banner ad
banner ad

Mengenal Musuh Reformasi: Dari Fasisme Hingga Oligarki

May 23, 2016

EDITORIAL

21309_388559214590920_1427250807_n

Akhir-akhir ini publik kembali dihadapkan dengan ketakutan akan berbagai bahaya laten yang dianggap akan menghancurkan persatuan dan kesatuan negara. Sebut saja istilah-istilah yang baru-baru ini bahkan disamatarakan menjadi satu paket: komunisme, bahaya “cina”, LGBT, dan separatisme.  Namun ketakutan itu hadir dengan wujudnya yang agresif: membubarkan acara, memaki, mengancam, merusak, menangkap. Istilah bahaya laten juga tidak bisa dilepaskan dari upaya penguasa untuk menentukan apa yang dianggap sebagai ancaman. Sialnya, teror tersebut dapat diarahkan kepada siapa saja: dari gerakan petani, serikat buruh, kolektif perempuan, pemain band, penjual kaos,  hingga pejalan kaki.

Tidak bisa tidak, segala pelarangan dan ketakutan itu mengingatkan kita akan kekuasaan Orde Baru. Jika pada saat era kekuasaan Soeharto sebuah pembubaran acara, misal, langsung dilakukan tangan-tangan negara, dari polisi, tentara, hingga intelejen. Namun saat ini, pembubaran dilakukan lewat jalan memutar: ormas beratribut agama atau nasionalis yang dianggap oleh aparat sebagai “keresahan warga” yang harus ditindaklanjuti. “Demokratisasi” pun nampaknya terjadi juga dalam pemberangusan hak kebebasan untuk berkumpul dan berekspresi. Penanganan hal-hal yang dianggap meresahkan oleh negara seolah tak perlu selalu menunggu komando pusat. Seperti ada saja warga negara yang sadar untuk melakukan tugas pembersihan segala hal yang berbau subversif itu.

Dengan demikian, fasisme yang setengah mati coba ditumbangkan saat reformasi berlangsung tidaklah sepenuhnya hilang, ia hanya berganti rupa. Tubuh fasisme yang saat Orde Baru terlihat jelas dengan sosok Soeharto, seperti menjadi terserak dan melebur dalam wujud orang banyak yang lebih sukar diidentifikasi. Hal ini sejalan dengan perubahan pola penguasaan kapital di Indonesia. Pada masa Orde Baru jelas modal besar masih dikuasai segelintir orang namun masih dalam satu komando oleh Soeharto sebagai penguasa besarnya. Saat ini penguasaan kapital itu memang lebih terdistribusi, namun secara bersamaan tetap terkelompok di dalam gengaman kaum oligark. Mereka tidak bisa dipungkiri adalah orang-orang yang mengambil keuntungan saat tumbangnya sistem penguasaat terpusat oleh Soeharto. Sistem oligarki yang terdapat di Indonesia saat ini memungkinkan membuat mereka menggunakan segala cara untuk mengangkangi sistem politik demi menambah pundi-pundi kekayaan mereka.

Tidak berhenti sampai di situ, keberadaan sistem oligarki juga menimbulkan efek domino kepada berbagai permasalahan yang kita hadapi saat ini:

