banner ad
banner ad

Benhan: “Kita masih belum bisa keluar dari kerangka berpikir otoritarian”

October 28, 2013
UU-ITE

Gambar oleh Aditya Ardiansyah

 

“Siapa @benhan?”

Adalah pertanyaan utama yang muncul di kepala saya saat bertemu dengan Benny Handoko, seorang alumnus Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Teknik Sipil angkatan 1997. “Born not as a Gooner but will die as one…” hanya itu yang tercantum di akun Twitter pribadi miliknya sebagai salah satu fans  tim sepakbola Arsenal. Selain itu @benhan juga aktif menulis di blog pribadi miliknya [http://benhan8.wordpress.com/] yang banyak berisi tentang komentar – komentarnya menanggapi kebijakan publik, dan tak lain soal cerita mesranya @benhan mendukung Arsenal sebagai seorang Gooners.

Sekilas, akun @benhan tak ada bedanya mungkin dengan saya ataupun kita semua sebagai netizens yang menjadikan media sosial sebagai sarana untuk bertukar pikiran serta mengirim kritik terhadap penguasa, ataupun hanya sekedar membantah pikiran – pikiran pengguna akun lainnya. Namun pada tanggal Jumat, 24 Mei 2013, ada peristiwa yang membuat nasib akun @benhan berbeda dengan netizens lainnya. Benny Handoko, pemilik akun @benhan dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya atas laporan Misbakhun, seorang politisi dari partai Golkar atas tuduhan @benhan kepada dirinya di Twitter sebagai seorang “perampok”. Pemilik akun @benhan dituduh telah melakukan tindak pencemaran nama baik, seperti yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun.

Hanya berselang 3 bulan, Benny Handoko ramai diperbincangkan oleh para tweeps yang budiman pada Kamis, 5 September 2013,  karena dirinya dibawa ke LP Cipinang dan sempat menginap selama satu hari dengan kepala plontos dengan status sebagai tahanan. Perbedaan nasib tersebut  tak lantas saya syukuri, saat saya yang sering iseng – iseng berkomentar seperti “Polisi goblok! Semua orang aja lu tembakin!” atau “Perusahaan S!N@# M@# rakus, tanah masyarakat diambilnya pula!” saat ini masih bisa berkicau, sembari was – was suatu saat mungkin saya bisa juga ditangkap dan digunduli seperti Benny Handoko.

Di tengah proses hukum yang sedang dijalani, sang pemilik akun @benhan ini menyempatkan diri bertemu dengan saya dan Aditho Harinugroho dari sorgemagz.com untuk kembali menceritakan kisahnya di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, 8 Oktober 2013. Tentunya wawancara ini tidak semata – mata bertujuan untuk mengajak kita memberikan dukungan moril kepada sang pemilik akun, tetapi juga mampu membaca secara kritis bahwa saat ini posisi kebebasan atas ekspresi masyarakat sipil sedang menemukan ancaman.

Bisa diceritakan kembali mas Benny, bagaimana pemilik akun @benhan dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik?

Twit saya merupakan bentuk reaksi terhadap kicauan akun @TrioMacan2000 dan @ovili yang dikirim kepada saya. Sebelumnya @TrioMacan2000 menyatakan bahwa Misbakhun adalah seorang pahlawan karena membuka korupsi Sri Mulyani dalam kasus Century. Akun @ovili menambahkan bahwa “Sri Mulyani adalah garong, perampok Century”.  Selama kasus Century bergulir, mungkin banyak orang tahu saya merupakan salah satu pendukung Sri Mulyani karena saya sendiri percaya integritas Sri Mulyani dalam kasus Century tersebut. Atas twit tersebut saya bereaksi dan mengatakan bahwa pernyataan akun @TrioMacan2000 merupakan lawakan yang lucu, karena menurut saya Misbakhun – lah yang menjadi ”perampok”. Lalu ada yang menyampaikan twit saya tersebut kepada Misbakhun. Saya sempat melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan, dan mungkin dia tidak terima dan ia lalu melaporkan saya kepada pihak kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik lewat media elektronik.

