banner ad
banner ad

Formula Maut Politik 2019: Oposisi Ngablu + Penjilat Pemerintah

April 2, 2018

EDITORIAL SORGE MAGAZINE

“RI butuh pemimpin seperti Vladimir Putin: berani, visioner, cerdas, berwibawa, nggak banyak hutang, nggak planga plongo”
(Cuitan Fadli Zon, Wakil Ketua DPR)

“PUTIN bisa juga singkatan dari PRABOWO UNTUK INDONESIA (PUTIN)”
(Cuitan Fadli Zon tatkala cuitan sebelumnya menimbulkan kontroversi. Mengutip George R.R Martin: “If you think this has a happy ending, you haven’t been paying attention”)

“Kita masih menyanyikan lagu kebangsaan. Kita masih pakai lambang-lambang negara. Gambar pendiri bangsa masih ada disini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian dimana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Bung! Mereka ramalkan kita ini bubar!”
(Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra dan cosplayer hibrid Soekarno-Soeharto yang punya cara unik untuk merekomendasikan novel)

“Kalau kita melihat ke masa lalu terus tidak akan ada habisnya… Apa yang akan dilakukan Partai Berkarya inilah yang akan memberikan nilai tambah kepada rakyat. Pada generasi milenial kita akan buatkan paket atau target-target tertentu untuk mereka bisa mendapatkan kenikmatan (?) apa yang kita akan lakukan dalam program-programnya. Misalnya dengan pendidikan online dan sebagainya”
(Tommy Soeharto, Ketua Umum Partai Berkarya, mendadak freestyle-rap begitu ditanya perihal bergabungnya Pollycarpus – seorang mantan narapidana seperti Tommy – ke dalam partai)

“Ini pengibulan”
(Amien Rais, scenester senior. Walaupun pernyataannya tidak menarik amat, tetapi ia berhasil memancing Menteri Luhut untuk mengeluarkan komentar onderdil terbaik tahun ini: “Saya tahu track record-mu kok, background saya spion juga”)

Pernyataan-pernyataan di atas disampaikan dalam kesempatan yang berbeda, untuk membahas topik yang berbeda pula. Namun ada setidaknya dua kesamaan di seluruh kutipan itu. Pertama, ia disampaikan oleh mereka yang menyatakan diri – atau memposisikan diri – sebagai oposisi pemerintahan Joko Widodo. Kedua, ketiganya sama-sama ngablu.

Apa itu ngablu? Menurut KBBI Online, ngablu berarti “kondisi nggak sadar, ngaco”. Yah kira-kira semacam sepupu dari “ngawur” dan sebangsanya.

Menjelang tahun politik 2019, banyak pernyataan bernada serupa menanggapi berbagai ucapan-ucapan dari pihak oposisi seperti termuat di awal tulisan ini: Indonesia tak lagi memiliki oposisi yang kredibel. Setelah oposisi bercorak sentimen komunal dan sektarian mulai diredam oleh aparatus rezim berkuasa, saat ini seolah yang tersisa hanyalah oposisi ngablu yang itu-itu lagi. Prabowo, yang frekuensi ngomel-ngomelnya di kancah politik hanya mengikuti siklus 5 tahunan pemilu, tak bisa diandalkan sebagai oposisi. Tommy Soeharto, yang ujug-ujug ceramah mengenai penyebab korupsi harus terlebih dahulu ikut kursus intensif mengenai ironi. Amien Rais, ya begitu deh.

Fenomena oposisi ngablu jelas bukan baru muncul belakangan ini. Apakah anda masih ingat gebrakan yang dilakukan Megawati Soekarnoputri selama 10 tahun jadi oposisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono? Kami juga tidak. Karena ngambek tidak dihitung sebagai gebrakan.

Kenapa oposisi bisa ngablu seperti sekarang? Mungkin karena kondisi sekarang seolah dilanggengkan oleh kepentingan elit politik. Politik Indonesia dikuasai oleh elit-oligark yang mementingkan tawar-menawar kepentingan privat mereka. Selain itu, upaya untuk mengganti atau memunculkan alternatif di luar elit-oligark yang bercokol sekarang ini seolah tertutup rapat. Hal ini berakar pada Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Di dalam UU ini, persyaratan pembentukan partai peserta pemilu mewajibkan partai untuk memiliki kepengurusan 100 % di level provinsi, 75 % di Kabupaten/Kota, dan 50 % Kecamatan. Tentu ini membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Mengapa pembentukan partai begitu dipersulit? Karena para penyusun UU ini adalah para partai oligarki pemenang pemilu yang tentunya tidak menghendaki adanya partai baru – apalagi, naudzubillah min dzalik, partai gerakan akar rumput – yang banyak cingcong dan merecoki dominasi mereka di gelanggang elektoral.

