banner ad
banner ad

Siapa Penyebar Isu Rush Money?

November 24, 2016

rush-money

Oleh Budiana Irmawan*

Sri Mulyani berang menanggapi isu penarikan uang serentak atau rush money tanggal 25 November 2016. Penyebar isu harus ditindak tegas karena membahayakan stabilitas perekonomian nasional. Menteri Keuangan itu menjelaskan, di tengah situasi pelambatan ekonomi Cina, ketidakpastian ekonomi Eropa, dan isu kenaikan suku bunga The Fed Amerika, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5% relatif tinggi dibandingkan negara-negara lain.

Dapat dibayangkan jika masyarakat berbondong-bondong antri menarik uang pada saat bersamaan dampaknya perbankan nasional mengalami kekeringan likuiditas. Sementara pihak perbankan juga dihadapkan dengan periode pembayaran utang jatuh tempo. Perekonomian nasional yang selama ini susah payah dijaga seketika bisa rontok.

Situasi menakutkan imbas rush money itu menjadi alasan Sri Mulyani langsung bereaksi keras. Mengingat, pemerintah dalam hal ini kementrian keuangan pemegang otoritas fiskal dan Bank Indonesia pengendali otoritas moneter kemudian dianggap tidak mampu mengatasi keadaan.

Menyimpan dan menarik uang simpanan di bank tentu didasari motif rasional. Kendati ada teori behavior finance menekankan aspek psikologis. Volatilitas menimbulkan pasar tidak sepenuhnya berjalan efisien yang mengarahkan tindakan irasional. Namun volatilitas atau kerentanan pasar itu sendiri bisa diperhitungkan melalui indikator makroekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan kurs rupiah minimal menjadi mistar ukur menilai trajektori makroekonomi.

Memang situasi krisis bisa muncul mendadak, seperti halnya krisis keuangan yang dialami tahun 1998. Indikator makroekonomi satu tahun sebelumnya cukup baik, baru pasca kebijakan Menteri Keuangan Mar’ie Muhamad menutup 16 bank nasional ternyata menimbulkan kekhawatiran luas. Rush money tidak bisa dihindari perbankan nasional kolaps sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sebesar Rp 144,5 triliun. Legitimasi pemerintahan orde baru yang sudah berkuasa selama 32 tahun pun jatuh.

Kekhawatiran yang sama menghantui Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Boediono ketika menghadapi krisis ekonomi imbas subprime mortgage di Amerika Serikat medio tahun 2008. Bank Century ukuran bank kecil bukan kategori systemic important bank terpaksa harus diambil alih oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dengan biaya Rp 6,7 triliun. Keputusan berani Sri Mulyani tentu belajar dari pengalaman krisis keuangan 1998. Sekecil apapun sebuah bank dalam situasi krisis tidak boleh ditutup, karena efek psikologisnya bisa merembet kepada semua perbankan nasional.

Laporan BPS (Biro Pusat Statistik) Kuartal III tahun 2016 pertumbuhan ekonomi year on year 5,02%, laju inflasi 3,07%, dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika asumsi APBN-P 2016 ditetapkan Rp 13.500. BPS menilai perekonomian nasional relatif terkendali, walaupun ada penurunan dari Kuartal II tahun 2016.

Penulis sependapat dengan Sri Mulyani, kita harus memiliki sensitivitas melihat fenomena rush money. Tetapi, merespon gerakan aksi “Rush Money 25 November” peristiwa menyeramkan rasanya berlebihan. Pertama, Isu rush money berbeda jauh dengan konteks situasi ekonomi tahun 1998 dan 2008. Indikator makroekonomi yang dilansir BPS menunjukan bahwa ekonomi Indonesia masih aman. Kedua, isu rush money yang dihembuskan menodai rasionalitas publik. Semua orang seakan-akan mampu diarahkan bertindak irasional, tanpa alasan jelas menarik uang simpanannya di bank.

Di titik ini, Sri Mulyani yang kebetulan juga kini menjabat Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Kerja justru terjebak ke dalam pusaran konflik politik elite. Kecerdasannya sebagai seorang teknokrat bertangan dingin luntur terbawa larut isu murahan.

Buzzer penyebar isu rush money mungkin tidak memahami faktor-faktor penyebab melemahnya indikator makroekonomi. Namun respon berlebihan Sri Mulyani tidak disadari meneguhkan simptom krisis keuangan yang sebetulnya pantang diungkapkan secara terbuka. Bukankah, menurut teori behavior finance ada aspek psikologis yang mempengaruhi tindakan irasional.

Pihak pemerintah semestinya memberikan sugesti yang membawa ketenangan bagi publik bukan sebaliknya. Isu rush money memang patut dicurigai sengaja digulirkan untuk memancing keadaan atas fakta dinamika politik yang kian hari makin liar. Dengan alasan menjaga perekonomian nasional, akhirnya menjadi dalih mengendalikan disstabilitas politik sekalipun lewat cara-cara kekerasan. Jadi, siapakah penyebar isu rush money? Itu hanyalah pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab.

*Penulis Juru Bicara Forum Aktivis Bandung (FAB)

Bookmark and Share

Tags: , , ,

Category: Artikel, Kolom, Tidak Berkategori

Leave a Reply