Melempar kritik dan cacian merupakan hal yang biasa di media sosial. Namun apa yang  membedakan nasib saya dengan akun @benhan ketika mengemukakan pendapat?

Sebenarnya kan UU ITE ini delik aduan ya (tindak pidana atas laporan korban), jadi polisi tidak akan menjerat  kamu jika tidak ada yang mengadu. Nah, kebetulan sialnya saya aja pada kicauan saya itu menyangkut satu nama seorang politisi yang tidak suka ada namanya disebut dalam twit saya dan kemudian dia melaporkan saya. Sebenarnya setiap hari banyak orang yang mencaci maki politisi ya terutama dalam banyak kasus korupsi. Kalau orang yang anda caci maki kemudian melaporkan tindakan anda tersebut maka polisi berhak untuk menindak lanjuti. Sebenarnya tindakan ini bisa saja terjadi pada siapa saja, asal akun yang anda caci maki atau hina kemudian melaporkan kepada pihak yang berajib.

Twit saya itu kan bukan propaganda juga, tidak serta merta muncul begitu saja dan jelas saya tidak mengenal secara personal politisi tersebut. Saya hanya tau dia sebagai mantan pejabat yang pernah terlibat dalam kasus Century dan pernah divonis 1 tahun dan meningkat menjadi 2 tahun di Mahkamah Agung. Walaupun dia akhirnya bebas setelah proses Peninjauan Kembalinya dikabulkan. Namun saya sebelumnya belum tahu dia sudah bebas.

 Bisa cerita singkat selama ini perjalanan proses hukum yang dijalani oleh @benhan? 

Saya dilaporkan oleh pihak yang bersangkutan sekitar Desember 2012, lalu saya dipanggil polisi bulan Maret 2013 sebagai saksi. Kemudian Juni saya ditetapkan sebagai tersangka dan pada 5 September 2013 kasus saya dilimpahkan ke Kejaksaan dengan status sebagai tersangka. Pada hari itu juga, saya dibawa ke  Rutan Cipinang meskipun menurut rekomendasi penyidik Polda Metro Jaya saya tidak perlu ditahan. Saya kemudian diperlakukan sama dengan tahanan lainnya dan dicukur pula rambutnya.

 Apa kemudian pandangan @benhan dalam pelanggaran UU ITE dalam tindakan pencemaran nama baik, berkaca dari kasus – kasus yang sebelumnya pernah terjadi?

 Berdasarkan Deklarasi Universal HAM PBB (UDHR) dan Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR), freedom of expression/kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang paling dasar dan harus dilindungi. Memang ada batasan jika hak tersebut sampai mengancam hak orang lain. Namun di banyak negara, pencemaran nama baik tidak dikategorikan tindak pidana, namun masuk ke dalam urusan perdata dan diselesakan di antara pihak yang terlibat. Jika penyelesaian kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan tindak pidana, dalam pandangan saya merupakan bentuk tindakan seseorang menggunakan institusi negara lewat aparat penegak hukum untuk melindungi reputasi dirinya, yang belum tentu juga reputasi orang tersebut bebas dari tindakan tercela.

 Bentuk hukuman terhadap tindakan pencemaran nama baik dengan penjara, dalam kerangka kebebasan berekspresi merupakan sarana yang efektif untuk membungkam kritik, seperti yang terjadi di masa Orde Baru, dengan Soeharto membuat Undang – Undang tentang pemberantasan tindak  Subversif[1]. Apakah kita mau kembali  ke masa tersebut? Tentunya dengan kondisi yang jauh lebih parah, karena sekarang tidak hanya negara yang bisa membungkam kritik lewat peraturan, namun sesama masyarakat sipil juga bisa saling melaporkan jika tidak senang dengan kritik.  Saya rasa pasal pencemaran nama baik di UU ITE ini salah buat karena tidak memperkirakan dampak dari pelaksanakan UU ITE ini. Saat ini banya kasus – kasus yang menggunakan UU ini untuk melindungi reputasi dan kepentingan pribadinya.