Walhasil, partai baru yang berhasil berkompetisi dalam pemilu hanyalah yang punya akses terhadap modal besar. Sehingga andai pun mereka berhasil menjaring suara, sebuah partai baru rawan sekali tertelan ke dalam pusaran arus kompromi politik oligarkis yang sama. Setelah ditempa dalam kawah politik transaksional, kaum oposisi yang lahir dari kondisi ini sudah pasti sarat dengan kengabluan. Atau skenario terburuknya, pembentukan partai baru cuma bisa dilakoni oleh bandit yang ingin re-branding melalui kendaraan politik anyar serta tuyul oportunis yang gonta-ganti partai lebih sering dari ganti celana dalam. Mereka pun lantas membombardir kita 7 x 24 jam di televisi dengan tembang partai super-cheesy. Lengkap sudah nestapa kita: deretan oposisi ngablu ini pun rupanya tak sanggup membuat komposisi musik yang menarik.

Persoalan sayangnya tidak berhenti sampai disitu. Oposisi ngablu di level elektoral turut diimbangi oleh ketidakberdayaan kelompok masyarakat sipil dalam menantang narasi rezim oligarkis. Sejak dipecah belah dalam Pilpres 2014 dan sukses dibonsai oleh rezim pemenang, kita melihat masyarakat sipil yang puas berperan sebagai konsultan dan fasilitator rezim. Lupakan platform bersama, karena tiap organisasi sibuk mengejar target dan kepentingan sendiri. Hasilnya adalah aktivisme “mengambang” yang hanya bisa reaktif dan luput melibatkan akar rumput ke dalam aksi-aksi strategis – gagap dalam mengambil sikap, teledor dalam menghimpun kekuatan tandingan yang mumpuni. Ada pula yang masih bersikukuh mengusung panji constructive engagement ketika berinteraksi dengan rezim. Wajar kemudian apabila saat polarisasi masyarakat bergejolak, ia ikut teraduk-aduk di dalamnya.

Di lain pihak, selain wataknya anti kritik dan paranoid, rezim makin mahir saja menyihir benak publik. Media sosial mampet oleh puja-puji lama: kesuksesan pembangunan infrastruktur; stabilitas politik; hingga kemahiran Presiden dalam bertinju dan budidaya kambing. Saat statecraft absen dari laku politik pemerintahan, yang menggantikan tempatnya adalah stagecraft – tata kelola panggung yang harus selalu diisi atraksi, slogan catchy, dan populisme. Ini dapat kita lihat dalam dagelan UU MD3 dimana Joko Widodo memposisikan diri bak pendekar yang menolak menandatangani UU lalim, walaupun di lantai parlemen pemerintahannya jelas mendukung diloloskannya UU tersebut.

Akhirnya, dampak paling tragis dari oposisi ngablu adalah timbulnya kesan di benak publik bahwa para partai pendukung (baca: fans club) pemerintah itu lebih keren, segar, dan progresif. Tentu saja kita sedang bicara mengenai Partai Solidaritas Indonesia (“PSI”). Partai baru ini, meski sepintas berwajah sumringah dan tanpa cela, nyatanya hanya piawai memainkan repertoar stagecraft belaka. Jauh-jauh hari “PSI” sudah sowan ke Istana dan dengan tabah menunggu meet-and-greet dengan Presiden demi menyatakan solidaritasnya terhadap rezim dan kesiapannya jadi Toa petahana untuk 2019. Salah satu tokohnya, Tsamara Amany, tempo hari menulis kolom “Anak Muda Mental Penjilat”. Di sini, selain argumen mengenai perlunya anak muda untuk terjun dalam politik, Tsamara juga memamerkan penerapan yang brilian atas adagium “pertahanan terbaik adalah menyerang”- dalam rangka menangkis tudingan “penjilat pemerintah” yang kerap dialamatkan kepada partainya, ia mendedikasikan beberapa paragraf untuk menjilat pemerintah, diantaranya:

“Tentu saja demonstrasi merupakan cara yang sah dan dijamin oleh undang-undang. Tapi, ketika pemerintahan yang dipilih secara demokratis (((menjalankan amanat demokrasi dan HAM))), tak ada salahnya anak muda mendukung pemerintahan tersebut.”

