51% Divestasi Freeport, 0% Perubahan Status Quo Papua (Bagian 1)

Bulan lalu, euforia merajalela di NKRI. Pasalnya, pemerintah mengumumkan bahwa negara telah mengambil alih lebih dari setengah saham Freeport. Kabar bahagia atau pepesan kosong belaka?
Truk-truk di tambang Grasberg yang dikelola PT. Freeport Indonesia (Antara via Reuter)

Mereka yang tertidur pulas sepanjang hari Kamis, 12 Juli kemarin (mungkin karena terlalu intens nonton bola) dan baru bangun keesokan harinya mestilah terkaget-kaget tatkala melihat lalu-lalang berbagai tajuk berita: Freeport jatuh ke tangan Indonesia! Tepatnya, Indonesia telah mengambil alih lebih dari setengah saham Freeport. Freeport yang itu? Betul. Vampir yang sudah puluhan tahun menyedot kekayaan alam Papua yang tak terhitung nilainya ini berhasil dipukul mundur oleh negosiasi brilian pemerintah. Bayangkan, dengan sekali sabet, manfaat langsung untuk Negara diperkirakan sanggup mencapai 60 miliar USD! Kemenangan bangsa tak berhenti disitu. Setelah berita menakjubkan ini, tentu saja kesejahteraan dan kemakmuran akhirnya dapat muncul di Papua.

Kehebohan media massa tak sebanding dengan parade di media sosial. Perayaan penduduk Prancis yang baru menang Piala Dunia di ChampsÉlysées pun rasanya bakal lebih mirip syukuran tim futsal kelurahan kalau disejajarkan dengan euforia di media sosial NKRI. Dari mulai celoteh buzzer kelas gurame sampai meltdown politisi sejenis Budiman Sudjatmiko, semua tumpah ruah menyelamati rezim yang berhasil mengembalikan harkat bangsa di hadapan para pencoleng sumber daya. Kebanggaan membuncah. Seakan perhelatan Asian Games baru saja beres, dan Indonesia telah menyapu bersih medali emas di semua cabang olahraga.

Mungkin berita ini tak ubahnya oase di padang pasir. Ketika dollar masih berpotensi untuk merangkak naik sedangkan perselisihan politik tak juga mereda, nampaknya tak ada yang lebih kita butuhkan selain cerita heroik seperti pengambilalihan saham Freeport. Tapi di lain pihak, kita juga tahu persis kalau sesumbar buzzer dan politisi histeris, seperti halnya celoteh orang mabok duren, baiknya tidak terlalu dimasukkan ke hati. Sebab itu, sudilah kiranya mengambil jeda sejenak dari tempik sorak akrobat copras-capres, dan mari lakukan flashback sebulan ke belakang dan bertanya kembali: sejauh mana klaim ini dapat dipertahankan?

Kita mulai saja dari awal, apa sih yang sesungguhnya terjadi pada 12 Juli kemarin? Singkat kata, hari itu Dirut PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson menandatangani Head of Agreement (HoA) untuk melanjutkan proses divestasi saham PTFI – sambil disaksikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan yang dengan rilexxx menyelipkan tangan ke saku celana dan dianggap telah menghapuskan aib kolektif kita lantaran dahulu menyaksikan Michel Camdessus bersedekap saat Soeharto meneken dokumen Letter of Intent IMF. Freeport Indonesia (PTFI) dari yang sebelumnya 9,36% menjadi 51%. Frase “melanjutkan proses” ini penting untuk dicamkan baik-baik, karena Inalum memang belum memiliki 51% saham tersebut. HoA ini hanya merupakan perkembangan terkini dari negosiasi panjang pemerintah dengan PTFI selama bertahun-tahun, yaitu disepakatinya nilai dan struktur transaksi divestasi. Dan seperti diakui sendiri oleh Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Aryono, ia tidak mengikat secara hukum. Berbekal UU Nomor 4 tahun 2009 Minerba dan PP Nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sudah sedari lama pemerintah berupaya mengganti landasan kerjasama pemerintah dan PTFI dari yang semula memakai skema Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Lebih jauh, regulasi yang ada mewajibkan PTFI untuk membangun smelter dan melakukan divestasi saham.

Setidaknya masih ada tiga tahapan yang harus dilalui sebelum yang 51% ini bisa difinalisasi. Tahapan itu antara lain adalah perjanjian pengikatan jual beli, perjanjian pemegang saham, dan pertukaran informasi antar pemegang saham dan pemegang saham baru. Setiap tahap ini masing-masing memiliki kemungkinan gagal. Yah, terus gak jadi selametan dong? Ya silakan saja kalau mau dilanjut, apalagi sudah kepalang tanggung. Tetapi harap dipahami bahwa setiap gejala Edi Tansil (ejakulasi dini tanpa hasil) seperti ini ada baiknya segera dikonsultasikan ke dokter spesialis.