 Lalu, apa dampak dari penerapan hukuman dalam UU ITE ini terhadap @benhan sendiri? 

Jika penahanan saya kemarin tidak ditangguhkan, mungkin saya akan mendekam di LP Cipinang selama kurang lebih 3 bulan untuk menunggu proses persidangan. Saya bisa kehilangan pekerjaan, waktu bersama keluarga hanya karena sebuah kicauan yang belum tentu salah. Untungnya akhirnya kasus ini disorot media sehingga saya bisa mendapatkan dukungan dari lembaga pembela kepentungan publik seberti LBH Jakarta dan LBH Pers dan kawan – kawan lain yang bergabung dalam Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat dan juga komunitas internet yang kampanye #gara2UUITE sehingga tantangan ini lebih mudah untuk saya jalani.

Tentunya kondisi ini kemudian semakin membuat saya lebih berhati – hati dalam berkomentar di media sosial, dan berpikir ulang jika ingin me-mention seseorang dengan tujuan kritik.

 Tentunya penahanan @benhan cukup menyita perhatian publik. Banyak pendapat yang berkembang, baik yang pro dan kontra terhadap penahanan anda. Sebagian berpikir bahwa dalam kerangka kebebasan berekspresi, anda tak seharusnya ditahan. Namun sebagian berpendapat bahwa anda harus bertanggung jawab atas kicauan anda tersebut…

 Menurut saya itu pola pikir yang keliru, karena ternyata kita masih belum bisa keluar dari kerangka berpikir otoritarian yang diterapkan pada rezim represif. Mungkin yang kontra belum menjadi korban. Saya sendiri cukup bertanggung jawab terhadap kicauan tersebut, karena tidak pernah saya hapus dan kemudian kicauan itu saya klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan meskipun yang bersangkutan tidak senang atas klarifikasi tersebut. Di ranah media sosial sebenarnya kan bantahan terhadap pendapat seseorang bisa kita lakukan saat itu juga, ketika saya mengatakan sesuatu bisa dia bantah dan bisa dilihat semua orang. Saat itu harusnya masalah sudah selesai, dan biarkan masyarakat kemudian menilai pandangan masing – masing pihak siapa yang benar dan salah. 

Hanya orang – orang cemen (penakut) yang kemudian menutup diri dari kritik masyarakat. Banyak yang kemudian mention kepada akun @benhan dengan cacian, namun tidak pernah saya hiraukan. Ada fungsi block dan unfollow sebagai alat dalam media sosial Twitter jika anda tidak suka dengan komentar seseorang terhadap saya. Kalau sudah keterlaluan, tinggal report as spam. “Aturan” itu yang kemudian berlaku di dunia Twitter atau media sosial lainnya, seperti sebuah blog yang anda bisa moderasi komentar-komentar yang masuk ke halaman pribadi kita.

 Sebenarnya, kita ini negara demokrasi atau bukan? Karena menurut saya kebebasan berekspresi warga negara harusnya dijamin dan dilindungi oleh negara. Faktanya, UU ITE ini seringkali digunakan oleh pihak yang punya “kuasa” atau orang – orang yang kuat dan kaya terhadap kaum yang lebih lemah,  dan seringkali nasib sebagai tersangka seperti saya inilah yang lebih dirugikan. Saya rasa masih banyak pengguna media sosial yang belum paham akan ancaman UU ITE ini, dan tentunya kita harus terus mensosialisasikan ancaman pasal pencemaran nama baik UU ITE ini.

 Jika“aturan” di media sosial sebenarnya sudah menyediakan ruang untuk beradu pendapat, tentunya dengan batasan dan alat yang disediakan untuk memblokir komen yang tidak berkenan, mengapa masih perlu ada aturan seperti UU ITE?