  1. Kerusakan alam. Cara pandang kaum oligark selalu akan menempatkan kekayaan alam di suatu negara sebagai potensi bisnis yang harus dieksploitasi habis-habisan. Karenanya segala macam cara, seperti mendekati kekuasaan atau menjadi bagian dari kekuasaan negara dilakukan untuk mempermulus tujuan itu. Kehidupan masyarakat adat yang hidup di dalam ekosistem alam atau kelestarian hutan untuk menopang kehidupan mahluk di seluruh dunia tak akan dihiraukan. Menjamurnya proyek tambang dan kebun kelapa sawit saat ini merupakan bukti nyata dari kongkalikong pengusaha yang merengguk keuntungan atas nama investasi dan pemerintah yang mengeluarkan perizinan.
  2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Berbicara pelanggaran HAM tak bisa dilepaskan dari wacana mengenai negara dalam menggunakan tangan-tangan kekuasaannya. Dalam hal ini tentara dan kepolisian yang mempunyai kekuasaan koersif untuk menggunakan senjata dan membinasakan segala yang dianggap ancaman adalah para aktor yang perlu mendapat sorotan. Permasalahannya dalam sistem oligarki, kemampuan memaksa dari aparat itu dibutuhkan untuk melancarkan segala konsolidasi bisnis yang telah diatur dengan pihak pemerintah. Segala macam peristiwa pembantaian kepada sekelompok orang seperti kaum komunis di tahun 65, mereka yang dianggap “bahaya cina”, hingga represi aparat dalam proyek pembangunan selalu terdapat urusan penguasaan modal maupun kepentingan bisnis di belakangnya.
  3. Terpeliharanya stigma ala Orde Baru. Dengan demikian menjaga status quo untuk pelanggaran HAM masa lalu seperti tragedi 1965 adalah sebuah keharusan. Tujuannya untuk selalu menegaskan adanya ancaman musuh persatuan dan kesatuan sehingga dapat tetap melegalkan aksi-aksi kekerasan tak terkontrol dari aparat. Jadi jika ada ancaman kepada konsolidasi bisnis tersebut, dengan mudah segala label PKI, separatis, maupun “bahaya cina”, dapat dipakai sebagai legitimasi penggunaan kekerasan. Terbukti dari penggunaan stigma PKI (setelah keributan “kebangkitan PKI” akhir-akhir ini) yang ditujukan kepada mereka yang menentang program pemerintah seperti penggusuran, serta pembangunan proyek swasta atau pemerintah.
  4. Tingkat korupsi yang tinggi. Jelas sekali bahwa salah satu cara cepat untuk memupuk pundi-pundi para oligark adalah lewat jalur korupsi. Termasuk pula dalam laku koruptif ini adalah perkawinan gelap pengusaha dan pemerintah dalam bentuk pengaturan proyek-proyek negara yang diarahkan agar si pemegang kekuasaan dan pengusaha sama-sama diuntungkan. Si pengusaha makin memperbesar profitnya, sedangkan si penguasa mendapatkan amunisi modal untuk bertarung di laga pemilihan umum selanjutnya. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga simbiosis mutualisme ini, termasuk dengan melemahkan upaya-upaya dan lembaga pemberantasan korupsi.
  5. Pelayanan publik yang melempem. Dalam sistem pemerintahan korup yang lebih mengutamakan kepentingan pundi-pundi pribadi, jelas problem kemaslahatan bersama tak begitu dihiraukan. Sektor-sektor penting seperti pendidikan, pertanian, transportasi umum, kesehatan, hingga infrastruktur lainnya tertinggal jauh dengan negara lain. Atau jika sedang berjalan saat ini, sudah menjadi proyek bersama antar kaum oligark demi meraup keuntungan finansial. Malah saat ini ada tren untuk menggunakan program-program publik ini sebagai bungkus populis untuk mendapatkan dukungan pemilu: dari gelontoran dana bantuan sosial hingga sistem jaminan sosial yang tak matang.
  6. Oligarki membuat politik menjadi menyebalkan. Dengan segala permasalahan di atas, yang paling cilaka adalah sistem politik yang seharusnya bekerja untuk mengoreksi itu juga tak berguna. Sistem politik Indonesia yang dikuasai oleh kaum oligark menyulitkan mereka yang berada di luar lingkaran oligarki untuk masuk. Keberadaan Undang-Undang Partai Politik yang seharusnya membuka lebar kesempatan bagi tiap warga negara untuk mengoreksi kondisi ini juga dijaga ketat oleh para oligark. Seolah politik hanya bisa dimenangkan jika seseorang mempunyai modal yang sangat besar: dari mendirikan partai politik, hingga maju jadi calon eksekutif/legislatif. Dengan demikian politik seakan sudah masuk dalam logika internal sistem oligarki: dari, oleh, dan untuk kaum oligark yang kaya raya.

Dalam carut marut tersebut, seolah kita masih saja dihadapkan pada persoalan klise bagi perlawanan sosial paska reformasi: ketiadaan musuh bersama seperti Soeharto.  Permasalahan utama dari pernyataan itu adalah adanya pengandaian sebuah perlawanan atau gerakan sosial terhenti hanya saat si diktaktor tumbang. Seolah diperlukan kehadiran sesosok “last boss”  yang perlu dikalahkan dengan cara apapun. Rabun jauh dalam memandang tujuan pergerakan itulah yang membuat reformasi 1998 dapat dengan mudah diambil alih oleh para oligark sebagai penguasa baru.

Politik dan demokrasi yang sekarang kita jalani jelas tidak dapat dilepaskan dari antagonisme. Maksudnya, selalu dibutuhkan pertentangan berbagai kepentingan untuk dicapai kondisi yang ideal: kepentingan privat versus kepentingan publik, tuntutan kebebasan versus pengekangan kebebasan demi tatanan, kepentingan pemilik modal versus kepentingan pekerja, penegakan hukum yang adil versus kongkalikong hukum bagi yang berkuasa, penegakan HAM versus pelanggaran HAM demi kekuasaan, kebutuhan bersama untuk tanah, air, dan udara versus keuntungan segelintir orang.

Kini setelah hampir 20 tahun sejak reformasi digaungkan, kemana sasaran dari antagonisme itu sebenarnya cukup jelas: kepada sistem oligarki. Sehingga alasan susahnya mempersatukan agenda perlawanan gerakan sosial karena tidak adanya “musuh bersama” semacam Soeharto sebenarnya adalah mitos. Musuh bersama itu tetap ada dan berlipat ganda.

Bookmark and Share

Category: Artikel, Editorial

Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

  1. Buruk Muka, Hukuman Mati Solusinya : Sorge Magazine | October 21, 2016

Leave a Reply