51% Divestasi Freeport, 0% Perubahan Status Quo Papua (Bagian 2)

Setelah kabar gembira "pengambilalihan Freeport" usai kita periksa, saatnya kembali bertanya: mengapa euforia tempo hari tidak berubah menjadi kepedulian yang lebih nyata atas segepok persoalan lain di Papua?
Unjuk rasa korban PHK PT. Freeport Indonesia di Cek Point Mile 28, Timika (Antara/Spedy Paereng)

Ok, penjelasan soal kabar gembira prematur tempo hari soal perebutan Freeport di tulisan sebelumnya baiknya dicukupkan. Tapi apakah persoalan ini hanya berakhir di wilayah kesalahpahaman publik, petantang-petenteng politisi dan kengabluan media? Sayangnya tidak.

Sesungguhnya yang patut dikhawatirkan dari memblenya media massa dan menjamurnya industri pekerja socmed komersial bukanlah semata-mata perihal kemungkinan pemerintah akan keliru dalam mengambil pilihan antara divestasi atau menunggu Kontrak Karya (KK) berakhir, bukan pula sebatas potensi pendapatan negara yang berisiko hilang jika perundingan di tahap berikutnya gagal mencapai hasil yang diharapkan. Kita bahkan tidak lagi membahas kedaulatan sumber daya dan seluruh tetek-bengeknya. Masalahnya, dibalik kegaduhan fanatik yang dilantangkan selama ini, ada sejumlah sudut pandang yang dilupakan (atau sengaja dilupakan) oleh banyak pihak, khususnya menyangkut nasib pekerja Freeport dan masyarakat Papua itu sendiri.

Manuver pemerintah yang disanjung sebegitu rupa ini, misalnya, tidak serta-merta memberikan kejelasan perihal penyelesaian pelanggaran hak para buruh PTFI yang dirumahkan, dikriminalisasi bahkan harus kehilangan akses terhadap layanan kesehatan akibat konflik dengan perusahaan sejak tahun lalu. Saat akrobat politik dan slapstick pemilihan cawapres telah mencapai puncaknya, semakin sukarlah untuk menarik perhatian pemerintah agar sesegera mungkin menyelesaikan persoalan.

Konflik antar pekerja dan manajemen PTFI sudah berlangsung sejak 2011, saat untuk pertama kalinya sejak beroperasi, pekerja PTFI melakukan mogok kerja demi menuntut perbaikan upah. Pemogokan bersejarah ini belakangan bahkan turut melibatkan pekerja dari perusahaan kontraktor Freeport seperti PT Redpath, Rio Tinto, dan masyarakat adat Amungme dan Kamoro di Timika. Dampaknya luar biasa: tahun itu produksi Freeport McMoran anjlok 22,7% dari tahun sebelumnya. Sejak saat itu, untuk pertama kalinya kondisi pekerja PTFI mengalami peningkatan. Namun pihak manajemen tak tinggal diam. Trik-trik klasik perusahaan untuk melakukan union busting alias pemberangusan serikat segera dilakoni: dari mulai iming-iming uang dan jabatan untuk para ketua serikat, adu domba, hingga kriminalisasi.

Seiring dengan disahkannya UU pertambangan baru pada awal 2015, pemerintah Joko Widodo semakin gencar mendesak PTFI untuk mengubah izin operasional menjadi IUPK, membangun smelter, serta memberikan divestasi saham hingga 51%. Tekanan pemerintah makin dikencangkan dengan larangan ekspor konsentrat yang tercantum di PP Nomor 1 tahun 2017. PTFI mengklaim bahwa gara-gara larangan ini, kapasitas produksi mereka turun drastis. Oleh karenanya, perusahaan berdalih harus melakukan kebijakan efisiensi serta mengancam akan melakukan PHK besar-besaran – suatu langkah yang ditafsirkan sebagai upaya PTFI untuk “membalas” tekanan pemerintah. Tanpa menunggu analisa kondisi keuangan dan pembuktian lain untuk membenarkan kebijakannya, PTFI mengeksekusi kebijakan furlough atau merumahkan 10% karyawan dari total 12 ribu pekerja tetap dan 20 ribu pekerja kontrak.

