Kemenangan “Kecil” Warga Pulau Pari

Sorge Visual

Senin, 9 April 2018, Jakarta, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan maladministrasi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik Perusahaan Bumi Pari Asri yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Ombudsman meminta penerbitan sertifikat dievaluasi kembali.

Pulau Pari terletak di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Jumlah warga Pulau Pari adalah 1100 Jiwa, mereka sudah menetap di Pulau sejak tahun 1960-an. Saat ini, mereka hidup sebagai nelayan tradisional dan juga tergantung hidupnya pada pengelolaan wisata pulau yang dibuka oleh warga sejak tahun 2010. Pulau Pari memiliki tiga objek wisata andalan, yaitu Pantai Pasir Perawan, Pantai Bintang, Dermaga Bukit Matahari, dan Pantai Pasir Kresek. Di pulau ini wisatawan ditawarkan paket keliling perkampungan dengan sepeda, menyelam di perairan dangkal (snorkeling), serta menjelajah perairan.

Seluruh paket wisata diselenggarakan oleh masyarakat sebagai penyedia jasa, mulai dari jasa penyewaan alat, pemandu, dan penginapan. Pendapatan dari usaha pariwisata dikelola secara kolektif oleh warga. (lihat video http://www.sorgemagz.com/cerita-dibalik-wisatavol-1-ekowisata-pulau-pari/)

Namun kehidupan warga Pulau Pari kini terancam. PT Bumi Pari Asri (PT Bumi Pari Griya Nusa) mengklaim 90 persen dari 42 Hektar luas Pulau Pari, termasuk tempat tinggal dan lahan kelola wisata warga (lihat video http://www.sorgemagz.com/cerita-dibalik-wisatavol-2/).