Hasil yang dicapai kemarin sudah sewajarnya menyisakan pertanyaan. Meski demikian, proses divestasi yang ditargetkan rampung sebelum 2019 ini menutupi banyak sekali informasi penting. Salah satunya terkait duit 3,85 miliar USD atau sekitar Rp. 55,4 Triliun (asumsi kurs Rp. 14.400 per USD) yang harus dikumpulkan Inalum untuk mengakuisisi saham PTFI, participating interest Rio Tinto dan saham PT. IndoCopper Investama hingga bisa tercapai angka kepemilikan 51%. Budi Gunadi Sadikin mensinyalir bahwa Inalum akan mencari pinjaman perbankan untuk memodali pembelian. Tapi sampai hari ini belum jelas Bank mana saja yang bersedia mengucurkan dana. Apakah Bank luar negeri atau dalam negeri? Apakah pinjaman tersebut disertai jaminan?

Sanggahan yang paling bikin runyam datang dari mereka yang mempertanyakan keputusan pemerintah untuk menempuh jalur divestasi alih-alih menunggu Kontrak Karya (KK) PTFI yang rampung di 2021. Berdasarkan HoA kemarin, Freeport, perusahaan asing pertama yang meneken kontrak dengan Orde Baru ini masih bisa beroperasi di Papua sampai 2041. Sementara apabila menunggu KK habis, pemerintah bisa mengambil alih sepenuhnya operasional PTFI di akhir berlakunya KK. Para pengkritik divestasi menilai pemerintah sama saja dengan membeli setengah barang yang mestinya bisa diperoleh dengan utuh pada 2021. Di lain pihak, pemerintah berargumen bahwa pemutusan KK pada 2021 justru bakal berujung pada perselisihan arbitrase berkepanjangan dengan PTFI, yang ujung-ujungnya malah membuat pengelolaan tambang terbengkalai dan mengganggu perekonomian Papua (PTFI menyumbang 45% GDP Provinsi Papua). Argumen lain menyatakan bahwa Indonesia belum memiliki kemampuan untuk mengambil alih sepenuhnya operasional PTFI.

Perdebatan ini tentu bakal makan waktu lama, dan pastinya, memerlukan publik yang kritis serta media massa yang jernih; Dua hal yang sialnya sudah lama undur diri dari ruang publik kita. Publik yang kritis mestinya bisa sedari awal mengendus narasi mengada-ada yang diusung pemerintah sejak 2015, ketika Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli berkata bahwa cadangan emas Freeport bisa dijadikan cadangan Bank Indonesia, sehingga nilai tukar dollar bisa turun jadi Rp. 5000 per USD. Selain itu, kita harus mulai berterus terang mengakui bahwa media hari ini sudah tak sanggup untuk mengawal perguliran wacana serumit ini. Di satu sisi, ini disebabkan oleh kecenderungannya yang dari hari ke hari semakin nyaman menjadi amplifier buat klaim penguasa. Mungkin juga karena tabiatnya yang jadi gampang ngambek saat pemberitaan menuai kritik dari pembaca. Di sisi lain, media konvensional toh berpuas diri dengan kenyataan bahwa dirinya bukan lagi arena dimana wacana dipertarungkan. Peran itu sudah sejak jauh hari dirampas oleh media sosial.

Kini ragam detail dan kompleksitas sebuah peristiwa wajib untuk terlebih dahulu diringkus, dikurung dan dicincang newsroom sampai menjadi tajuk-tajuk yang mudah dicerna oleh sentimen netizen yang budiman. Disitulah hikayat panjang kehadiran Freeport di Papua beserta seluruh implikasi sosio-ekonomi-politiknya bisa dengan sembrono disisipkan ke dalam toples-toples familiar berlabelkan “nasionalisme”, “kekayaan bumi pertiwi”, “kedaulatan NKRI” dan seterusnya. Setelahnya, ia akan berakhir jadi santapan buzzer ibukota, para penyambung lidah penguasa (dan musuh-musuhnya) yang memang diciptakan khusus untuk memamah biak isu guna membikin pamor rezim kian kinclong (atau kian busuk). Merekalah agen-agen militan yang berjasa besar bagi terciptanya polarisasi menyebalkan hari ini. Tidak bisa tidak, langkah pertama untuk menjaga kejernihan dalam menilai persoalan Freeport (dan persoalan lainnya dewasa ini) kemarin adalah dengan sebisa mungkin menebalkan kritisisme dalam menghadapi kelakuan gerombolan burung nazar digital ini; baik yang tinggal di bawah ketiak penguasa, maupun yang datang dari arah sebaliknya. Semoga kita dikuatkan.

 

(Bersambung ke Bagian 2)