banner ad
banner ad

Buruk Muka, Hukuman Mati Solusinya

July 28, 2016

 

Dalam waktu dekat dikabarkan akan terlaksana kembali hukuman mati untuk para 14 orang terpidana di Nusa Kambangan. Hal ini akan menambah daftar rekor yang dipegang pemerintahan Jokowi sejak 2014, dimana sudah terdapat 14 orang dieksekusi dan 55 orang lainnya menunggu giliran. Permintaan grasi yang seharusnya menjadi hak mereka yang dikenai hukuman pun ditolak oleh presiden, dengan alasan untuk berikan efek jera.

Logika pemerintah ini terjungkirbalik saat bekas Menko Polhukam, Luhut Pandjaitan menyatakan pemerintah sedang mengkaji hilangkan hukuman penjara pada koruptor. Dalam pidatonya di Universitas Sumatera Utara, Medan 25 Juli 2016 itu disampaikan bahwa koruptor hanya perlu mengembalikan uang yang mereka curi saja. Alasannya, karena penjara makin penuh dan tidak memberikan efek jera.

Sepertinya memang ada standar ganda saat memandang hukuman yang layak bagi para terdakwa korupsi dengan terdakwa kejahatan lain seperti pengedar narkoba. Di satu sisi, para pengedar narkoba dianggap merusak masa depan bangsa karenanya pantas untuk dihukum mati demi beri efek jera. Namun metode yang sama tidak akan mempan untuk koruptor, yang walau menimbulkan kerusakan sistematis pada pemerintahan, sistem sosial, dan budaya, cukup kembalikan uang karena toh penjara tak berikan efek jera.

Menyandingkan dua jenis kejahatan ini tentu tidak perlu berujung pada kesimpulan bahwa seharusnya pelaku korupsi juga dihukum mati biar adil. Argumen tersebut seringkali kita temukan pada para pembela kebijakan pemerintah untuk hukuman mati. Namun keadilan hukum yang hendak dicapai dengan cara menghilangkan nyawa seseorang itu justru sama sekali mengingkari unsur keadilan. Hal ini dikarenakan jika ada kesalahan dalam sistem hukum yang menghilangkan nyawa itu, tidak mungkin dapat diperbaiki. Karenanya, meyakini hukuman mati layak dijalankan otomatis meyakini sistem hukum di Indonesia sudah sempurna dan tak bercela. Yea right.

Mari kita ambil contoh tiga dari empat belas terpidana mati yang kini sudah menunggu ajal di Nusakambangan. Pertama, ZA terpidana mati kasus narkoba asal Pakistan yang ditangkap tahun 2004 dan hanya fasil berbahasa Urdu. Ia mengalami penyiksaan saat pemeriksaan, tidak mendapatkan pengacara hingga tahun 2005, dan dimintai uang pelicin untuk meringankan hukumannya. Kedua, MU terpidana mati asal Indonesia ditangkap sebagai kurir narkoba pada 2001. Dia kedapatan membawa heroin di dinding kulit tasnya, yang diberikan oleh orang lain sebelum tiba di bandara Indonesia. Selain mengakui tidak tahu tentang isi heroin itu, ia mengakui alami penganiayaan dan pelecehan seksual selama penahan.

Terakhir, terpidana mati HJ asal Nigeria yang juga dituduh menyimpan narkoba yang bukan miliknya di restoran miliknya di Tanah Abang. Saat polisi menggeledah pada Agustus 2003 ia sedang ada di Bekasi, dan mendatangi restorannya untuk menunggui proses. Setelah ditemukan narkoba di kamar salah seorang karyawannya, ia dianiaya untuk mengaku dan tandatangan BAP. Belakangan diketahui polisi tidak dilengkapi surat penggeledahan serta meminta jatah uang, dan hakim tidak melihat bukti-bukti yang meringankan saat pengadilan.

Tentu kita bisa berdebat sampai berbusa mengenai fakta dan argumentasi hukum dari kasus-kasus ini. Namun dalam apa yang dialami oleh ketiga orang itu memperlihatkan bahwa sistem hukum dan peradilan Indonesia masih sangat bobrok. Banyak hak yang seharusnya diperoleh terdakwa tak dipenuhi dan banyak kewajiban penegak hukum tak dijalankan. Jika memang ada kesalahan putusan dalam pengadilan (yang sangat dimungkinkan dalam sistem yang buruk), maka negara telah membunuh mereka yang seharusnya tak bersalah. Dan itu mengapa hukuman mati sama sekali tidak memberikan rasa keadilan.

Namun bakal ada saja mereka yang berargumen bahwa menolak hukuman mati sama saja membiarkan para pengedar narkoba berkeliaran. Selain lemah, argumentasi ini lebih mencerminkan rasa frustasi atas sistem hukum yang tak efektif itu. Seolah hanya ada dua pilihan untuk mereka yang menolak hukuman mati: menjadi pembela pengedaran narkoba (kemungkinan juga kejahatan lainnya) atau ikut setujui pembunuhan atas nama negara. Terbatasnya pilihan tersebut disebabkan juga oleh frustasi akan bobroknya sistem hukum. Berbagai kejadian main mata dengan polisi, bandar yang masih bisa atur bisnis dari penjara, hingga suap untuk para hakim menyebabkan hukuman mati jadi putusan yang seolah paling efektif.

Dengan demikian tuntutan hukuman mati lebih pada pelampiasan frustasi akan sistem hukum yang tak jalan daripada ikthiar untuk benar-benar mencabut akar permasalahan. Apalagi segala harapan untuk penghargaan hak hidup itu seolah tumpas saat mengetahui presiden sendiri mengangkat pelanggar HAM untuk jadi menteri yang membawahi urusan penegakan HAM.

Dan soal wacana koruptor cukup kembalikan uang negara? Negara boleh saja beralasan ini untuk menambal penerimaan negara yang besar pasak daripada tiang. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ini merupakan agenda para oligark di sekitar istana untuk mengamankan diri mereka dan kawan-kawan mereka. Apakah ini berarti memenuhi rasa keadilan? Mengampuni pencuri yang telah mengakibatkan kerugian dan membuat negara tidak bekerja baik? Yang jelas langkah ini seperti pengumuman bagi para koruptor itu: “Mencurilah sebanyak-banyaknya, jangan sampai ketahuan. Tapi kalau ketahuan toh santai saja, anda hanya perlu kembalikan uang itu. Sila coba lagi, semoga lebih beruntung”.

 

Bookmark and Share

Tags: , ,

Category: Editorial

Leave a Reply