hal Lingkungan hidup, catatan WALHI sepanjang 2018 saja tercatat 163 orang pejuang lingkungan hidup di kriminalisasi yang melibatkan korporasi dan penegak hukum yakni kepolisian. Upaya kriminalisasi terjadi pada sektor energi (Masyarakat Indramayu yang menolak PLTU Batubara), masyarakat di Pegunungan Kendeng yang menolak tambang karena akan merusak sumber air untuk lahan Pangan, ada kasus Budi Pego Banyuwangi yang menolak tambang emas PT. Bumi Suksesindo Banyuwangi yang memiliki jejaring bisnis dengan nama-nama politisi Luhut Binsar Pandjaitan, Wahyu Sakti Trenggono maupun Sandiaga Uno, dan kasus kriminalisasi warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu oleh korporasi yang mengatasnamakan pariwisata.

Kasus-kasus kriminalisasi yang di alami masyarakat ini tidak terlepas dari para lingkaran kubu Capres 01 dan 02. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyebut dalam lingkaran kedua pasangan calon, terdapat sejumlah nama penting yang terkait dan terlibat dalam bisnis tambang di Indonesia. Sebagian nama-nama ini menempati posisi penting, baik langsung sebagai calon presiden dan wakil presiden maupun sebagai Tim Sukses di Tim Kampanye Nasional atau Badan Pemenangan pasangan calon.

Kubu 01 terdapat nama yang terkait langsung dengan bisnis pertambangan dan energi. Mereka adalah Luhut Binsar Panjaitan, Fachrul Razi, dan Suaidi Marasabessy yang tergabung dalam Tim Bravo 5, serta Hary Tanoesoedibjo, Surya Paloh, Sakti Wahyu Trenggono, Jusuf Kalla, Jusuf Hamka, Andi Syamsuddin Arsyad, Oesman Sapta Oedang, dan Aburizal Bakrie.

Kubu Prabowo – Sandi, lebih gamblang lagi, Capres-Cawapres ini merupakan pemain lama dalam sektor tambang dan energi. Selain itu, terdapat Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, Maher Al Gadrie, Hashim Djojohadikusumo, Sudirman Said, dan Zulkifli Hasan.

Pemilu 2019 seharusnya mampu menjamin Capres dan Cawapres untuk membawa dan berkomitmen membawa persoalan-persoalan lingkungan hidup, dengan memastikan setiap warga mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang baik, sehat, dan adil, serta menjamin perlindungan wilayah kelola rakyat sekaligus didalamnya sumber-sumber kehidupan penting dari ancaman perluasan model pembangunan yang ekstraktif dan rakus lahan.

Apakah Pemilu 2019 mampu menghentikan segala macam kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup? Melindungi wilayah kelola rakyat dari acaman bisnis rakus lahan?  Membersihkan Pemilu dari Oligarki Tambang, Sawit dan Properti yang melakukan reklamasi wilayah pesisir?

Apakah ada harapan masyarakat di wilayah-wilayah krisis, isu-isu derita rakyat diangkat pada debat kedua, dengan melihat keterlibatan para pebisnis ini yang justru berpotensi besar membuka lebar krisis dan masalah semakin parah, dan posisi rakyat tetap kalah yang menang dari pesta pemilu ini adalah mereka Penyandang dana, Pebisnis dan Oligarki di balik kedua Kubu Capres dan Cawapres.