Masalah makin keruh saat kebijakan ini kentara betul hanya akal-akalan perusahaan untuk menghantam kedudukan serikat pekerja dengan cara menyasar beberapa pengurus dan komisaris serikat pekerja. Laporan Lokataru menyebutkan bahwa aksi pekerja PTFI yang memprotes kebijakan perusahaan segera bermunculan sejak April 2017, beberapa diantaranya diakhiri paksa oleh kekerasan aparat. Sementara itu, upaya para pekerja untuk berunding dengan pihak PTFI terus ditolak mentah-mentah.

Mogok kerja menjadi opsi terakhir perlawanan pekerja. Seperti biasa, manajemen kembali merespon dengan intimidasi, antara lain dengan mengajak aparat untuk mendatangi rumah dan kos-kosan pekerja, serta melayangkan ancaman pemecatan. Keterlibatan polisi dan tentara dalam perseteruan ini mencapai puncaknya pada 19 Agustus 2017, ketika 2000 orang lebih peserta aksi mogok tetiba diserbu aparat, diberondong water cannon, gas air mata, serta dihujani pukulan rotan membabi-buta. Hari-hari setelah bentrok diwarnai dengan penangkapan sejumlah peserta aksi, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, serta penghancuran tenda serikat pekerja oleh aparat.

Sementara pemerintah dan segenap aparatus fanclub-nya sibuk tos-tosan sampai memar selepas berita divestasi, kondisi pekerja yang terdampak furlough, union busting dan PHK sewenang-wenang PTFI hingga sekarang nasibnya kian tidak menentu. Belakangan mereka bukan hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan akses terhadap layanan kesehatan – perusahaan melakukan penonaktifan kepesertaan BPJS kesehatan – dan rekening bank mereka, yang diblokir atas permintaan PTFI. Kabar terakhir, sampai hari ini para pekerja Freeport yang di-PHK dan terkena furlough masih gigih bertahan di depan gedung Menakertrans demi menuntut haknya. Doa dan dukungan kami untuk mereka.

Sekelumit peristiwa diatas dapat menjadi gambaran betapa narasi yang dominan sekarang tak ayal telah menyapu banyak hal ke bawah karpet. Bukan hanya urusan konflik ketenagakerjaan, selebrasi prematur ini membuat kita tak lagi sanggup mempersoalkan masalah lain yang bejibun banyaknya: mulai dari sanksi administrasi yang dijatuhkan Kementerian Lingkungan Hidup atas 47 pelanggaran dan berbagai perusakan lingkungan yang dilakukan PTFI, sampai kasus penunggakan pajak air permukaan senilai Rp. 2,6 triliun serta dugaan korupsi pengadilan yang membuntutinya kemudian.

Atau kenyataan janggal bahwa seusai klaim dan sanggahan, dukungan dan perdebatan, juga puji-puji dan caci-maki, tak ada sebijipun kubu politik, kelompok cerdik-cendekia, atau bahkan buzzer yang secara signifikan menggugat nihilnya keterwakilan masyarakat Papua itu sendiri di tengah perbincangan yang konon berkaitan erat dengan kesejahteraan mereka. Sebab itu, tak heran kalau setelah semua headline lebay mereda, pada akhirnya yang didapati hanyalah status quo Papua yang tidak bergerak kemana-mana.

Status quo di Papua sama sekali bukan temuan baru. Meskipun media ibukota seringkali enggan untuk turun meliput langsung ke Papua, dan akses masuk media luar negeri senantiasa dibatasi dan diawasi oleh negara yang paranoid, secara garis besar kita menyadari apa yang rutin terjadi di tanah Papua. Demikianlah: kondisi yang ada telah melampaui berita dan sudah dapat dikategorikan sebagai situasi normal, rutinitas yang jadi pengetahuan umum, sebuah hal yang diterima dari sananya. Tahun lalu Papua masih jadi salah satu provinsi dengan persentase kemiskinan terbesar di Indonesia. Wabah kelaparan, penyakit dan gizi buruk, kacaunya proses penyesuaian harga pangan dan bahan bakar adalah pertanda bahwa kucuran triliunan dana otonomi khusus masih gagal menyelesaikan beragam persoalan pelik yang masih mendera. Dan disaat upaya peningkatan kesejahteraan semakin sukar diandalkan, yang menggantikan posisinya adalah laku kekerasan aparat yang bertindak atas nama keamanan teritorial, kewaspadaan terhadap separatisme, stabilitas dan alasan klasik lainnya. Hasilnya adalah pelecehan terhadap hak berkumpul, hak berorganisasi, penahanan massal yang sewenang-wenang, penembakan, pembunuhan…

