banner ad
banner ad

Kita Patut Malu pada Munir atas Terpilihnya Budi Gunawan

September 14, 2016

Dilantiknya Budi Gunawan menjadi ketua Badan Intelejen Nasional tampaknya tidak menimbulkan banyak protes seperti saat ia dicalonkan menjadi Kapolri. Penunjukan jenderal polisi ini menjadi kepala lembaga intelejen juga dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Tidak ada hambatan dari parlemen maupun masyarakat sipil. Jejak hitam rekening gendut Budi Gunawan yang menimbulkan gelombang penjinakan lembaga anti korupsi oleh para oligark seolah dilupakan begitu saja. Apakah gerakan masyarakat sipil sudah begitu kompromisnya dengan kekuasaan?

Pengangkatan Jenderal Polisi bermasalah ini juga dicurigai berhubungan erat dengan politik dagang sapi di Jakarta. Hal yang ditabukan oleh Presiden Jokowi saat kampanye itu kembali dilakukan demi menjamin postur kekuasaannya yang makin gemuk. Beredar kabar bahwa menjadikan Budi sebagai Kepala BIN berarti mengamankan dua hal penting: dukungan PDIP terhadap Basuki Tjahya Purnama untuk maju sebagai gubernur DKI, dan persiapan untuk meneropong para kawan atau lawan dalam pemilu 2019.

Dengan demikian, posisi kepala BIN yang seharusnya menjadi posisi publik, telah jatuh menjadi bahan barter kekuasaan. Kondisi demikian malah makin menjauhkan agenda reformasi di badan telik sandi itu. Kita ingat, tragedi pembunuhan pembela HAM Munir, melibatkan personil dari lembaga intelejen tersebut. Pengangkatan ketua BIN bermasalah yang hampir bersamaan dengan peringatan alm. Munir dengan demikian juga menjadi sebuah tamparan bagi penegakan HAM di Indonesia.

Jelas sangat berbahaya jika badan intelejen negara mengarah seperti di zaman Orde Baru kembali. Alih-alih digunakan untuk kepentingan negara dan khalayak, BIN menjadi alat kekuasaan untuk mengawasi lawan-lawan politik. Hal-hal yang dianggap sebagai ancaman negara juga akan masih berkutat pada persepsi ancaman zaman Soeharto. Belum lagi kepada pers, Budi Gunawan juga menegaskan bahwa ancaman tersebesar NKRI salah satunya adalah komunisme, salah satu persepsi ancaman yang ditinggalkan Orde Baru.

Selain itu, pengangkatan Budi Gunawan akan menjadi preseden sangat buruk bagi upaya pemberantasan korupsi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ketika dicalonkan menjadi Kapolri, arus balik kriminalisasi pun menerpa para petinggi KPK. Belum lagi terjadi berbagai macam teror seperti pelemparan bom Molotov ke kantor media Tempo dan pembacokkan aktivis ICW, Tama S. Langkun.

Hal ini menjadi ironis ketika penunjukan Budi terjadi saat beberapa pentolan lembaga yang menyuarakan anti korupsi menduduki posisi penting di Istana. Harapan untuk adanya perubahan ke arah pemberantasan korupsi yang lebih baik dengan keberadaan mereka pun buyar. Alasan tidak cukup kuatnya posisi tokoh anti korupsi seperti Teten Masduki dan Johan Budi di Istana menjadi sulit diterima karena minimnya pertanggungjawaban mereka ke publik. Belum lagi suara organisasi masyarakat sipil yang masih saja berharap pada “teman-teman Munir” di seputaran Istana tanpa memberikan kritik berarti.

Kita patut resah akan kecenderungan penggunaan kekuatan aparatur negara secara eksesif pada warganya akhir-akhir ini. Mulai dari pelarangan segala acara dan benda yang dicap komunis,  kembalinya militer ke ranah publik baik dalam penggusuran dan pembubaran, serta hukuman mati untuk menunjukan ketegasan pemerintah. Karenanya, dengan diarahkannya lembaga intelejen pada kepentingan kekuasaan daripada publik, sudah layaknya kita makin cemas. Dan bersiap-siap.

Bookmark and Share

Tags: , , , ,

Category: Editorial

Leave a Reply