 Di wilayah media sosial, khususnya banyak pejabat atau pemegang kuasa atas masyarakat mungkin mengalami cultural shock saat bersinggungan dengan media sosial seperti Twitter, dll karena banyak menerima kritik yang seringkali dianggap menyerang dirinya, sementara di dunia nyata mungkin tidak sekasar dan sejujur komentar di media sosial. Harusnya dalam kondisi ini mereka mampu beradaptasi, bukan dengan membentuk perlindungan atas dirinya dengan membuat peraturan – peraturan atas nama kepentingan personal. Jika kondisi ini terus berlanjut, tentunya kebebasan berekspresi di media sosial tidak akan semenarik seperti sekarang.

 Menurut saya, di dunia internet dan media sosial kita belajar berpendapat secara terbuka. Jika ada akun yang berpendapat dengan kasar dan tidak sesuai dengan norma sosial mungkin bisa di banned dan bisa belajar dari pengalamannya tersebut. Berkaca pada Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat, kebebasan ekspresi khususnya dalam kebebasan melempar kritik dan menerima kritik sangat dilindungi oleh negara. Karena kritik tersebutlah yang membuat sebuah negara menjadi besar, khususnya demi perbaikan kondisi demi kepentingan publik. Jika kita terus anti terhadap kritik, tentunya kita akan mundur menjadi bangsa yang terbelakang. Saya kira tujuan kritik itu jelas, untuk perubahan atas kondisi yang lebih baik, tentunya dalam kondisi Indonesia yang masih berjuang menegakkan pemerintahan yang transparan.

 Di kehidupan dunia pendidikan saat ini, khususnya di tingkatan Universitas, tindakan yang @benhan katakan sebagai watak represif/otoritarian kerap kali terjadi. Salah satunya yang terjadi di Semarang, yang menimpa Wahyu Dwi Pranata, mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro yang dipecat karena melempar kritik kepada kampus. Pandangan @benhan?

 Menurut saya itu adalah Civitas Academica yang bodoh jika menggunakan kekuatan tersebut untuk membendung kritik dari mahasiswanya sendiri. Seperti yang terjadi kepada Ade Armando, Dosen UI yang dilaporkan karena mengemukakan dugaan korupsi di Universitas Indonesia. Waktu saya dulu menjadi mahasiswa Unika Parahyangan angkatan 1997, pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil dan kebetulan setahun sesudahnya, rezim represif Orba tumbang.

 Nah setelah itu kami sebagai mahasiswa hidup dalam euforia kebebasan berpendapat. Dulu kami juga sempat menulis dugaan plagiarisme seorang dekan dari hasil skripsi mahasiswanya, dan tidak ada masalah setelah yang bersangkutan mau mengklarifikasi masalah tersebut. Kami juga sering melempar kritik kepada pemerintahan. Setelah lahirnya UU ITE ini saja kemudian kondisi berubah, dan membuat kebebasan itu kehilangan nilainya.

Apa kemudian yang menjadi perjuangan @benhan, berkaca dari kasus yang anda jalani untuk mendesak negara tetap melindungi kebebasan berekspresi warga negaranya?

 Saya berharap rencana revisi UU ITE (kabarnya sudah masuk dalam Proses Legislasi Nasional 2014 di DPR) mencabut pasal 27 tersebut tentang pencemaran nama baik. Saat ini saya bersama teman-teman termasuk Prita Mulyasari yang pernah menjadi korban UU ITE juga, sedang menggalang dukungan lewat petisi di change.org dengan gerakan #GaraGaraUUITE yang mendesak Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring untuk  segera merevisi UU tersebut.

 Pada intinya, akun @benhan yang saya miliki adalah akun biasa seperti semua orang yang senang berpendapat, dan kondisi yang saya jalani sekarang sebenarnya merupakan ancaman karena semua orang bisa dikenakan atas pasal ini. Juga kita tidak perlu takut untuk memperjuangkan hak atas kebebasan berekspresi yang telah kita miliki selama 15 tahun ini. Kita harus tetap melawan kekuasaan yang mencoba merebut ruang  – ruang kebebasan ekspresi milik publik. 

 

 

Daywin Prayogo | Adhito Harinugroho


[1]   Undang-undang Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi

Bookmark and Share

Tags: , , ,

Category: Dari Garis Depan, Teks

Leave a Reply