Seakan tidak cukup Republik ini menyisihkan masyarakat Papua dari hitung-hitungan untung-rugi pendapatan negara, setiap hari kita selalu menatap orang Papua dengan rasa merendahkan, curiga, kalau bukan dengan permusuhan dan kebencian rasial terang-terangan. Bulan lalu, diskusi dan pemutaran film di asrama mahasiswa Papua di Surabaya dikepung dan dipaksa bubar oleh polisi, Satpol PP dan tentara dengan dukungan Camat setempat. Mereka menuding adanya muatan separatis dari acara yang mengangkat tema peringatan 20 tahun tragedi Biak tersebut. Hal serupa pernah terjadi juga di Yogyakarta, Malang dan Makassar. Di tiap insiden, jangankan membela hak mereka sebagai warga negara yang hendak berkumpul dan berdiskusi, selalu saja ada yang menimpakan kesalahan kepada para mahasiswa Papua itu sendiri, dengan alasan mereka tak bisa berbaur dengan lingkungan sekitar, gemar bikin gaduh dan onar, punya kecenderungan kriminil dan seterusnya. Seluruh alasan tersebut tak lebih dari kode-kodean rasis yang seolah hendak berkata: “Kalian orang Papua beruntung sudah diizinkan datang dan tinggal disini, berterima kasihlah, dan ingat! Jangan macam-macam. Kalian bukan bagian dari kami, sebab itu hak kalian tidak sama dengan hak kami” Jangan heran kalau stereotip xenofobik serupa acap kita temui di sekujur wacana anti-imigran di Eropa dan Amerika Serikat. Rupanya tak perlu melancong jauh-jauh untuk sekedar mengintip tingkah polah suporter demagog rasis macam Donald Trump, Viktor Orban, Marine Le Pen, Nigel Farage, dan seterusnya – Toh secara berkala kita bisa menengoknya di kota-kota pelajar terdekat.

Barangkali tepat ucapan Ali Moertopo bahwa NKRI pada dasarnya hanya menginginkan Papua beserta seluruh sumber dayanya, dan tidak pernah sekalipun menghendaki – apalagi menghormati – mereka yang hidup disana. Inilah sebabnya mengapa asumsi para fundamentalis pembangunan yang meramal segenap trauma dan kepedihan masyarakat Papua akan sembuh hanya dengan disuguhi Jalan Trans Papua jadi konyol seada-adanya; sama absurdnya dengan mengharapkan luka akibat kolonialisme Belanda jadi pulih karena ada Jalan Raya Pos. Lalu apa yang sebenarnya kita rayakan tempo hari? Rasanya kegembiraan kita atas wacana pengambilalihan saham Freeport pun bisa jadi bukan karena hal itu akan lebih menguntungkan nasib masyarakat setempat, melainkan karena ia telah menganugerahi kita alasan untuk menepuk dada, bertepuk tangan atas bertambahnya pundi-pundi negara dan akselerasi proyek infrastruktur yang dapat dibiayainya, lantas mengibarkan panji-panji kebanggaan nasional yang itu-itu lagi. Walhasil, “divestasi”, “akuisisi saham”, dan seterusnya hanya istilah canggih untuk menghilangkan jejak kegiatan yang sebetulnya tengah dilaksanakan: negosiasi antar pencoleng. Sementara di tanah asalnya bau anyir darah makin kentara, hutan adat leluasa disita, dan manusianya terus-menerus dihinakan sedemikian rupa. Sampai disini, sungguh tolol kalau kita masih juga bertanya: Kenapa orang Papua ada yang ingin merdeka?

 

Kembali ke Bagian 1