Entah amanat demokrasi dan HAM mana yang dimaksud Tsamara. Pasal makar? Pasal penghinaan Presiden? Perppu Ormas? Terlebih di beberapa paragraf sebelumnya beliau sudah mengabsen kasus-kasus HAM Orde Baru yang belum terselesaikan hingga kini — bahkan di tangan rezim yang terang-terangan mencantumkan penuntasan kasus HAM dalam janji kampanyenya.

Dalam konteks tumpulnya daya kritis partai baru terhadap pemerintah inilah sebenarnya oposisi berkualitas perlu dirajut. Dalam demokrasi parlementer keberadaan oposisi adalah sebuah keniscayaan. Keberadaan oposisi dalam mengawasi dan mengkritik rezim yang berkuasa diperlukan untuk memastikan pemerintah tak bisa seenak hati membuat kebijakan. Jika kualitas kritik dan tawaran gagasan alternatif mereka dianggap bagus oleh publik, maka dalam Pemilihan Umum selanjutnya kemungkinan besar suara khalayak akan diberikan kepada mereka.

Situasi ideal demokrasi di atas tentu membutuhkan beberapa faktor agar dapat terlaksana mulus. Pertama, para politisi dengan sadar mau mengajukan perdebatan gagasan seputar kepentingan publik daripada mengandalkan sentimen politik identitas atau ucapan sensasional nan konyol. Hal ini memungkinkan adu gagasan demi kehidupan publik yang lebih baik menjadi tema utama perdebatan di muka umum. Kedua, media mau memediasi perdebatan gagasan itu daripada mengutamakan sensasi peliputan atau kepentingan modal. Ini memang salah satu penyakit akut media di Indonesia. Ditambah lagi merebaknya media sosial juga bukannya memunculkan alternatif yang diidamkan namun justru memperparah perdebatan publik menjadi arena tawuran anak SMA. Ketiga, publik haruslah terdidik dengan tata demokrasi parlementer dan hidup berwarganegara. Ia harus secara aktif dan partisipatif mengeliminir politisi yang anti kepentingan publik (korup, penyebar kebencian berbasis identitas, pelanggar HAM).

Jika tidak ada upaya untuk mengusahakan ketiganya, jangan berharap kualitas demokrasi Indonesia dan perdebatan publiknya membaik. Bahkan formula rezim yang dianggap otoritarian + suporter keblinger + oposisi ngablu akan terus menguji kesehatan jiwa dan raga kita sampai 2019 nanti. Tanpa oposisi kredibel dengan visi dan agenda politik koheren, berintegritas, serta memiliki akal sehat publik yang bekerja, bukan mustahil kalau polarisasi akan makin tidak terkendali, atau justru menggumpal menjadi kompromi yang melanggengkan rezim ini sampai jauh hari.

Tentu agar kami tidak dicap sebagai tukang kritik tanpa solusi, tulisan ini akan ditutup dengan lima tips & trik yang wajib dijalani demi menjadi oposisi non-ngablu:

  1. Tidak pernah dan tidak berencana untuk membunuh orang.
  2. Membuat Pak Luhut melontarkan kata-kata: “buldozer”, “spion”, “saya tahu track record kamu”.
  3. Jangan main ke Istana di tengah jam kerja
  4. Strategi komunikasi politikmu tidak boleh terlalu mengandalkan bigotri dalam grup Whatsapp keluarga
  5. Bersumpah untuk tidak lagi melibatkan Ahmad Dhani, apalagi untuk menyumbang musik.

Kalau segini saja terlalu berat untuk kawan-kawan oposisi ngablu, baiknya berhenti sajalah bersenda gurau dengan oposisi nanggungnya. Pak Prabowo, jujurlah pada kata hati sendiri: jangan ragu untuk mencintai rezim Joko Widodo ini dengan setulus jiwa. Ayo pak, keburu Indonesia bubar!

***

Bookmark and Share

Tags: , ,

Category: Editorial

Leave a Reply