banner ad
banner ad

Soal Perppu Ormas: Pembatasan HAM Ada Batasnya

August 18, 2017

Oleh: Alghiffari Aqsa 

Ada batasan dalam pembatasan hak asasi warga negara sehingga negara tidak bisa sewenang-wenang membatasi hak asasi warga negara. Setidaknya ada beberapa instrumen hukum yang bisa digunakan dalam membatasi hak asasi warga negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) beserta Komentar Umumnya, dan Prinsip-Prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan HAM dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Kovenan Sipol dan Prinsip Siracusa

Prinsip Siracusa mengatur prinsip pembatasan HAM, yaitu dilakukan dalam masyarakat demokratis, demi ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, dan hak kebebasan orang lain atau reputasi orang lain. Lebih lanjut Prinsip Siracusa angka 10 mengatur bahwa kebutuhan pembatasan berimplikasi: 1) didasarkan pada salah satu alasan yang membenarkan pembatasan yang diakui oleh pasal relevan dari Kovenan Sipol; b) merespon tekanan publik atau kebutuhan sosial; c) mencapai tujuan yang sah; dan d) sebanding dengan tujuan.

Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2017 (Perppu Ormas) yang membatasi hak warga negara untuk berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi tidak didasarkan pada prinsip pembatasan sesuai Prinsip Siracusa di atas. Selain itu Perppu justru menimbulkan tekanan publik untuk pembatalan, meskipun banyak juga kelompok masyarakat yang mendukung. Adanya Perppu justru berpotensi melanggar hak asasi banyak warga negara, melemahkan demokrasi, dan melemahkan negara hukum.

Perppu Ormas mengutip Pasal 4 Kovenan Sipol dalam penjelasannya. Celakanya Pasal 4 dicantumkan dengan Bahasa Inggris, padahal jika diterjemahkan, masyarakat justru bisa membaca bahwa negara dapat mengenyampingkan HAM dan melakukan pembatasan jika terdapat keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi oleh negara. Keadaan darurat tidak pernah diumumkan secara resmi oleh negara dan kondisi objektif Indonesia sebenarnya tidak berada dalam kondisi darurat (state of emergency).

Kekeliruan yang lain adalah dijadikannya UU No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagai pembanding dan rujukan pembatasan hak asasi manusia. Padahal undang-undang tersebut mengatur tentang Darurat Sipil, Darurat Militer, dan Darurat Perang tanpa membahas HAM. Terlihat betul bagaimana penyusun Perppu sembarang kutip berbagai instrumen untuk membenarkan pembatasan HAM karena keadaan bahaya. Keadaan darurat juga ditafsirkan sedemikian rupa sehingga salah satu syarat pembuatan Perppu, yaitu karena keadaan genting dan memaksa, seolah-olah terpenuhi.

Perppu Ormas juga melanggar beberapa ketentuan lain dalam Prinsip Siracusa, seperti angka 37 mengenai larangan pembatasan HAM atas dasar reputasi orang lain tidak boleh digunakan untuk melindungi negara dan aparatnya dari opini dan kritisisme publik. Pasal 59 ayat (3) huruf a justru melarang ucapan, pernyataan, sikap, atau aspirasi yang bisa dimaknai sebagai tindakan permusuhan yang menimbulkan kebencian terhadap setiap orang termasuk ke penyelenggara negara. Selain itu Prinsip Siracusa juga mengatur bahwa pembatasan tidak bisa dilakukan terhadap hak yang tidak bisa dikesampingkan (non derogable rights). Perppu justru memperberat pasal penodaan agama yang sering digunakan untuk melanggar kemerdekaan beragama dan berkeyakinan yang merupakan non derogable rights.

Pembatasan Harus Melalui Pengadilan

Mahkamah Konstitusi (MK), dengan putusan Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010, membatalkan UU No.4/PNPS/1963 tentang Pengawasan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (UU Sensor Buku). MK menganggap kewenangan Jaksa Agung melarang peredaran buku tanpa melalui proses peradilan merupakan salah satu pendekatan negara kekuasaan, bukan negara hukum.

Putusan MK tersebut dapat digunakan untuk menguji Perppu Ormas karena UU Sensor Buku juga merupakan undang-undang yang membatasi hak asasi warga negara. Terlebih alasan mempertahankan dan menerapkan kedua undang-undang serupa, yaitu mempertahankan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi kelompok beragama. Dalam prakteknya UU Sensor buku melarang buku yang terkait dengan ajaran komunis, separatis, dan juga dianggap menodai agama, antara lain: Enam Jalan Menuju Tuhan, Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, Suara Gereja Bagi Umat Tertindas Penderitaan, Tetesan Darah dan cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri, Mengungkap Misteri Keberagaman Agama, dan Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965.

MK berpendapat dalam negara hukum seperti Indonesia, mutlak adanya due process of law yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan. Jika ada suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka prosesnya harus melalui pengadilan. Sudah seharusnya dalam pembubaran ormas dan pembatasan hak untuk berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi oleh Perppu Ormas, juga melalui pengadilan.

Pembatasan HAM dalam UUD NRI 1945

Pasal 28 J UUD NRI 1945 mengatur dibolehkannya pembatasan hak asasi warga negara. Pembatasan tersebut ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hal tersebut mirip dengan pembatasan Kovenan Sipol dan juga Prinsip Siracusa. Sayangnya pemerintah dan berbagai pihak pendukung Perppu Ormas justru tidak menggunakan prinsip pembatasan tersebut secara utuh dan mengesampingkan due process of law.

Sebagai penafsir tertinggi konstitusi (the ultimate interpreter of the constitution), tafsir MK dapat kembali digunakan untuk menilai sah tidaknya pembatasan oleh Perppu Ormas terhadap Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945. Putusan MK yang membatalkan UU Sensor Buku menyatakan bahwa pemberian kewenangan untuk melakukan pelarangan atas sesuatu yang merupakan pembatasan hak asasi tanpa due process of law atau melalui peradilan, jelas tidak termasuk dalam pengertian pembatasan kebebasan seperti yang dimaksud Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Artinya pembatasan hak untuk berekspresi, berserikat, dan berkumpul yang diatur oleh Perppu Ormas bukanlah pembatasan yang konstitusional.

Adanya batasan dalam pembatasan HAM sejatinya adalah untuk melindungi prinsip negara hukum, dan HAM juga itu sendiri. Pembatasan yang terlalu berat kepada eksekutif (executive heavy) tanpa check and balances akan memunculkan kesewenangan oleh negara. Kita sudah cukup maju di era reformasi pembubaran partai politik, semula otoritas pemerintah, harus melalui proses peradilan di MK. Begitupun proses pemberhentian presiden, harus melalui MK. UU Serikat Buruh/Serikat Pekerja juga mengatur pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 harus melalui pengadilan. Bahkan pembatalan Akta Kelahiran harus melalui penetapan pengadilan.

Selain mengenai aspek hukum khususnya mengenai pembatasan di atas, terdapat banyak permasalahan Perppu Ormas yang sudah dikupas tuntas berbagai pihak. Hal yang terpenting adalah Perppu Ormas ini tidak hanya mengancam aktor anti demokrasi, tapi juga aktor pro demokrasi. Berbagai upaya untuk menolak dan membatalkan Perppu ini, baik litigasi maupun non-litigasi, harus ditempuh. Tentunya harus didukung dengan konsolidasi kekuatan masyarakat sipil pro demokrasi.

 

Penulis adalah Direktur LBH Jakarta. Tulisan ini semula dimuat di blognya.

Bookmark and Share

Tags: , , ,

Category: Kolom

Leave a Reply